Arsip | Ilmu Hukum RSS for this section

Semboyan Juridis dan Azas-azas Pokok Hukum

  1. Lex specialis derogat lex generalis (UU/peraturan khusus yang mengenyampingkan UU/peraturan umum)
  2. Lex posteriori derogat lex priori (UU/peraturan yang baru mengenyampingkan UU/peraturan yang lama/sebelumnya)
  3. Lex superior derogat lex inferior (ketentuan UU/peraturan yang lebih tinggi didahulukan derajatnya daripada ketentuan UU/peraturan yang lebih rendah)
  4. Lex Dura seeta mente scripta (UU/peraturan itu bersifat keras tapi sudah ditulis/ditentukan sedemikian rupa)
  5. Lex niminem cogit ad impossibilia (UU/peraturan tidak memaksa seorangpun untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin/tidak masuk akal)
  6. Azas presumption of innocence (seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah apabila belum ada putusan dari hakim didepan pengadilan)
  7. Azas geen straf zonder shold (tidak ada suatu hukuman/pidana/pendinaan tanpa kesalahan)
  8. Azas ne bis in idem (seseorang tidak dapat /boleh dituntut kedua kalinya dalam hal tindak pidana yang sama)
  9. Azas Pacta sun servada (ketentuan/peraturan yang mengikat antara suatu perjanjian dengan perjanjian yang lain)
  10. Azas retroaktif (UU/peraturan yang berlaku surut untuk kemudian hari)
  11. Azas in dubio pro reo (jika ada keraguan mengenai suatu perkara maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa)
  12. Azas similia similibis (asas yang menyatakan bahwa perkara yang sejenis harus diputus sama dan serupa)

Menuju Pemikiran hukum Progresif di Indonesia

Menuju Pemikiran Hukum Progresif diIndonesia

Oleh:Prof. Dr. H.R. Otje Salman Soemadiningrat, SH.

 

 

A Pendahuluan

Memasuki situasitransisi dan perubahan yang sangat cepat saat ini, hukum Indonesia memiliki banyak catatanuntuk dikaji. Satu yang hendak kita bicarakan pada bagian ini, yaitu pandanganseorang yang dapat disebut pakar yang selama ini senantiasa melihat hukummelalui cara pandang berbeda. Satjipto Rahardjo, barang kali bukan nama yangasing bagi kalangan praktisi dan akademisi hukum di Indonesia. Buah karyanya dalamberbagai tulisan telah memberikan nuansa baru bagi perkembangan hukum.

Ada beberapa alasanmengapa pemikiran beliau dikemukakan dalam tulisan ini. Pertama, alasan paling logis, bahwa salah satu penulis memilikikedekatan (hubungan intelektual) dengan beliau, sehingga cukup memudahkan untukmemetakan secara garis besar pemikiran beliau tentang hukum di Indonesia.Kedua, sejauh ini beberapa pemikirlain di bidang hukum sudah banyak diulas dalam beberapa buku, baik untuktingkat dasar (pengantar) sampai tingkat lanjut tentang hukum Indonesia, sebutsaja beberapa tulisan dan karya Mochtar Kusumahatmadja, Soerjono Soekanto danlain-lain. Ketiga, orisinalitaspemikiran Satjipto Rahardjo mewakili konteks berpikir kontemporer ataupostmodernis, sesuai dengan tujuan penyusunan buku ini, yaitu menyangkutperkembangan yang luar biasa pesat dalam ilmu dan hukum harus mengantisipasiperkembantgan tersebut. Keempat,substansi pemikiran yang diajukan mengarah kepada pembentukan teori hukum.

Hukumadalah sebuah tatanan (Hukum ada dalam sebuah tatanan yang paling tidak dapatdibagi kedalam tiga yaitu : tatanan transedental, tatanan sosial dan tatananpolitik.) yang utuh (holistik) selalu bergerak, baik secara evolutif maupunrevolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapatdihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil.Keping pemikiran demikian itu akan dijumpai dalam banyak gagasan tentang hukumyang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. Bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlahsekedar logika semata, lebih daripada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya(genuine science),(Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai objek ilmu daripadaprofesi, dengan selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-haldibelakang hukum, keinginan untuk melihat logika social dari hukum lebih besardaripada logika hukum atau perundang-undangan), yang harus selalu dimaknaisehingga selalu up to date. Pemikiran konvensional yang selama inimenguasai/mendominasi karakteriktik berpikir ilmuwan hukum, bagi Satjiptomerupakan tragedi pemikiran.

SatjiptoRahardjo merupakan salah satu pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif.Prof. Tjip, begitu orang-orang menyebutnya, lebih terkenal (khususnya) di duniaakademis sebagai ‘Begawan Hukum’. Pemikirannya akan banyak dijumpai dalamberbagai bentuk, baik lisan maupun tulisan, buku teks atau tercerai berai diberbagai suratkabar dalam bentuk artikel dan makalah seminar/diskusi. Substansinya sangatberagam bahkan sangat luas, mulai dari hal yang bersifat filosofis, sosiologisbahkan anthropologis dan religius. Ciri pemikirannya sesuai dengan perkembangansaat ini dapat dimasukan ke dalam pemikir kontemporer dalam ilmu hukum postmodernissekaligus kritis.

Salahsatu dari sekian banyak idenya tentang hukum adalah apa yang disebutnya sebagai‘Pemikiran Hukum Progresif’, yaitu semacam refleksi dari perjalananintelektualnya selama menjadi musafir ilmu. Tulisan yang ada dalam buku ini,hanya berupa sketsa kecil dan bisa jadi tidak dapat menggambarkan substansi,konsep dan pesan yang ada didalamnya. Karena fokusnya lebih kepadakutipan-kutipan dari pidato emeritusnya, juga beberapa diskusi di ruang kelasdan di ruang seminar, (khususnya dengan salah satu penulis buku ini), ketikamengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Undip Semarang.

