Rangkuman Dasar Ilmu Hukum

PENGANTAR ILMU HUKUM
: pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan seluk beluknya.

Unsur hukum yaitu
• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat (zoon politicons)
• Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib (DPR)
• Peraturan itu bersifat mengatur dan memaksa
• Sanksinya tegas

sumber hukum
• Materil (sejarah,ekonomi,sosiologi,filsafat)
• Formil (UU, kebiasaan, keputusan hukum, traktat,pendapat sarjana hukum)

teory tentang tujuan hukum
• Teory etis ( aristoteles )
Tujuan hukum itu hannya untuk mewujudkan keadilan
• Teory utilitas ( jeremy bentham )
Hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna
• Teory pengayoman
Hukum bertujuan untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif

Proses terbentuknya hukum
• Kebiasaan yang dilakukan berubah menjadi norma kebiasaan yang akhirnya menjadi norma hukum manakala diberi sanksi
• Pemanfaatan dan kekuasaan terhadap sumber daya melahirkan rezim hukum hak atas kekayaan
• Seluruh norma hukum yang dilahirkan dari interaksi manusia dgn manusia, manusia dengan alam, manusia dengan tuhan ditujukan untuk mengahadirkan ketertiban dan keteraturan

Empat macam norma
• Norma agama
• Norma kesusilaan
• Norma kesopanan
• Norma hukum

Kekuasaan Negara terbagi dalam 3 lembaga
• Lembaga legislative ( pembuat UU )
• Lembaga eksekutif ( pelaksana UU )
• Lembaga yudikatif ( pengawas UU )

Ciri2 hukum
• Adanya perintah dan larangan
• Perintah dan larangan itu harus ditaati oleh semua orang

Sifat2 hukum
• Mengatur tingkah laku manusia
• Memaksa manusia agar mentaati peraturan yang telah diatur oleh hokum

Perbuatan hukum ialah perbuatan manusia yang sengaja dilakukan oleh seseorang utk menimbulkan hak dan kewajiban misalnya:membuat surat wasiat

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.

Traktat ialah perjanjian yang diadakan oleh dua Negara atau lebih yang isinya mengatur masalah-masalah yang berkenaan dengan kepentingan Negara tersbut. Misalnya : perjanjian batas wilayah,hubungan diplomatic, masalah perekonomian dan lainnya

Traktat terbagi dua macam
• Traktat bilateral : perjanjian dengan dua Negara
• Traktat multilateral : perjanjian dengan lebih dari dua Negara

Yurisprudensi ialah: suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam UU

Yurisprudensi terbagi dua:
• Tetap : keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang sama dan menjadi dasar peradilan.
• Tidak tetap : keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang tidak sama sehingga pedoman dalam mengambil suatu perkara tidak harus sama dengan keputusan hakim sebelumnya.

Undang-undang ialah : peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

UU mempunyai dua arti
• Dalam arti formil : setiap keputusan pemerintah merupakan UU karena cara pembuatannya ( dibuat pemerintah bersama parlemen)
• Dalam arti materil : setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Lembaran Negara ialah suatu kertas (lembaran) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan Negara dan pemerintah agar sah berlaku. (LN diterbitkan oleh secretariat Negara)

Berita Negara ialah penerbitan resmi secretariat Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan2 negara dan pemerintah dan surat2 yang dianggap perlu seperti : akta pendirian PT firma, perum dll.

Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut

Hak nisbi/ hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kpd seorang tertntu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya seorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan seuatu atau tidak melakukan.cth hak penjual menerima bayaran dan sebaliknya.

Hak mutlak dibagi dalam 3 golongan
• HAM : hak seseorang utk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam satu Negara
• Hak public mutlak : hak Negara utk memungut pajak dari rakyatnya
• Hak keperdataan misalnya : hak perwalian, hak kekuasaan orang tua, hak pengampuan

Peristiwa hukum ialah peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat2 dari anggota masyarakat yang setiap hari berinteraksi satu sama lain

Perbuatan melawan hukum ialah Pasal 1365 KUHPdt menentukan sebagai berikut : tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dua macam perbuatan hukum
• Perbuatan hukum bersegi satu ialah perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak satu pihak saja misalnya: pembuatan surat wasiat
• Perbuatan hukum bersegi dua ialah perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua pihak atau lebih misalnya: perjanjian kesepakatan kerja atau perjanjian kerja sama, perjanjian sewa menyewa.
• Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum ialah Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum walaupun hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan itu namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum. Contoh : perbuatan memperhatikan kepentingan orang lain dengan tidak diminta oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya.diatur dalam pasal 1354 KUHPdt.

Unsur penyelenggaraan kepentingan adalah sebagai berikut :
• Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela
• Tanpa mendapat perintah (kuasa)/bertindak dengan inisiatif sendiri
• Mewakili urusan orang lain bukan kepentingnan diri sendiri.
• Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu bahwa kepentingannya kita urus.
• Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain maka ia harus mengerjakannya sampai tuntas
• Bertindak menurut hukum artinya perbuatan mengurus kepentingan itu harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum agar tidak bertentangan dengan kehendak pihak yang berkepentingan

Unsur perbuatan dikatakan melawan hukum ialah :
• Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
• Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
• Anatara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal (sebab musabab)
• Perbuatan itu harus melawan hukum

Kompetensi (wewenang) pengadilan dapat di bagi:
• Kompetensi absolut (wewenang mutlak dari hakim)adalah kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa,mengadili,dan memutuskan perkara suatu perkara apakah termasuk lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara (wewenang absolut ini biasanya tergantung pada isi gugatan)
• Kompetensi relatif (wewenang nisbi dari pada hakim )adalah kewenangan dari pengadilan sejenis mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara2 yang bersangkutan

Berdasarkan pasal 24 ayat 2 UUD1945 dan UU pokok kekuasaan kehakiman ada 4 lingkungan peradilan di Indonesia yaitu:
• Lingkungan peradilan umum meliputi sengketa perdata dan pidana
• Lingkungan peradilan agama meliputi hukum keluarga (perkawinan, perceraian, hibah, dan sengketa mengenai perbankan syariah dll
• Lingkungan peradilan tata usaha Negara meliputi sengketa antara warga Negara dan penjabat tata usaha Negara
• Lingkungan peradilan militer meliputi kejahatan atau pelanggaran yang di lakukan oleh militer

Pengadilan khusus yang telah berdiri di Indonesia yaitu:
• Pengadilan niaga yang mengadili perkara ke pailitan, hak atas kekayaan intelektual, sengketa perniagaan lain yang di tentukan oleh UU
• Pengadilan anak yang melindungi hak atas anak bebas dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang2 dalam proses peradilan pidana(berusia 8 thn tapi belum mencapai usia 18 thn)
• Pengadilan HAM yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran berat HAM( berdasarkan UU no 26 tahun 2000)
• Pengadilan pajak yang yurisdiksinya adalah menyelesaikan sengketa di bidang pajak(berdasarkan UU no 14 tahun 2002)
• Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan(berdasarkan UU perikanan yang baru yaitu UU no 31 tahun 2004)
• Pengadilan khusus TIPIKOR yang berwenang mengadili pejabat Negara yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan jabatan yang merugikan Negara (berdasarkan amanat pasal 53 UU no 30 tahun 2002)

Dalam UU No 30 tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa ADR ( alternative dispute resolution ) ada 4 macam bentuk penyelesaian yaitu
• Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang memberi pendapat (konsultan) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kliennya.
• Negosiasi adalah mirip dengan perdamaian dimana dalam pasal 1851 s/d 1864 KUHPdt arti perdamaian itu ialah perjanjian kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang untuk mengakhiri perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.
• Mediasi adalah kesepakatan tertulis para sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui bantuan penasehat ahli maupun melalui mediator dan kesepakatan tersebut bersifat final mengikat para pihak kemudian wajib didaftarkan di PN dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak penandatanganan dan dilaksanakan dalam waktu lama 30 hari sejak pendaftaran.
• Konsiliasi dan Perdamaian adalah upaya penyelesaian sengketa diluar litigasi ( diluar pengadilan )kecuali sengketa yang telah memperoleh putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in Kracht van gewisdje).

Kodifikasi Hukum ialah penulisan dan penyatuan hukum kedalam suatu kitab undang-undang yang akan diberlakukan secara resmi oleh pemerintah.

Unifikasi Hukum ialah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan hukum yang masih berserakan untuk diberlakukan sebagai hukum nasional dalam suatu negara.

Subject hukum ada dua yaitu:
• Manusia ( naturlijke persoon )
• Badan Hukum ( rechts persoon )

Tata Urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi derajatnya sampai yang terendah menurut TAP MPR No XXI/MPRS/1966 Jo. TAP MPR No. V/MPR/1973 yaitu:
• UUD 1945
• UU
• PERPU (peraturan pemerintah pengganti undang-undang)
• PP (peraturan pemerintah)
• KEPPRES (keputusan presiden)
• INPRES (instruksi presiden)
• PERMEN (peraturan menteri)
• INSMEN (instruksi menteri)
• PERDA (peraturan daerah)
• Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.4

Macam penafsiran hukum yaitu:
• Penafsiran aunthentik (resmi) ialah penafsiran secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu ketentuan hukum. Cnth penafsiran kata “malam” yang dalam pasal 98 KUHP ditegaskan sebagai masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.
• Penafsiran garamatikal (tata bahasa) ialah penafsiran yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum. Cnth dalam pasal I penetapan presiden No 2 1964 yang mengatur tentang cara pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak.
• Penafsiran analogis ialah penafsiran yang menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum. Cnth aliran listrik yang sebenarnya bukan berwujud barang dianggap sama dengan barang sehingga pencurian listrik tetap dihukum pelakunya.
• Penafsiran sistematis (dogmatis) ialah penafsiran yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.
• Penafsiran sosiologis ialah penafsiran yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan masalah dan persoalan yang berkaitan didalamnya. Cnth orang yang dengan sengaja melakukan penimbunan kebutuhan barang-barang pokok secara sosiologis dapat dikatakan telah melanggar tindak pidana eknomi
• Penafsiran historis ialah penafsiran yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Cnth: dalam BW tidak dikenal adanya adopsi kecuali pada golongan timur asing cina.
• Penafsiran ekstentif ialah penafsihan yang bersifat memperluas isi pengertian suatu ketentuan hukum.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

Arti istilah administrasi: dalam hukum administrasi Negara, komponen yang utama adalah administrasi Negara.

Menurut Belinfate, administrasi mengandung arti yang sama dengan pemerintahan. Maka hukum administrasi dapat disamakan dengan hukum tata pemerintahan dan hukum tata pemerintahan juga dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif.

Defenisi HAN menurut Bernard Schwart : HAN adalah cabang hukum yang mengawasi operasionalisasi pemerintahan yang tujuan utamanya memelihara kekuasaan pemerintah berdasarkan hukum dengan meletakkan prinsip2 atas penggunaan kekuasaan tersebut serta menyediakan sarana hukum utk memperbaiki tindakan2 yang merugikan masyarakat yg dilakukan oleh aparat pemerintahan.

Defenisi HAN menurut Van Wijk dan Koninijnbelt : HAN merupakan instrumen juridis yg memungkinkan pemerintah utk mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian.

Esensi HAN mencakup tiga hal yaitu:
• Kewenangan pemerintah.
• Tata cara penggunaan kewenangan pemerintah.
• Sarana pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

About akbar

Kehidupan berlalu dengan mudah seakan-akan perjalanan dalam hidup ini terasa begitu menyenangkan. itulah sandiwara, susah dan senang, bahagia dan menderita, suka dan duka berlalu dengan perasaan yang peka terhadap rasa. tetap tersenyum demi kebahagian orang lain walaupun itu tidak jauh lebih indah dari tersenyum buat kebahagian sendiri. kegagalanku merupakan kesuksesan yang tertunda.. sampai jumpa 5 tahun lagi..!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: