TATA CARA PENYELENGGARAAN HAJI MENURUT UU

DAFTAR ISI

 

 

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………..            i

DAFTAR ISI………………………………………………………………………..……….….           ii

BAB I.   PENDAHULUAN…………………………………………………………………          1

1. Definisi Haji Menurut Syariat Islam………………………………………………….           1

2. Rumusan Masalah………………………………………………………………….……….           I

BAB II.  PEMBAHASAN…………………………………………………………………..          2

1. Prosedur Pelayanan Standar Pendaftaran Haji…………………………………          2

a)      Proses Pendaftaran………………………………………………………………………          3

b)      Proses Pelunasan BPIH………………………………………………………………..          3

c)          Proses Pembatalan…………………………………………………………………..          5

d)      Standar Pengembalian Dana Pembatalan………………………..……..………         6

e)      Proses Ralat Data CJH………………………………………………………………….           6

f)       Biaya Yang Menjadi Tanggungan Pribadi CJH…………………………………          6

2. Pengelolaan Dana Haji………….………………………………………………………….          7

3. Ketentuan Pidana Dalam Penyelenggaraan Haji………………………………….         8

4. Keppres tahun 1991/1995 tentang tata cara Haji Sebelum UU No.17 1999…………………………………………………………………………………………….         9

5. Lima Langkah Pembenahan Penyelenggaraan Haji di Masa Yang Akan Datang……………………………………………………………………………………………..       10

 

BAB III.  PENUTUP………………………………..…………………………………………        11

1. Kesimpulan……………………………………………………………………………………..        11

2. Kritik dan Saran……………………………………………………………………………….       11

DAFTAR PUSTAKA.……………………………….…………………………………………       iii

-( ii )-

BAB I

PENDAHULUAN

  1. 1.      Defenisi Haji Menurut Syariat Islam.

Menurut syariat islam, haji ialah : berkunjung kerumah allah yang pelaksanaannya wajib bagi seluruh ummat yang beragama islam karena merupakan salah-satu rukun islam yaitu pergi haji kebaitullah bagi yang mampu. Artinya : walaupun haji merupakan salah satu rukun islam yang hukumnya wajib dilaksanakan sebagai syarat sah bahwa dia benar-benar meyakini agama islam, namun demikian haji tidak termasuk kedalamnya karena pelaksanaan haji hannya ditekankan bagi ummat islam yang mampu melaksanakannya dalam artian mempunyai rohani maupun jasmani yang sehat dan rezeki yang cukup. Pelaksanaan haji hannya dianjurkan sekali seumur hidup namun demikian, bila ada yang ingin melaksakannya lagi dan mempunyai kemampuan rohani maupun jasmani, agama islam membolehkannya tapi pahala atau imbalannya ibadahnya tersebut tidak sama dengan pelaksaannya yang pertama. Oleh karena itu, alangkIah baiknya jika seseorang yang mempunyai kemampuan dan rezeki yang berlebih untuk melaksanakan haji lagi, rezeki tersebut diberikan atau disumbangkan bagi saudara-saudara muslim lainnya yang mempunyai niat untuk melaksanakan haji tapi rezekinya serba kekurangan.

  1. 2.      Rumusan Masalah.

Di jaman yang serba modern ini, banyak masalah yg timbul dalam transformasi orientasi tata cara penyelenggaraan haji. Diantaranya:

  • Lembaga resmi pemerintah yang berwenang tidak memberi penyuluhan yang  memadai bagi rakyat indonesia yang beragama islam sehingga banyak masyarakat muslim  indonesia yang berniat melaksanakan haji tidak tahu harus mengurusnya kemana dan akhirnya mereka memilih calo atau badan yang mengurusi haji secara tidak resmi yang berakibat terlantarnya jamaah calon haji.
  • Mengapa pemerintah seakan-akan tidak serius  menangani masalah-masalah yang dialami para jamaah haji ?
  • Biaya, tata cara pendaftaran serta proses dalam menyelenggarakan haji dianggap terlalu sulit dan terbebani.

            -( 1 )-

BAB II

PEMBAHASAN

I         PROSEDUR PELAYANAN STANDAR PENDAFTARAN HAJI

I.I    Proses Pendaftaran.