Meskipundemikian, sebagai sebuah tulisan berbentuk sketsa hal ini cukup representative,mengingat kedalam substansi yang dikemukakan dalam pidato emeritusnya dan jugamateri diskusi. Esensi utama pemikirannya, berangkat dari konsep bahwa hukumbukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan atau hukum tidakselesai ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus, tetapi melaluiproses pemaknaan yang tidak pernah berhenti maka hukum akan menampilkan jatidirinya yaitu sebagai sebuah “ilmu”. Proses pemaknaan itu digambarkannyasebagai sebuah proses pendewasaan sekaligus pematangan, sebagaimana sejarahmelalui periodesasi ilmu memperlihatkan runtuh dan bagunannya sebuah teori,yang dalam terminologi Kuhn disebut sebagai “lompatan paradigmatika”.

 

B. Profesi dan Ilmu

Bagi SatjiptoRahardjo, lahirnya program Pascasarjana dalam pendidikan hukum di Indonesia, pada tahun 1980-an merupakan sebuahpembalikan paradigmatik (revolusioner) dalam dunia pendidikan hukum,sebagaimana dijelaskan, “Dikatakan sebagai revolusi, oleh karena sejak dibukarechtshogeschool di jaman kolonial Belanda pada tahun 1922, maka Indonesiahanya mengenal program profesi saja. Maka sungguh revolusionerlah sifat ataukualitas perubahan pada pertengahan tahun 1980-an itu, mulai saat itu Indonesia tidakhanya mengenal pendidikan profesi, melainkan juga keilmuan, khususnya dalambidang hukum…”

Apalagisetelah dibukanya Program Doktor Ilmu Hukum, khususnya di UNDIP, maka lebihjelaslah kedudukan hukum sebagai objek ilmu, dan mengokohkan eksistensi tentangprogram keilmuan. Sehingga mereka yang hendak kuliah di Program Doktor IlmuHukum UNDIP, tidak harus memiliki latar belakang formal SI Hukum. Konsekuensiyang muncul, bahwa para ilmuwan hukum akan diajak untuk menjelajah hukum secaraluas yang intinya tidak lain adalah searching for truth (pencarian kebenaran).Inilah sebuah inti pemikiran beliau, bahwa setiap akademisi hukum memilikikewajiban untuk upaya pencarian kebenaran. Pencarian kebenaran inilahsebenarnya disebutnya sebagai proses pemaknaan terhadap hukum, dan ini pulamerupakan kesadaran visioner, bahwa tugas ilmuwan adalah mencerahkanmasyarakat, sehingga dunia pendidikan memberikan kontribusi dan tidak melakukanpemborosan.

Selamaini, khususnya sebelum lahirnya S2-S3, pendidikan hukum lebih bersifat kepadaapa yang disebutnya dengan Lawyers Law, atau Law for the lawyers atau Law forthe professional, setiap orang dibawa dan diarahkan untuk menjadi seorangprofesional, dan sisi buruknya muncul pandangan bahwa itulah satu-satunyakebenaran, bahwa hukum hanyalah ada dalam wilayah yang disebut dengan “logikahukum”. Pandangan ini kemudian berkembang lebih jauh bahkan mendominasi danmenghegemoni, sehingga setiap orang apabila berbicara hukum seolah-olah hanyawilayah “logika hukum”itulah kebenaran, di luar wilayah itu bukanlah hukum.Namun dengan munculnya pendidikan S2 dan S3, maka wilayah kebenaran (hukum)menjadi jauh lebih luas daripada gambaran hukum yang sudah direduksi menjadisekedar Lawyers Law.

 

C. Ilmu Hukum yang Selalu Bergeser

Penjelasan lainyang berkaitan dengan persoala diatas, adalah sikap ilmuwan yang harussenantiasa menyikapi ilmu sebagai sesuatu yang terus berubah, bergerak danmengalir, demikian pula ilmu hukum. Garis perbatasan Ilmu Hukum selalu bergesersebagaimana dijelaskan,

“…Maka menjadi tidak mengherankan bahwa baris perbatasan ilmu pengetahuan selaluberubah, bergeser, lebih maju dan lebih maju ….”

Denganmencontohkan pergeseran paradikmatik dalam ilmu fisika khususnya pemikitan Newton yang terkenal danpada waktu itu menghegomoni para fisikawan kemudian digantikan oleh era barudengan munculnya teori kuantum modern yang pada kenyataannya lebih mampumenjawab persoalan-persoalan fisika yang tidak terpecahkan sebelumnya. Harusdiakui bahwa Fisika Newton telah memberikan jasa luar biasa besar terhadappersoalan-persoalan fisika yang bersifat makro, logis, terukur dan melihathubungan sebab akibat (mekanis), namun tidak mampu menjawab persoalan mikro,yang bersifat relative, kabur, tidak pasti, namun lebih menyeluruh. Lahirnyateori kuantum modern yang memecahkan kebuntuan dari teori fisika Newton tersebut,selanjutnya merubah cara pandang ilmuwan tentang realitas alam semesta.Perubahan itu tentu saja dimaknai secara bervariasi oleh setiap orang yangmencermatinya, namun hakekat utamanya jelas bahwa lahirnya teori kuantum adalahpenjelasan paling logis bahwa ilmu senantiasa berada di tepi garis yang labil.

SatjiptoRaharjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial,termasuk Ilmu Hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi padadasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannyadengan kalimat “dari yang sederhana menjadi rumit” dan “dari yangterkotak-kotak menjadi satu kesatuan”. Inilah yang disebutnya sebagai“pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik ini memberikankesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yangsaling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami,mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secaramenyeluruh. Diilhami oleh gagasan Edward O. Wilson melalui tulisannya yaituConsilience; The Unity of Knowledge, membawa kita kepada pandangan pencerahantentang kesatuan pengetahuan, sebagaimana dijelaskan Ian G. Barbour, “Wilson berpendapat bahwakemajuan sains merupakan awal untuk melakukan penyatuan (unifikasi) antarasains alam, sains sosial dan sains kemanusiaan. Pencarian hubungan antardisiplin merupakan tugas yang sangat penting, dan Wilson menghinpun beberapa disiplin secaraluas dan anggun”.

Menurutnyatumbangnya era Newtonmengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknyahukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metodeNewton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yanganalytical-positivism atau rechtdogmatiek yaitu bahwa alam (dalam terminologyNewton) atau Hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihatsebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat. Denganmunculnya teori kuantum, bahkan teori keos, imbasnya terasa sekali kepadaperkembangan pemikiran hukum. Maka situasi atau yang selama ini teramalkandalam konsep yang dijelaskan diatas (Kelsen dan Austin) menjadi tatanan yang tidak dapatdiprediksi, acak, simpang siur, dan dramatis.

Gagasanfisika kuantum tersebut di atas dengan relativitasnya, membantu kita untuktidak memutlakan gagasan dan nilai yang kita pegang, tidak ada di dunia iniyang mutlak, yang paling benar dan paling baik sendiri, yang mutlak hanya Allah.Pemutlakan terhadap kebenaran yang relatif di atas itu pada dasarnya akanmerusak kreativitas. Bagi Satjipto Rahardjo, teori bukanlah harga mati, karenasejarah perkembangan ilmu pengetahuan telah membuktikan itu semua sejak jamanYunani hingga masa di era Postmodernini. Oleh karenanya ilmu hukum selaluberada pada suatu pijakan yang sangat labil dan atau selalu berubah (thechanging frontier of science) dan ini pula yang disebutnya dengan “the state ofthe arts in science”. Oleh karena itu kalimat yang senantiasa muncul adalah‘hukum selalu mengalami referendum’.

BagiSatjipto Raharjo, berpikir teoretis bagi para ilmuwan hukum adalah mutlak dantidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu gagasan beliau lebih kepadabagaimana para ilmuwan hendaknya mengembangkan semangat untuk tetap menjagacara berpikir yang demikian itu, karena melalui jalur tersebut akan membawakita semua sampai kepada apa yang disebutnya dengan “The Formation of Theory”(membangun teori). Teori menurutnya adalah, Giving name-explanation, given newmeaning. Para lmuwan hukum seharusnya mencoba berpikir kearah sana. Dan semua ilmuwan sangatterbuka/diundang untuk memasuki wilayah ini.

Teoripada dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana orang atau sebuah komunitasmemandang apa yang disebut hukum itu, artinya apa yang sedang terjadi atauperubahan yang tengah terjadi dimana komunitas itu hidup sangat berpengaruhterhadap cara pandangnya tentang hukum. Misalnya saja lahirnya pemikiranpositivistic dalam Ilmu Hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan filsafatpositivistic yang saat itu tengah booming.

 Sebuahteori selanjutnya akan mengalami proses pengkritisan, yaitu terus menerusberada pada wilayah yang labil, selalu berada pada suatu wilayah yang keos.Artinya disini teori bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya akansemakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang terus berlangsung,dan kemudian selanjutnya akan lahir teori-teori baru sebagai wujud dariperubahan yang terus berlangsung tersebut. Teori baru ini menurut SatjiptoRahardjo pada dasarnya, akan memberikan tambahan ilmu, transformasi; bergerak,dan proses pemaknaan baru, dengan demikian struktur ilmu berubah secara total.Gambaran itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

 

 

 

D. Kritik Terhadap Hukum Modern

Satu hal yangcukup penting dari gagasan Satjipto Rahardjo, adalah kritiknya terhadapdominasi hokum modern, yang telah mengerangkeng kecerdasan (berfikir)kebanyakan ilmuwan hukum di indonesia.Sejak munculnya hukum modern, seluruh tatanan social yang ada mengalamiperubahan luar biasa. Kemunculan hukum modern tidak terlepas dari munculnyanegara modern. Negara bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat, dan padasaat yang sama kekuasaan negara menjadi sangat hegemonial, sehingga seluruhyang ada dalam lingkup kekuasaan negara harus diberi label negara,undang-undang negara, peradilan negara, polisi negara, hakim negara danseterusnya. Bagi hukum ini merupakan sebuah puncak perkembangan yang ujungnyaberakhir pada dogmatisme hukum, liberalisme, kapitalisme, formalisme dankodifikasi.

            Namun demikian Satjipto Rahardjomenjelaskan, bahwa memasuki akhir abad 20 dan awal abad 21, nampak sebuahperubahan yang cukup penting, yaitu dimulainya perlawanan terhadap dominasiatau kekuasaan negara tersebut. Dalam ilmu, pandangan ini muncul dan diusungoleh para pemikir post-modernis, sehingga dengan demikian sifat hegemonal dariNegara perlahan-lahan dibatasi, dan mulai muncul pluralisme dalam masyarakat,Negara tidak lagi absolute kekuasaannya. Muncullah apa yang disebut dengankearifan-kearifan lokal, bahwa Negara ternyata bukan satu-satunya kebenaran.Inilah yang digambarkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai gambaran transformasihukum yang mengalami “bifurcation” (pencabangan) dari corak hukum yang bersifatformalism, rasional dan bertumpu pada prosedur, namun di samping itu munculpula apa pemikiran yang lebih mengedepankan substansial justice, sebagaimanadijelaskan,

“Disinilahhukum modern berada di persimpangan sebab antara keadilan sudah  diputuskan dan hukum sudah diterapkan terdapatperbedaan yang sangat besar. Wilayah keadilan tidak persis sama dengan wilayahhukum positif. Keadaan yang gawat tersebut tampil dengan menyolok pada waktukita berbicara tentang “supremasi hukum”. Apakah yang kita maksud? Supremasikeadilan atau supremasi undang-undang? Keadaan persimpangan tersebut jugamemunculkan pengertian-pengertian seperti “formal justice” atau “legal justice”di satu pihak dan “substansial justce” di pihak lain.

 Inilahsebuah sketsa singkat pemikiran seorang yang selalu berada di jalan ilmu, upayadan semangat yang dikembangkan dengan terus berusaha mencermati perubahan yangterjadi, khususnya di Indonesia, gagasan Satjipto Rahardjo tidak sajamemperkaya khasanah pengetahuan hukum tetapi lebih dari itu memberikan sebuahketeladanan bahwa kewajiban bagi seorang ilmuwan adalah selalu bersikap rendahhati dan terbuka, serta memiliki semangat untuk senantiasa berada pada jalurpencarian, pembebasan dan pencerahan. Itulah pesan yang merupakan hakekat dariapa yang disebutnya “pemikiran hukum yang progresif”.

 

Teori-Teori dalam Ajaran Kausalitas (sebab-akibat)

 

  • AJARAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS)

Hubungan sebab akibat ( kausalitas). berasal dari kata causalitas yaitu sebab. ajaran ini banyak berhubungan dengan delik materiil. sebab inti dari delik materiil adalah adanya akibat yang dilarang.
contohnya : Delik formil (pasal 362, 242 KUHP)

       Delik materil (pasal 338, 351, 187 KUHP)

Tujuan pada akibat adalah sebab dari pada akibat. disini dicari banyak atau beberapa sebab yang dinamakan  syarat dari akibat itu. adalah tiap perbuatan yang  merupakan syarat dari akibat apabila perbuatan itu tidak dapat ditiadakan untuk menimbulkan suatu akibat.

 

  • SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) MENURUT BEBERAPA TEORI

Suatu akibat tertentu terkadang ditimbulkan oleh serangkaian perbuatan yang saling terkait yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya akibat. Yang menjadi permasalahan adalah kepada siapa akan dipertanggungjawabkannya suatu akibat tersebut. Dalam hal ini para ahli hukum berbeda pendapat. Berikut adalah teori-teori kausalitas menurut para sarjana hukum :

1). Teori conditio sine qua non
Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Von Buri, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (weggedacht) ) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap “causa” (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap factor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (niet weggedacht) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat.

Teori conditio sine qua non disebut juga teori equivalen (equivalent theorie), karena tiap factor yang tidak dapat dhilangkan diberi nilai sama dan sederajat, dengan demikian teori Von Buri ini menerima beberapa sebab (meervoudige causa) ).
Sebutan lain dari teori Von Buri ini adalah “bedingungs theorie” (teori syarat ), disebut demikian karena dalam teori ini antara syarat (bedingung) dengan sebab (causa) tidak ada perbedaan.

Dalam perkembangan  teori Von Buri banyak menimbulkan kontra dari para ahli hukum, sebab teorinya dianggap kurang memperhatikan hal-hal yang sifatnya kebetulan terjadi ). Selain itu teori ini pun tidak digunakan dalam hukum pidana karena dianggap sangat memperluas dasar pertanggungjawaban (strafrechtelijke aansprakelijheid) .

Van Hamel adalah satu penganut teori Von Buri. Menurut Von Hamel teori conditio sine qua non adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Teori conditio sine qua non “baik” untuk digunakan dalam hukum pidana, asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan (schuldleer) yang dapat mengkorigir dan meregulirnya ). Teori Van Hamel disebut “teori sebab akibat yang mutlak” (absolute causaliteitsleer) ). .) teori yang d ikemukakan  Van Hamel  yaitu Tindak pidana merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Jadi perbuatan itu merupakan perbuatan yang bersifat dapat dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.

2). Teori der meist wirksame bedingung 

Teori ini berasal dari Birkmeyer. Teori ini mencari syarat manakah yang dalam  keadaan tertentu yang paling banyak berperan  untuk terjadinya akibat (meist wirksame) diantara rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Jadi, teori ini mencari syarat yang paling berpengaruh diantara syarat-syarat lain yang diberi nilai.

Teori ini mengalami kesulitan untuk menjawab permasalahan yang muncul yakni, bagaiman cara menentukan syarat yang paling berpengaruh itu sendiri atau dengan kata lain bagaimana mengukur kekuatan suatu syarat untuk menentukan mana yang paling kuat, yang paling membantu pada timbulnya akibat) . Apalagi jika syarat-syarat itu tidak sejenis) .

3).Teori gleichewicht atau uebergewicht 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Karl Binding, teori ini mengatakan bahwa musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negative) . Menurut Binding, semua syarat-syarat yang menimbulkan akibat adalah sebab, ini menunjukkan bahwa ada persamaan antara teori ini dengan teori conditio sine qua non.

4). Teori die art des werden 

Teori ini dikemukakan oleh Kohler, yang menyatakan bahwa sebab adalah syarat yang menurut sifatnya (art) menimbulkan akibat. Ajaran ini merupakan variasi dari ajaran Birkmeyer) . Syarat-syarat yang menimbulkan akibat tersebut jika memiliki nilai yang hampir sama akan sulit untuk menentukan syarat mana yang menimbulkan akibat.

5). Teori Letze Bedingung 

Dikemukakan oleh Ortman, menyatakan bahwa factor yang terakhir yang mematahkan keseimbanganlah yang merupakan factor, atau menggunakan istilah Sofyan Sastrawidjaja bahwa sebab adalah syarat penghabisan yang menghilangkan keseimbangan antara syarat positif dengan syarat negative, sehingga akhirnya syarat positiflah yang menentukan.

6). Teori Adequate (keseimbangan)

Dikemukakan oleh Von Kries. Dilihat dari artinya, jika dihubungkan dengan delik, maka perbuatan harus memiliki keseimbangan dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui, setidak-tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat.
Teori ini disebut “teori generaliserend yang subjektif adaequaat”, oleh karenanya Von Kries berpendapat bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat) .

7). Teori objective nachtraglicher prognose (teori keseimbangan yang objektif)

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin, yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah factor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi.
Tolak ukur teori ini adalah menetapkan harus timbul suatu akibat. Jadi, walau bagaimanpun akibat harus tetap terjadi dengan cara mengingat keadaan-keadaan objektif setelah terjadinya delik, ini merupakan tolak ukur logis yang dicapai melalui perhitungan yang normal.

 –   Locus Delicti dan Tempus Delicti

Mempelajari tempat dan waktu dilakukannya suatu tindak pidana sebenarnya berhubungan dengan hukum acara pidana. Locus delicti/ tempat dilakukan tindak pidana yaitu  untuk menentukan hukum mana atau  pengadilan mana yang berwenang mengadili. sedangkan tempus delicti / waktu dilakukan tindak pidana ialah waktu memberlakukan hukum  pidana yang mana, yang baru atau yang lama yang harus diperlukan.

Hal ini berhubungan dengan  kemungkinan perubahan perundang-undangan mengenai tempus delicti.. dapat dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP. hukum pidana berlaku ke depan tidak boleh berlaku surut ( Non Retro Aktif). Asas ini Retro aktif tidak mutlak berlaku karena ada ketentua dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. contoh : peraturan  lama ancaman hukuman lima tahun, sedangkan peraturan baru ancaman hukuman tiga tahun.
8). Teori adequate menurut Traeger 

Menurut Traeger, akibat delik haruslah in het algemeen voorzienbaar artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Van Bemmelen mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan in het algemeen voorzienbaar ialah een hoge mate van waarschijnlijkheid yang artinya, disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi.

9). Teori Relevantie

Dikemukakan oleh Mezger. Menurut teori ini dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan pembedaan antara syarat dengan sebab, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang itu dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi, pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan dalam undang-undang.

10). Teori perdata
Teori ini berdasarkan Pasal 1247 dan 1248 KUHP Perdata (BW),yang menyatakan bahwa “pertanggungjawaban “ hanya ada, apabila akibat yang timbul itu mempunyai akibat yang langsung dan rapat sekali dengan perbuatan-perbuatan yang terdahulu atau dapat dibayangkan lebih dahulu. Teori ini boleh dikatakan sama dengan teori adequate dari Von Kries. Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa teori perdata ini dapat juga dipergunakan dalam hukum pidana.
11) Simon
Tindak pidana yaitu kelakuan yang dapat diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, behubungan dengan melakukan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
Straftbar feit berisikan:
a. perbuatab bertentangan atau dilarang oleh hukum
b. diancam dengan hukuman
c. dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dengan demikian dapat dipersalahkan

11) Prof. Moeljatno S.H
Ia menggunakan istilah perbuatan tindak pidana. Yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai sanksi atau hukuman, yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatannya. Suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.
Memisahkan antara perbuatan dan pertanggung jawaban, perbuatan menunjuk pada adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan adanya kejadian itu. Tindak pidana merupakan perbuatan baik yang aktif atau pasif yang dilarang dan diancam hukuman apabila dilanggar.
-Contoh perbuatan pasif : pasal 164, 242, 522 KUHP
-Perbuatan aktif : pasal 338, 362, 351, 340, 406 KUHP
       – Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pebuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :
1) melanggar hukum
2) merugikan masyarakat

3) dilarang oleh undang-undang
4) pelakunya diancam dengan pidana

Rangkuman Dasar Ilmu Hukum

PENGANTAR ILMU HUKUM
: pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan seluk beluknya.

Unsur hukum yaitu
• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat (zoon politicons)
• Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib (DPR)
• Peraturan itu bersifat mengatur dan memaksa
• Sanksinya tegas

sumber hukum
• Materil (sejarah,ekonomi,sosiologi,filsafat)
• Formil (UU, kebiasaan, keputusan hukum, traktat,pendapat sarjana hukum)

teory tentang tujuan hukum
• Teory etis ( aristoteles )
Tujuan hukum itu hannya untuk mewujudkan keadilan
• Teory utilitas ( jeremy bentham )
Hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna
• Teory pengayoman
Hukum bertujuan untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif

Proses terbentuknya hukum
• Kebiasaan yang dilakukan berubah menjadi norma kebiasaan yang akhirnya menjadi norma hukum manakala diberi sanksi
• Pemanfaatan dan kekuasaan terhadap sumber daya melahirkan rezim hukum hak atas kekayaan
• Seluruh norma hukum yang dilahirkan dari interaksi manusia dgn manusia, manusia dengan alam, manusia dengan tuhan ditujukan untuk mengahadirkan ketertiban dan keteraturan

Empat macam norma
• Norma agama
• Norma kesusilaan
• Norma kesopanan
• Norma hukum

Kekuasaan Negara terbagi dalam 3 lembaga
• Lembaga legislative ( pembuat UU )
• Lembaga eksekutif ( pelaksana UU )
• Lembaga yudikatif ( pengawas UU )

Ciri2 hukum
• Adanya perintah dan larangan
• Perintah dan larangan itu harus ditaati oleh semua orang

Sifat2 hukum
• Mengatur tingkah laku manusia
• Memaksa manusia agar mentaati peraturan yang telah diatur oleh hokum

Perbuatan hukum ialah perbuatan manusia yang sengaja dilakukan oleh seseorang utk menimbulkan hak dan kewajiban misalnya:membuat surat wasiat

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.

Traktat ialah perjanjian yang diadakan oleh dua Negara atau lebih yang isinya mengatur masalah-masalah yang berkenaan dengan kepentingan Negara tersbut. Misalnya : perjanjian batas wilayah,hubungan diplomatic, masalah perekonomian dan lainnya

Traktat terbagi dua macam
• Traktat bilateral : perjanjian dengan dua Negara
• Traktat multilateral : perjanjian dengan lebih dari dua Negara

Yurisprudensi ialah: suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam UU

Yurisprudensi terbagi dua:
• Tetap : keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang sama dan menjadi dasar peradilan.
• Tidak tetap : keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang tidak sama sehingga pedoman dalam mengambil suatu perkara tidak harus sama dengan keputusan hakim sebelumnya.

Undang-undang ialah : peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

UU mempunyai dua arti
• Dalam arti formil : setiap keputusan pemerintah merupakan UU karena cara pembuatannya ( dibuat pemerintah bersama parlemen)
• Dalam arti materil : setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Lembaran Negara ialah suatu kertas (lembaran) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan Negara dan pemerintah agar sah berlaku. (LN diterbitkan oleh secretariat Negara)

Berita Negara ialah penerbitan resmi secretariat Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan2 negara dan pemerintah dan surat2 yang dianggap perlu seperti : akta pendirian PT firma, perum dll.

Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut

Hak nisbi/ hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kpd seorang tertntu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya seorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan seuatu atau tidak melakukan.cth hak penjual menerima bayaran dan sebaliknya.

Hak mutlak dibagi dalam 3 golongan
• HAM : hak seseorang utk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam satu Negara
• Hak public mutlak : hak Negara utk memungut pajak dari rakyatnya
• Hak keperdataan misalnya : hak perwalian, hak kekuasaan orang tua, hak pengampuan

Peristiwa hukum ialah peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat2 dari anggota masyarakat yang setiap hari berinteraksi satu sama lain

Perbuatan melawan hukum ialah Pasal 1365 KUHPdt menentukan sebagai berikut : tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dua macam perbuatan hukum
• Perbuatan hukum bersegi satu ialah perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak satu pihak saja misalnya: pembuatan surat wasiat
• Perbuatan hukum bersegi dua ialah perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua pihak atau lebih misalnya: perjanjian kesepakatan kerja atau perjanjian kerja sama, perjanjian sewa menyewa.
• Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum ialah Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum walaupun hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan itu namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum. Contoh : perbuatan memperhatikan kepentingan orang lain dengan tidak diminta oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya.diatur dalam pasal 1354 KUHPdt.

Unsur penyelenggaraan kepentingan adalah sebagai berikut :
• Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela
• Tanpa mendapat perintah (kuasa)/bertindak dengan inisiatif sendiri
• Mewakili urusan orang lain bukan kepentingnan diri sendiri.
• Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu bahwa kepentingannya kita urus.
• Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain maka ia harus mengerjakannya sampai tuntas
• Bertindak menurut hukum artinya perbuatan mengurus kepentingan itu harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum agar tidak bertentangan dengan kehendak pihak yang berkepentingan

Unsur perbuatan dikatakan melawan hukum ialah :
• Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
• Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
• Anatara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal (sebab musabab)
• Perbuatan itu harus melawan hukum

Kompetensi (wewenang) pengadilan dapat di bagi:
• Kompetensi absolut (wewenang mutlak dari hakim)adalah kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa,mengadili,dan memutuskan perkara suatu perkara apakah termasuk lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara (wewenang absolut ini biasanya tergantung pada isi gugatan)
• Kompetensi relatif (wewenang nisbi dari pada hakim )adalah kewenangan dari pengadilan sejenis mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara2 yang bersangkutan

Berdasarkan pasal 24 ayat 2 UUD1945 dan UU pokok kekuasaan kehakiman ada 4 lingkungan peradilan di Indonesia yaitu:
• Lingkungan peradilan umum meliputi sengketa perdata dan pidana
• Lingkungan peradilan agama meliputi hukum keluarga (perkawinan, perceraian, hibah, dan sengketa mengenai perbankan syariah dll
• Lingkungan peradilan tata usaha Negara meliputi sengketa antara warga Negara dan penjabat tata usaha Negara
• Lingkungan peradilan militer meliputi kejahatan atau pelanggaran yang di lakukan oleh militer

Pengadilan khusus yang telah berdiri di Indonesia yaitu:
• Pengadilan niaga yang mengadili perkara ke pailitan, hak atas kekayaan intelektual, sengketa perniagaan lain yang di tentukan oleh UU
• Pengadilan anak yang melindungi hak atas anak bebas dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang2 dalam proses peradilan pidana(berusia 8 thn tapi belum mencapai usia 18 thn)
• Pengadilan HAM yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran berat HAM( berdasarkan UU no 26 tahun 2000)
• Pengadilan pajak yang yurisdiksinya adalah menyelesaikan sengketa di bidang pajak(berdasarkan UU no 14 tahun 2002)
• Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan(berdasarkan UU perikanan yang baru yaitu UU no 31 tahun 2004)
• Pengadilan khusus TIPIKOR yang berwenang mengadili pejabat Negara yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan jabatan yang merugikan Negara (berdasarkan amanat pasal 53 UU no 30 tahun 2002)

Dalam UU No 30 tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa ADR ( alternative dispute resolution ) ada 4 macam bentuk penyelesaian yaitu
• Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang memberi pendapat (konsultan) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kliennya.
• Negosiasi adalah mirip dengan perdamaian dimana dalam pasal 1851 s/d 1864 KUHPdt arti perdamaian itu ialah perjanjian kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang untuk mengakhiri perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.
• Mediasi adalah kesepakatan tertulis para sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui bantuan penasehat ahli maupun melalui mediator dan kesepakatan tersebut bersifat final mengikat para pihak kemudian wajib didaftarkan di PN dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak penandatanganan dan dilaksanakan dalam waktu lama 30 hari sejak pendaftaran.
• Konsiliasi dan Perdamaian adalah upaya penyelesaian sengketa diluar litigasi ( diluar pengadilan )kecuali sengketa yang telah memperoleh putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in Kracht van gewisdje).

Kodifikasi Hukum ialah penulisan dan penyatuan hukum kedalam suatu kitab undang-undang yang akan diberlakukan secara resmi oleh pemerintah.

Unifikasi Hukum ialah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan hukum yang masih berserakan untuk diberlakukan sebagai hukum nasional dalam suatu negara.

Subject hukum ada dua yaitu:
• Manusia ( naturlijke persoon )
• Badan Hukum ( rechts persoon )

Tata Urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi derajatnya sampai yang terendah menurut TAP MPR No XXI/MPRS/1966 Jo. TAP MPR No. V/MPR/1973 yaitu:
• UUD 1945
• UU
• PERPU (peraturan pemerintah pengganti undang-undang)
• PP (peraturan pemerintah)
• KEPPRES (keputusan presiden)
• INPRES (instruksi presiden)
• PERMEN (peraturan menteri)
• INSMEN (instruksi menteri)
• PERDA (peraturan daerah)
• Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.4

Macam penafsiran hukum yaitu:
• Penafsiran aunthentik (resmi) ialah penafsiran secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu ketentuan hukum. Cnth penafsiran kata “malam” yang dalam pasal 98 KUHP ditegaskan sebagai masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.
• Penafsiran garamatikal (tata bahasa) ialah penafsiran yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum. Cnth dalam pasal I penetapan presiden No 2 1964 yang mengatur tentang cara pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak.
• Penafsiran analogis ialah penafsiran yang menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum. Cnth aliran listrik yang sebenarnya bukan berwujud barang dianggap sama dengan barang sehingga pencurian listrik tetap dihukum pelakunya.
• Penafsiran sistematis (dogmatis) ialah penafsiran yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.
• Penafsiran sosiologis ialah penafsiran yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan masalah dan persoalan yang berkaitan didalamnya. Cnth orang yang dengan sengaja melakukan penimbunan kebutuhan barang-barang pokok secara sosiologis dapat dikatakan telah melanggar tindak pidana eknomi
• Penafsiran historis ialah penafsiran yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Cnth: dalam BW tidak dikenal adanya adopsi kecuali pada golongan timur asing cina.
• Penafsiran ekstentif ialah penafsihan yang bersifat memperluas isi pengertian suatu ketentuan hukum.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

Arti istilah administrasi: dalam hukum administrasi Negara, komponen yang utama adalah administrasi Negara.

Menurut Belinfate, administrasi mengandung arti yang sama dengan pemerintahan. Maka hukum administrasi dapat disamakan dengan hukum tata pemerintahan dan hukum tata pemerintahan juga dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif.

Defenisi HAN menurut Bernard Schwart : HAN adalah cabang hukum yang mengawasi operasionalisasi pemerintahan yang tujuan utamanya memelihara kekuasaan pemerintah berdasarkan hukum dengan meletakkan prinsip2 atas penggunaan kekuasaan tersebut serta menyediakan sarana hukum utk memperbaiki tindakan2 yang merugikan masyarakat yg dilakukan oleh aparat pemerintahan.

Defenisi HAN menurut Van Wijk dan Koninijnbelt : HAN merupakan instrumen juridis yg memungkinkan pemerintah utk mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian.

Esensi HAN mencakup tiga hal yaitu:
• Kewenangan pemerintah.
• Tata cara penggunaan kewenangan pemerintah.
• Sarana pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

MASALAH BUDAYA DALAM ILMU BUDAYA DASAR

BAB I

PENDAHULUAN

  1. 2.      Latar Belakang.

Menurut Koentjaraningrat, kata “kebudayaan” berasal dari kata sanskerta Budhayah yaitu bentuk jamak dari “budhi” yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Sedangkan kata “budaya” merupakan perkembangan majemuk dari “budi daya” yang berarti “daya dari budi” sehingga dibedakan antara “budaya” yang berarti daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa dengan “kebudayaan” yang berarti hasil dari cipta, karsa dan rasa.

Pengetahuan budaya ( the humanities ) bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti. Pengetahuan budaya (the humanities) yang dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian, seni dan filsafat. Keahlian inipun dapat dibagi-bagi lagi ke dalam berbagai keahlian lain, seperti seni tari, seni rupa, seni musik,dll. Sedangkan ilmu budaya dasar (Basic Humanities) adalah usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan.

  1. 2.      Rumusan Masalah.

Di jaman yang serba modern ini, banyak masalah yg timbul dalam kebudayaan. Diantaranya:

  • Sistem hukum yang sekarang berlaku banyak yang berbentur dengan kebudayaan terdahulu.
  • Setiap kebudayaan hakekatnya berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa kebudayaan merupakan bagian dari seni, ada juga yang menganggap kebudayaan adalah pola perilaku yg menghasilkan karya.
  • Pergeseran nilai-nilai budaya yang sangat signifikan.
  • Perkembangan penduduk dari masa ke masa yang semakin maju.

.. 1 ..

BAB II

PEMBAHASAN

1.   Penerapan Kebudayaan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaannya. Berbagai Ras dan golongan  lahir di Indonesia yang mengakibatkan timbulnya kebudayaan yang berbeda-beda antar suku, ras dan golongan. Namun demikian, dalam penerapannya diberabagai daerah sangat teratur dan dipatuhi oleh masyarakatnya walaupun terkadang juga terjadi kesalah-pahaman yang menimbulkan benturan antar suku masyarakat. Seiring kemajuan jaman yang semakin pesat, kebudayaan mulai di tinggalkan bahkan dilupakan dalam kalangan masyarakat. Pengetahuan yang menjadi dasar dalam penanaman sikap, prilaku, kepada masyarakat agar bisa bersosialisai dengan lingkungan disekitarnya terutama dalam menghadapi masalah – masalah budaya tidak lagi menjadi tolak ukur kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya manusia dikatakan beradab dan berbudaya karena mempunyai rasa dan kehendak (akal atau rasio) dengan adanya akal maka timbul nilai kebenaran. Tapi yang sekarang di pahami oleh masyarakat berbalik dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu hukum yang sekarang berlaku juga banyak yang bertentangan dengan kebudayaan masing-masing daerah.

2.   Masalah kebudayaan dalam kajian Ilmu Budaya Dasar meliputi:

a)      Berbagai aspek kehidupan manusia yang ada didunia ini. Hakikat manusia di dunia ini ialah selalu berinteraksi antar sesama yang kemudian melahirkan sebuah kebudayaan dan diturunkan kepada generasi dari jaman kejaman.

b)      Masalah – masalah perubahan/pergeseran nilai kebudayaan. setiap masyarakat di masing-masing daerah mempunyai kebudayaan masing-masing yang berbeda-beda dan mereka merasa bangga dengan hal tersebut. Namun seiring kemajuan jaman, rasa bangga tersebut hilang perlahan-lahan.

.. 2 ..

c)      Masalah untuk mengetahui keteraturan – keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar sesama manusia agar tidak terjadi kesalah-pahaman dan perselisihan dalam kalangan penganut kebudayaan.

  1. 3.      Masalah kemanusiaan dalam kajian Ilmu Budaya Dasar adalah:

a)      Masalah yang melibatkan dirinya sendiri sebagai bagian dari kehidupan bersama didalam masyarakat. Karena itu dikembangkan sikap hormat dan bekerja sama dengan manusia lainnya

b)      Masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan bersama manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang saling berinteraksi.

c)      Masalah mengenai akibat ndonesi dari perubahan dan pergeseran nilai kebudayaan yang sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat.

d)     Masalah kebudayaan manusia yang patut untuk disikapi dan di perbaharui oleh semua manusia diseluruh dunia ini.

  1. 4.      Faktor perubahan kebudayaan di sebabkan oleh beberapa hal yaitu:
    1. Sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat dan kebudayaan sendiri, misalnya perubahan jumlah dari kompsisi penduduk.
    2. Sebab-sebab perubahan lingkungan dan fisik  tempat mereka hidup,masyarakat yang hidupnya terbuka, yang berada dalam jalur-jalur hubungan dengan masyarakat dan kebudayaan lain,cenderung untuk berubah secara lebih cepat.
    3. Kontak dengan negara asing. Masuknya kebudayaan asing yang jauh lebih moderen membuat kebudayaan ndonesia yang telah diturunkan oleh nenek moyang terdahulu seakan terlupakan begitu saja yang pada akhirnya secara perlahan-lahan kebudayaan di ndonesia mengikuti kebudayaan asing tersebut.

.. 3 ..

  1. Perkembangan penduduk dari masa ke masa yang semakin maju juga menjadi salah satu factor terjadinya perubahan kebudayaan di Indonesia. Masyarakat sekarang beranggapan bahwa kebudayaan terdahulu sudah ketinggalan jaman dan tidak cocok lagi untuk di terapkan di jaman yang semakin maju.
  2. Ketidak puasan masyarakat dalam bidang-bidang kehidupan tertentu membuat rasa percaya dan kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan mulai hilang.
  3. Sistem pendidikan formal yang menggunakan teknologi yang maju menyebabkan kebudayaan tidak lagi di ajarkan kepada masyarakat.

5.   Masalah pokok kehidupan manusia ada lima yaitu:

  1. Hakikat hidup manusia. Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrem, ada yang berusaha untuk memadamkan hidup, ada pula yang dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap hidup sebagai suatu hal yang baik.
  2. Hakikat karya manusia. Setiap kebudayaan hakikatnya berbeda-beda, diantaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya memberikan kedudukan atau kehormatan, karya merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi.
  3. Hakikat waktu manusia. Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda, ada yang berpandangan mementingkan orientasi masa lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini dan masa yang akan dating.
  4. Hakikat alam manusia. Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengekspoitasi alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin, ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam.

.. 4 ..

  1. Hakikat hubungan manusia. Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal (sesamanya) maupun secara vertikal (orientasi kepada tokoh-tokoh). Ada pula yang yang berpandangan individualitas (menilai tinggi keuatan sendiri).

6.   Beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah punahnya kebudayaan nasinal maupun daerah yaitu:

  1. Menerapkan berbagai sikap, nilai harga diri dan sifat kemanusiaan yang sangat bermanfaat untuk memperdalam dan memperluas persepsi, tanggapan wawasan dan penalaran sehingga mampu memperluas budi pekerti dan tanggap terhadap masalah-masalah budaya disekitarnya.
  2. Mengajarkan kembali pengetahuan kebudayaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep–konsep kebudayaan yang dikembangkan untuk mengkaji masalah –masalah manusia dengan kebudayaannya.
  3. Mengembangkan kepribadian masyarakat dengan cara memperluas wawasan pemikirannya serta kemampuan kritikalnya terhadap masalah–masalah kebudayaan sehingga daya tanggap dan persepsi masyarakat mengenai lingkungan budaya manusia dapat menjadi lebih manusiawi.
  4. Mengawasi pencampuran dua kebudayaan atau lebih dengan unsur–unsur  kebudayaan yang tercampurkan masih Nampak agar tidak timbul benturan antar sesamanya.
  5. Menghilangkan perilaku manusia yang akibat nafsu ingin berkuasa, serakah, tidak berhati–hati sehingga tidak membuat manusia mengabaikan hal yang manusiawi.

.. 5 ..

7.   Sebab–sebab terjadinya kekalutan mental masyarakat untuk berbudaya yaitu:

  1. Kepribadian yang lemah. Hal ini membuat masyarakat terlalu takut untuk ikut serta dalam pelestarian kebudayaannya.
  2. Terjadinya konflik sosial budaya. Keadaan konflik yang pernah terjadi sebelumnya membuat masyarakat trauma dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya ditambah lagi dengan kepribadian lemah yang pada hakikatnya perilaku ini dimiliki oleh kebanyakan masyarakat.
  3. Cara pematangan batin yang salah. Semakin majunya jaman, semakin maju pula pemikiran masyarakat. Namun demikian, kamajuan yang timbul hannya menata masa depan bukan memperbaharui hal-hal yang telah turun-temurun dilaksanakan oleh generasi sebelumnya.

.. 6 ..

BAB III

PENUTUP

 

 

 

1.   Kesimpulan

Pada intinya, masalah-masalah yang timbul dalam kebudayaan di dasari dua faktor pokok yaitu manusia dan kebudayaan itu sendiri. Selain pematangan batin yang salah, masuknya kebudayaan asing akibat seringnya kontak dengan negara lain juga menjadi hal yang mendasari terjadinya perubahan kebudayaan. Teknologi yang semakin maju dari jaman ke jaman membuat pemikiran masyarakat akan kebudayaan hilang secara perlahan-lahan. Akibatnya, generasi yang lahir sesudahnya sama sekali tidak mengenal budaya asli dari nenek moyang mereka. Yang mereka kenal hannyalah budaya asing yang semakin dikembangkan di daerah-daerah Indonesia itu sendiri. Sungguh miris rasanya, tapi inilah kenyataan yang sekarang terjadi di kalangan masyarakat kita. Perkembangan penduduk dari masa ke masa yang semakin maju menjadi faktor terjadinya perubahan kebudayaan di Indonesia. Anggapan mereka bahwa kebudayaan terdahulu sudah ketinggalan jaman dan tidak cocok lagi untuk di terapkan di jaman yang semakin maju. Sedangkan kebudayaan asing terus dikembangkan mengikuti jaman yang akhirnya membuat kebudayaan tersebut dengan mudah diikuti oleh masyarakatnya sendiri maupun masyarakat luar.

2.   Kritik dan Saran

Kemampuan positif para seniman yang mampu menciptakan keindahan berbudaya sudah tidak lagi dihargai oleh masyarakat yang berakibat timbulnya rasa pesimisme dikalangan seniman tersebut. Sebaiknya pemerintah ikut andil dalam hal dengan memberikan prestasi dan penghargaan kepada seniman-seniman budaya yang menghasilkan karya yang indah dan karya tersebut merupakan cakupan dari budaya lokal bukan asing. Selama ini, per-filman semakin merasuki pikiran masyarakat yang membuat mereka enggan untuk menyaksikan sanggar budaya nasional maupun daerah.

.. 7 ..

DAFTAR ISI

 

 

 

Þ    Ilmu Budaya Dasar. 29 Maret 2010. Konsep Nilai, Sistem Nilai, dan Orientasi Nilai Kebudayaan. Hal 3

 

Þ    A Muchsin, Misri. 2007. Potret Kebudayaan dalam Bingkai Sejarah. Nanggroe Aceh Darussalam: Arraniry Press.

 

Þ    Putra, Suhendra. 2008. Makalah Indoskripsi Ilmu Budaya Dasar. (http://indoskripsi.com). Html, diakses 15 April 2010

 

Þ    Menghidupkan Kembali Nuansa Kebudayaan, terjemahan. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, cetakan I. 1998

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.