A.  Syarat Pendaftaran:

  • Untuk WNI (PMA No.15 tahun 2006 Pasal-4 JO KMA No.1 tahun 2008) beragama islam.

a)      Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas.

b)      Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

  • Untuk WNA (Pasal-4) ditambah dengan:

a)      Memiliki Paspor yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6(enam) bulan terhitung sejak hari keberangkatannya.

b)      Memiliki dokumen keimigrasian / izin tinggal yang berlaku sekurang-kuranya 6 (enam) bulan terhitung sejak hari keberangkatan haji.

c)      Memiliki izin masuk kembali (re-entry permit) ke Indonesia.

  1. Alur Pendaftaran.

Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip first come first served..
Calon Haji membuka Tabungan Haji pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang sudah bekerjasama dengan Departemen Agama RI dan sudah tersambung dengan SISKOHAT Depag sesuai dengan domisili. Rekening Tabungan Haji dari Calon Haji setelah mencapai di atas Rp. 20 Juta, Calon Haji datang ke Kandepag  setempat sesuai domisili untuk ;

a)      Mengisi SPPH dengan melampirkan dokumen-dokumen yang di persyaratkan.

b)      Pengambilan foto berwarna pada Koperasi, berlatar belakang putih dan berukuran muka tampak 70-80%.

c)      Membubuhkan tanda tangan dan Cap Jempol kiri (Finger print) pada SPPH. Kemudian Calon Haji datang ke Cabang BPS-BPIH dengan membawa SPPH, 5 (lima) lembar pas photo dan buku tabungan Haji. BPS-BPIH membuat nota pendebetan rekening tabungan haji sebesar Rp. 20 juta untuk ditransfer ke rekening Menteri Agama CQ. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Cabang BPS-BPIH yang ditunjuk sebagai pooling dana Tabungan Haji. Cabang BPS-BPIH mengimput nomor pemindahbukuan / transfer dan data SPPH untuk mendapatkan nomor porsi. Kemudian Calon Haji mendapatkan bukti setoran awal dan bukti pendebetan.

d)     Calon Haji mendaftar ulang ke Kandepag setempat.

-( 2 )-

I.2   Proses Pelunasan BPIH.

Waktu dan besarnya BPIH yang harus dibayar Calon Haji ditentukan oleh Pemerintah yang tertuang di dalam Peraturan Presiden (PP). Pada waktu yang telah ditentukan, Calon Haji datang ke Cabang BPS-BPI dengan membawa:

  • Bukti Setoran Awal.
  • Setoran kekurangan BPIH.
  • 5 (lima) lembar pas photo.

Selanjutnya cabang BPS-BPIH mengimput porsi untuk pelunasan :

  • Menerima setoran kekurangan BPIH (sesuai kurs BI)
  • Mentransfer dana setoran BPIH ke Rekening Menteri Agama di Bank Indonesia.

Untuk percepatan penyerahan berkas setoran BPIH lunas harus sudah berfoto (sama dengan setoran awal dan SPPH) dan distempel bank, maka perlu sosialisasi ke bank, sbb :

  • lembar 1 (putih) diserahkan pada Calon Haji.
  • lembar 2 (biru), 3 (merah), 4 (kuning) diserahkan pada Kandepag dan ditahan di bank.
  • lembar 5 (putih) ditahan untuk arsip bank.

Proses qur’ah untuk pemberkasan dan pemberangkatan sudah harus dilakukan sejak dini. Selama proses pelunasan hendaknya Kandepag sudah mengetahui jumlah Calon Haji yang tergabung dengan masing-masing KBIH dan jumlah Calon Haji Mandiri., serta sudah ada gambaran untuk regu dan robongannya. Masing-masing daerah sudah waktunya untuk siap sebagai penyangga, dengan prinsip :

  • Berangkat dari daerah secara bersamaan, walaupun nanti ada yang harus bergabung dengan kloter dibelakangnya / didepannya.
  • Apabila harus jadi penyangga akan terpisah dalam bentuk (rombongan / regu), kecuali CJH Mandiri. Semaksimal mungkin tidak akan memecah KBIH, kecuali kondisi tidak memungkinkan.

-( 3 )-

Syarat Pelunasan :

Calon Haji yang berhak melunasi BPIH adalah:

  • Calon haji yang memiliki nomor porsi masuk dalam alokasi porsi provinsi dan atau porsi Kabupaten / Kota bagi wilayah yang porsi dibagi  per Kabupaten / Kota.
  • Calon Haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji, telah berusia 18 tahun ke atas atau sudah menikah. Suami, anak kandung dan orang tua kandung yang sudah menunaikan ibadah haji dan akan menjadi mahrom.
  • calon haji atau pembimbing ibadah haji yang telah ditetapkan oleh Kanwil Dep. Agama  provinsi setempat.
  • Calon Haji yang sudah pernah menunaikan ibadah Haji dan telah memperoleh nomor porsi, serta masuk dalam alokasi porsi Provinsi ditetapkan menjadi daftar tunggu (waiting list) tahun berjalan.
  • Calon Haji yang mendapatkan porsi dan masuk dalam alokasi porsi provinsi tahun yang bersangkutan namun tidak menyetorkan pelunasan BPIH, atau nomor porsinya tidak masuk dalam porsi provinsi tahun yang bersangkutan, atau telah melunasi BPIH tetapi tidak dapat berangkat, maka secara otomatis  menjadi waiting list.
  • Calon Haji  yang telah melunasi BPIH tahun sebelumnya namun tidak berangkat dan tidak mengambil BPIH-nya, maka harus membayar kekurangan BPIH tahun berjalan (apabila lebih dikembalikan dan jika kurang harus menambah).calon haji ini disebut calon haji tunda dan sebelumnya mereka harus mengikuti alur sebagai berikut:
    • Calon Haji menyelesaikan kekurangan pelunasan BPIH.
    • Melapor ke Kandep. Agama domisili dengan membawa lembar bukti setoran penambahan BPIH berjalan yang dilengkapi dengan lembar pelunasan BPIH tahun sebelumnya.
    • Kandep. Agama meneliti kelengkapan berkas calon haji tersebut, meliputi :

ü  Bukti Setor Pelunasan BPIH tahun sebelumnya.

ü  Bukti Setor Penambahan BPIH tahun berjalan.

  • Proses penyelesaian dokumen sama dengan penyelesaian dokumen calon haji biasa.

-( 4 )-

Dalam hal porsi provinsi tidak terpenuhi sampai batas akhir masa pelunasan BPIH, Calon Haji diberikan kesempatan melunasi BPIH sesuai dengan urutan nomor porsi provinsi yang bersangkutan dengan batasan waktu tertentu.

I.3   Proses Pembatalan

a). Pembatalan Setoran Awal (20 juta).

Calon haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kepala Kandep. Agama Kabupaten / Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan :

  • Pengajuan  Pembatalan dan Penarikan BPIH dari   yang   bersangkutan   bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan untuk jamaah yang wafat dari ahli waris.
  • Bukti BPIH lembar 1 (asli)
  • Foto copy KTP.
  • Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan diketahui oleh Camat.
  • Surat Kuasa atas dana pengembalian BPIH bermaterai Rp. 6.000.
  • Surat Keterangan Kematian.

Berkas permohonan pembatalan oleh Kandep. Agama setempat diteruskan kepada Departemen Agama Pusat melalui Kanwil Depag setempat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran. Dep. Agama Pusat / Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal  untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke Calon Haji. Pengembalian setoran awal BPIH kepada Calon Haji batal dilakukan pada BPS-BPIH tempat setor tanpa dikenakan potongan biaya.

b).  Pembatalan BPIH Lunas.

Calon Haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kandep. Agama Kabupaten / Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan.Berkas permohonan pembatalan oleh Kandep. Agama setempat melalui Kanwil Depag setempat diteruskan kepada Dep. Agama Pusat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran. Dep. Agama Pusat / Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal  untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke Calon Haji.
Pengembalian setoran awal BPIH kepada Calon Haji batal dilakukan pada BPS-BPIH tempat setor dikenakan potongan 1 %.

-( 5 )-

I.4 Standar Pengembalian Dana Pembatalan.

Pengembalian dana BPIH batal diupayakan dapat diproses cepat dengan memanfaatkan faximile atau Webmail SISKOHAT dengan waktu maksimal sesuai S.O.P, sebagai berikut :

  • Kandep. Agama Kabupaten / Kota   =    2 hari.
  • Kanwil Dep. Agama Provinsi           =    2 hari.
  • Siskohat Pusat                                   =    2 hari.
  • Bendahara BPIH                               =    5 hari.
  • BPS-BPIH                                         =    3 hari +

                            Jumlah                         =  14 hari

I.5  Proses Ralat Data CJH.

Calon Haji harap meneliti berkas yang diterima baik setelah entry SPPH oleh Kandepag atau setelah entry setoran awal pada BPS-BPIH. Jika terjadi kesalahan entry dapat memintakan ralat untuk pembetulan dengan maksimal 3 item kesalahan. Apabila terjadi kesalahan pada entry SPPH ralat dimintakan pada Kandepag dan kesalahan entry pada BPS-BPIH maka ralat dimintakan pada bank yang bersangkutan.Ralat ditujukan ke Siskohat Provinsi / Pusat dan tembusan ke Kandep. Agama setempat. Ralat dilakukan sebelum terjadinya proses pelunasan, sehingga saat proses pelunasan data sudah benar.

I.6  Biaya Yang Menjadi Tanggungan Pribadi CJH.

Kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang tidak termasuk komponen BPIH menjadi tanggungan Calon Haji masing-masing yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :Pemeriksaan kesehatan sebelum masuk asrama haji embarkasi. Perjalanan dari tempat tinggal ke Asrama Haji embarkasi / debarkasi pergi-pulang.Biaya ziarah ke tempat bersejarah di Makkah dan Jeddah.Biaya DAM, diharapkan  dapat  disalurkan  ke Islamic  Development   Bank melalui Bank Ar-Rajhi secara sukarela sesuai himbauan Pemerintah Arab Saudi.

-( 6 )-

2.   PENGELOLAAN DANA HAJI.

Indonesia memperoleh kuota haji 200 ribu orang per tahunnya. Saat ini dengan sekitar 1 juta orang yang berada dalam daftar tunggu haji membuat dana haji yang mengendap cukup besar. Pengelolaan dana haji secara syariah pun terus didorong. Dalam dialog Manajemen Dana Haji dan Potensi Bagi Perbankan Syariah, lahirlah tiga alternatif pengelolaan dana haji. Pertama, pengelolaan dana haji di bank syariah. Kedua, mendirikan bank syariah haji, dimana dana masyarakat yang terhimpun adalah setoran dana haji. Ketiga, investasi dana haji melalui wakaf uang.sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari alternatif satu adalah calon jamaah dapat memperoleh bagi hasil, purifikasi pengelolaan dan hasil serta dananya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Dengan penempatan di bank syariah akan mendukung industry perbankan syariah. Namun di sisi lain ada dampaknya juga karena bank syariah perlu tambah modal dan adanya kemungkinan calon jamaah tidak puas dengan bagi hasil yang diterima.
Sementara itu jika mendirikan bank syariah haji, pengelolaan dana akan menjadi lebih fleksibel. Jika bank syariah haji berdiri, bank tersebut pun akan masuk menjadi bank syariah ketiga terbesar di tanah air dengan aset dapat mencapai Rp 20 triliun. Dua bank lainnya adalah Bank Syariah Mandiri dengan aset Rp 24,2 triliun dan Bank Muamalat yang beraset Rp 14,9 triliun. Kendati demikian, modal besar masih sangat diperlukan untuk mendirikan bank syariah haji tersebut. “Setidaknya diperlukan modal Rp 2 triliun untuk back up resiko atas dana kelolaan sebesar Rp 20 triliun. Dana Abadi Umat dapat dijadikan alternatif unsur modal..

Alternatif ketiga yang ditawarkan adalah investasi melalui wakaf uang dengan penempatan di bank syariah. Dana calon jamaah yang telah mendapat porsi haji dapat diinvestasikan melalui wakaf uang. Hal ini mengacu pada UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, dimana wakaf dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.Calon jamaah ada yang harus menunggu selama empat tahun dan ini dapat diinvestasikan melalui wakaf berjangka. Dengan investasi melalui wakaf uang akan memiliki multiplier effect yang luas bagi kemaslahatan umat. Pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir (pengelola wakaf) wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif (pewakaf). Secara tak langsung, hal tersebut turut mendukung pengembangan industry wakaf dan lembaga keuangan syariah. Dari tiga alternatif diatas, penempatan di bank syariah adalah yang paling feasible untuk dilakukan saat ini karena untuk mendirikan bank syariah haji perlu pikir panjang lagi, bagaimana nanti di pengaturan sisi liabilities-nya.

-( 7 )-

Sementara pengelolaan wakaf uang belum terlalu kreatif sekarang ini. Namun, ada dua tantangan internal dan eksternal bagi penempatan di bank syariah. sebagian besar dana haji masih dikelola di bank konvensional, namun bank tersebut ada yang memiliki UUS atau anak perusahaan bank syariah.

Untuk mendorong pengelolaan haji secara syariah mestinya ada dorongan kebijakan dana haji itu ditempatkan di UUS atau bank syariah yang jadi anak perusahaannya, tapi tampaknya terkadang memang ada ketidakrelaan untuk melakukan itu. Di sisi lain, tantangan eksternal yang dihadapi perbankan syariah adalah jaringan kantor. Bank syariah memang dapat membuka layanan syariah di kantor cabang bank konvensional, tapi perlu dicatat bahwa saat ini hal yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah merumuskan dan mengonsolidasi hubungan antara bank konvensional dan bank syariah untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani oleh bank syariah, terutama untuk penempatan dana haji sesuai syariah. Walaupun begitu, bank syariah juga telah memiliki dukungan teknologi informasi yang memadai. Saat ini dana tabungan iB Haji BSB telah mencapai sekitar Rp 1 miliar. Namun fasilitas online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kementerian Agama masih menggunakan online Bank Bukopin. Per April BSB memiliki aset Rp 1,9 triliun, dana pihak ketiga Rp 1,3 triliun dan pembiayaan sekitar Rp 1,3 triliun.

3.   KETENTUAN PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN HAJI.

Þ    Calon Haji yang menggunakan identitas orang lain, pendaftarannya dinyatakan tidak sah.

Þ    BPS-BPIH yang melakukan tindakan perubahan identitas, foto dan entry data calon haji yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur akan diberikan sanksi pencabutan user IDCabang Bank yang bersangkutan.

Þ    BPS-BPIH yang tidak melakukan pemindahbukuan dan konfirmasi data setoran BPIH, maka secara otomatis akan diblokir.

Þ    PIHK yang melakukan pelanggaran perubahan data dan identitas calon haji akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Þ    PIHK yang tidak melaporkan jamaah haji dalam waktu 3 x 24 jam setelah penutupan tahapan penyetoran BPIH, maka datanya akan diblokir secara sistem.

-( 8 )-

4.   PENYELENGGARAAN HAJI MASIH RAWAN MONOPOLI.

Penyelenggaraan haji Indonesia selalu bergelut dengan masalah. Mulai dari transportasi, pemondokkan hingga manajemen penyediaan makanan untuk para jemaah tak kunjung pula diperbaiki. Selain itu biaya yang ditentukan untuk biaya penyelenggaraan Ibadah haji dan penggunaan Dana Abadi Umat (DAU) masih bersifat tertutup sehingga dapat berpeluang terjadinya penyimpangan.  Masalah tersebut semakin diperparah dengan adanya perubahan aturan, yaitu digantikannya UU No. 17 tahun 1999 dengan UU No. 13 tahun 2008. UU baru yang diharapkan mampu menjawab berbagai kelemahan UU sebelumnya justru tidak lebih baik dari UU sebelumnya dan semakin mengindikasikan adanya praktek korupsi. Potensi penyimpangan dalam penyelenggaraannya juga banyak ditemukan di UU baru ini. Selain kontradiksi antar pasal, mengenai ketentuan batas minimal umur calon jamaah bertolak belakang dengan ketentuan agama. Sistem perekrutan calon anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia juga sangat membuka ruang adanya intervensi bagi menteri agama. Sumber permasalahan diyakini berasal dari monopoli dan ketimpangtindihan peran Departemen Agama. Dalam hal ini depag berfungai sebagai regulator, operator, dan eksekutor yang masih berada dalam satu tangan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan misalnya, tidak ada penjelasan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk mendukung aktivitas jamaah selama di tanah air, pembayaran transportasi udara maupun darat, termasuk aktivitas di Arab Saudi.. Selain itu jamaah juga akan mengetahui sejauh mana hak dia dan apakah hak tersebut telah dipenuhi atau belum. Aspek yang perlu diatur dalam standar minimum, diantaranya adalah :

v  Setoran pembayaran harus transparan.

v  Bimbingan haji yang diselenggarakan 3-4 bulan oleh biro KBIH setidaknya ada kejelasan jenis/materi bimbingan yang akan diberikan, kejelasan biaya serta fasilitas dan alat peraga yang disediakan.

v  Masalah penerbangan/transportasi  seharusnya ada jarak minimal antara tempat ibadah, pemondokan dll. Kelayakan pesawat, kenyamanan kabin, layanan dalam kabin, ketepatan jadwal penerbangan, informasi mengenaai kondisi selama penerbangan dan juga informasi mengenai tempat transit.

v  Pemondokkan yang disediakan harus diperhatikan dengan kelayakan bangunan dengan fasilitas dan perlengkapan di dalam kamar. Jumlah maksimal orang per kamar dan jarak maksimal penginapan dari tempat ibadah serta transportasi pendukung untuk perjalanan local antara penginapan dengan tujuan ibadah.

-( 9 )-

v  Persediaan makanan-minuman semestinya ada standar nilai gizi per hari dan pemberian informasi mengenai tips dan aturan asupan makanan yang sehat dan memadai selama menjalani ibadah.

v  Pelayanan medis yang merupakan standar pelayanan yang sangat penting ternyata tidak terealisasi. Seringkali tenaga medis tidak ditempat selagi dibutuhkan oleh jamaah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemisahan tugas yang jelas. Masalah itu sebenarnya berpengaruh terhadap kondisi kesehatan para jamaah yang selalu tidak stabil dan dapat mengganggu  pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.

v  Sarana pengaduan yang tidak mudah diakses oleh para jamaah seharusnya harus dimudahkan dengan kelengkapan perangkat/administrasi pengaduan serta kecepatan respon.

v  Tenaga pembimbing dan Petugas dengan kejelasan job description. Ketersediaan tenaga pembimbing/petugas dengan kemudahan mengakses dan mengenalinya dengan seragam yang berbeda/warna yang mencolok.

5.   LIMA LANGKAH PEMBENAHAN PENYELENGGARAAN HAJI DI MASA YANG AKAN DATANG

Untuk pembenahan penyelenggaraan haji ke depan, Forum Reformasi Haji Indonesia mengeluarkan beberapa rekomendasi. Diantaranya adalah:

(1)   Pembenahan UU No. 13 tahun 2008 yang masih banyak kelemahan dengan peran Depag yang masih memonopoli dalam penyelenggaraannya.

(2)   Pembentukkan Badan Pengelola khusus haji.

(3)   Dana Abadi Umat dibubarkan saja karena hanya membebani jamaah dan memberikan ruang untuk melakukan korupsi.

(4)   Standar Pelaayanan Minimum perlu ditetapkan karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan serta menetap di tanah suci.

(5)   Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya.

 

-( 10 )-

BAB III

PENUTUP

 

1.   Kesimpulan

Era reformasi yang penuh keterbukaan tidak pelak lagi turut diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam di indnesia khususnya yang ingin kenyamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Bagi kami selaku penyusun, merasa perlu pula kiranya upaya-upaya kenyamanan diatur dan dijalankan secara cerdas dan bijaksana dengan management yang bagus. Ibadah haji merupakan salah-satu rukun islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mempunyai kemampuan baik rohani, jasmani serta rezeki yang berlebihan. Disamping itu, perlu adanya kesadaran dan perjuangan penegakan hak-hak bagi calon jamaah haji yang hendak dilaksanakan.

2.   Kritik dan Saran

Kemampuan positif para penjabat di pemerintahan harus mampu menciptakan keindahan hukum baik dalam konteks hukum islam maupun dalam hukum nasional atau hukum positif untuk kenyamanan para calon jamaah haji yang seiring waktu tuntutan kenyamanannya berubah-ubah. Di era yang serba modern seperti sekarang ini, banyak masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri yang beragama muslim tiap tahunnya melaksanakan haji dengan tuntutan kenyamanan yang semakin besar. Inilah tugas pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya dalam melaksanakan kewajiban agamanya (agama islam).

-( 11 )-

REFERENSI

  • Bahtiar Effendy, Tata Cara Haji menurut Syariat islam Paramadina, Jakarta, Oktober 1998.
  • Jimly Ashshiddiqie, Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional, Seminar Penelitian Tentang Penyelenggaraan Haji di Indonesia, Jakarta, September 2003.
  • Putra, Adiansa. 2010. Perkembangan Haji di Era Mdern. http://aqquazileo.blgspot.com . Html, diakses 6 November 2010
  • Saparingga, Ria. 2009. Sistem Pendaftaran Penyelenggaraan haji. http://alambudsos.wordpress.com. Html, diakses 6 Nvember 2010.

About akbar

Kehidupan berlalu dengan mudah seakan-akan perjalanan dalam hidup ini terasa begitu menyenangkan. itulah sandiwara, susah dan senang, bahagia dan menderita, suka dan duka berlalu dengan perasaan yang peka terhadap rasa. tetap tersenyum demi kebahagian orang lain walaupun itu tidak jauh lebih indah dari tersenyum buat kebahagian sendiri. kegagalanku merupakan kesuksesan yang tertunda.. sampai jumpa 5 tahun lagi..!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: