Arsip | Ilmu Hukum RSS for this section

Semboyan Juridis dan Azas-azas Pokok Hukum

  1. Lex specialis derogat lex generalis (UU/peraturan khusus yang mengenyampingkan UU/peraturan umum)
  2. Lex posteriori derogat lex priori (UU/peraturan yang baru mengenyampingkan UU/peraturan yang lama/sebelumnya)
  3. Lex superior derogat lex inferior (ketentuan UU/peraturan yang lebih tinggi didahulukan derajatnya daripada ketentuan UU/peraturan yang lebih rendah)
  4. Lex Dura seeta mente scripta (UU/peraturan itu bersifat keras tapi sudah ditulis/ditentukan sedemikian rupa)
  5. Lex niminem cogit ad impossibilia (UU/peraturan tidak memaksa seorangpun untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin/tidak masuk akal)
  6. Azas presumption of innocence (seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah apabila belum ada putusan dari hakim didepan pengadilan)
  7. Azas geen straf zonder shold (tidak ada suatu hukuman/pidana/pendinaan tanpa kesalahan)
  8. Azas ne bis in idem (seseorang tidak dapat /boleh dituntut kedua kalinya dalam hal tindak pidana yang sama)
  9. Azas Pacta sun servada (ketentuan/peraturan yang mengikat antara suatu perjanjian dengan perjanjian yang lain)
  10. Azas retroaktif (UU/peraturan yang berlaku surut untuk kemudian hari)
  11. Azas in dubio pro reo (jika ada keraguan mengenai suatu perkara maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa)
  12. Azas similia similibis (asas yang menyatakan bahwa perkara yang sejenis harus diputus sama dan serupa)

Menuju Pemikiran hukum Progresif di Indonesia

Menuju Pemikiran Hukum Progresif diIndonesia

Oleh:Prof. Dr. H.R. Otje Salman Soemadiningrat, SH.

 

 

A Pendahuluan

Memasuki situasitransisi dan perubahan yang sangat cepat saat ini, hukum Indonesia memiliki banyak catatanuntuk dikaji. Satu yang hendak kita bicarakan pada bagian ini, yaitu pandanganseorang yang dapat disebut pakar yang selama ini senantiasa melihat hukummelalui cara pandang berbeda. Satjipto Rahardjo, barang kali bukan nama yangasing bagi kalangan praktisi dan akademisi hukum di Indonesia. Buah karyanya dalamberbagai tulisan telah memberikan nuansa baru bagi perkembangan hukum.

Ada beberapa alasanmengapa pemikiran beliau dikemukakan dalam tulisan ini. Pertama, alasan paling logis, bahwa salah satu penulis memilikikedekatan (hubungan intelektual) dengan beliau, sehingga cukup memudahkan untukmemetakan secara garis besar pemikiran beliau tentang hukum di Indonesia.Kedua, sejauh ini beberapa pemikirlain di bidang hukum sudah banyak diulas dalam beberapa buku, baik untuktingkat dasar (pengantar) sampai tingkat lanjut tentang hukum Indonesia, sebutsaja beberapa tulisan dan karya Mochtar Kusumahatmadja, Soerjono Soekanto danlain-lain. Ketiga, orisinalitaspemikiran Satjipto Rahardjo mewakili konteks berpikir kontemporer ataupostmodernis, sesuai dengan tujuan penyusunan buku ini, yaitu menyangkutperkembangan yang luar biasa pesat dalam ilmu dan hukum harus mengantisipasiperkembantgan tersebut. Keempat,substansi pemikiran yang diajukan mengarah kepada pembentukan teori hukum.

Hukumadalah sebuah tatanan (Hukum ada dalam sebuah tatanan yang paling tidak dapatdibagi kedalam tiga yaitu : tatanan transedental, tatanan sosial dan tatananpolitik.) yang utuh (holistik) selalu bergerak, baik secara evolutif maupunrevolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapatdihilangkan atau ditiadakan, tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipil.Keping pemikiran demikian itu akan dijumpai dalam banyak gagasan tentang hukumyang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. Bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlahsekedar logika semata, lebih daripada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya(genuine science),(Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai objek ilmu daripadaprofesi, dengan selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-haldibelakang hukum, keinginan untuk melihat logika social dari hukum lebih besardaripada logika hukum atau perundang-undangan), yang harus selalu dimaknaisehingga selalu up to date. Pemikiran konvensional yang selama inimenguasai/mendominasi karakteriktik berpikir ilmuwan hukum, bagi Satjiptomerupakan tragedi pemikiran.

SatjiptoRahardjo merupakan salah satu pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif.Prof. Tjip, begitu orang-orang menyebutnya, lebih terkenal (khususnya) di duniaakademis sebagai ‘Begawan Hukum’. Pemikirannya akan banyak dijumpai dalamberbagai bentuk, baik lisan maupun tulisan, buku teks atau tercerai berai diberbagai suratkabar dalam bentuk artikel dan makalah seminar/diskusi. Substansinya sangatberagam bahkan sangat luas, mulai dari hal yang bersifat filosofis, sosiologisbahkan anthropologis dan religius. Ciri pemikirannya sesuai dengan perkembangansaat ini dapat dimasukan ke dalam pemikir kontemporer dalam ilmu hukum postmodernissekaligus kritis.

Salahsatu dari sekian banyak idenya tentang hukum adalah apa yang disebutnya sebagai‘Pemikiran Hukum Progresif’, yaitu semacam refleksi dari perjalananintelektualnya selama menjadi musafir ilmu. Tulisan yang ada dalam buku ini,hanya berupa sketsa kecil dan bisa jadi tidak dapat menggambarkan substansi,konsep dan pesan yang ada didalamnya. Karena fokusnya lebih kepadakutipan-kutipan dari pidato emeritusnya, juga beberapa diskusi di ruang kelasdan di ruang seminar, (khususnya dengan salah satu penulis buku ini), ketikamengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Undip Semarang.

Meskipundemikian, sebagai sebuah tulisan berbentuk sketsa hal ini cukup representative,mengingat kedalam substansi yang dikemukakan dalam pidato emeritusnya dan jugamateri diskusi. Esensi utama pemikirannya, berangkat dari konsep bahwa hukumbukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan atau hukum tidakselesai ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus, tetapi melaluiproses pemaknaan yang tidak pernah berhenti maka hukum akan menampilkan jatidirinya yaitu sebagai sebuah “ilmu”. Proses pemaknaan itu digambarkannyasebagai sebuah proses pendewasaan sekaligus pematangan, sebagaimana sejarahmelalui periodesasi ilmu memperlihatkan runtuh dan bagunannya sebuah teori,yang dalam terminologi Kuhn disebut sebagai “lompatan paradigmatika”.

 

B. Profesi dan Ilmu

Bagi SatjiptoRahardjo, lahirnya program Pascasarjana dalam pendidikan hukum di Indonesia, pada tahun 1980-an merupakan sebuahpembalikan paradigmatik (revolusioner) dalam dunia pendidikan hukum,sebagaimana dijelaskan, “Dikatakan sebagai revolusi, oleh karena sejak dibukarechtshogeschool di jaman kolonial Belanda pada tahun 1922, maka Indonesiahanya mengenal program profesi saja. Maka sungguh revolusionerlah sifat ataukualitas perubahan pada pertengahan tahun 1980-an itu, mulai saat itu Indonesia tidakhanya mengenal pendidikan profesi, melainkan juga keilmuan, khususnya dalambidang hukum…”

Apalagisetelah dibukanya Program Doktor Ilmu Hukum, khususnya di UNDIP, maka lebihjelaslah kedudukan hukum sebagai objek ilmu, dan mengokohkan eksistensi tentangprogram keilmuan. Sehingga mereka yang hendak kuliah di Program Doktor IlmuHukum UNDIP, tidak harus memiliki latar belakang formal SI Hukum. Konsekuensiyang muncul, bahwa para ilmuwan hukum akan diajak untuk menjelajah hukum secaraluas yang intinya tidak lain adalah searching for truth (pencarian kebenaran).Inilah sebuah inti pemikiran beliau, bahwa setiap akademisi hukum memilikikewajiban untuk upaya pencarian kebenaran. Pencarian kebenaran inilahsebenarnya disebutnya sebagai proses pemaknaan terhadap hukum, dan ini pulamerupakan kesadaran visioner, bahwa tugas ilmuwan adalah mencerahkanmasyarakat, sehingga dunia pendidikan memberikan kontribusi dan tidak melakukanpemborosan.

Selamaini, khususnya sebelum lahirnya S2-S3, pendidikan hukum lebih bersifat kepadaapa yang disebutnya dengan Lawyers Law, atau Law for the lawyers atau Law forthe professional, setiap orang dibawa dan diarahkan untuk menjadi seorangprofesional, dan sisi buruknya muncul pandangan bahwa itulah satu-satunyakebenaran, bahwa hukum hanyalah ada dalam wilayah yang disebut dengan “logikahukum”. Pandangan ini kemudian berkembang lebih jauh bahkan mendominasi danmenghegemoni, sehingga setiap orang apabila berbicara hukum seolah-olah hanyawilayah “logika hukum”itulah kebenaran, di luar wilayah itu bukanlah hukum.Namun dengan munculnya pendidikan S2 dan S3, maka wilayah kebenaran (hukum)menjadi jauh lebih luas daripada gambaran hukum yang sudah direduksi menjadisekedar Lawyers Law.

 

C. Ilmu Hukum yang Selalu Bergeser

Penjelasan lainyang berkaitan dengan persoala diatas, adalah sikap ilmuwan yang harussenantiasa menyikapi ilmu sebagai sesuatu yang terus berubah, bergerak danmengalir, demikian pula ilmu hukum. Garis perbatasan Ilmu Hukum selalu bergesersebagaimana dijelaskan,

“…Maka menjadi tidak mengherankan bahwa baris perbatasan ilmu pengetahuan selaluberubah, bergeser, lebih maju dan lebih maju ….”

Denganmencontohkan pergeseran paradikmatik dalam ilmu fisika khususnya pemikitan Newton yang terkenal danpada waktu itu menghegomoni para fisikawan kemudian digantikan oleh era barudengan munculnya teori kuantum modern yang pada kenyataannya lebih mampumenjawab persoalan-persoalan fisika yang tidak terpecahkan sebelumnya. Harusdiakui bahwa Fisika Newton telah memberikan jasa luar biasa besar terhadappersoalan-persoalan fisika yang bersifat makro, logis, terukur dan melihathubungan sebab akibat (mekanis), namun tidak mampu menjawab persoalan mikro,yang bersifat relative, kabur, tidak pasti, namun lebih menyeluruh. Lahirnyateori kuantum modern yang memecahkan kebuntuan dari teori fisika Newton tersebut,selanjutnya merubah cara pandang ilmuwan tentang realitas alam semesta.Perubahan itu tentu saja dimaknai secara bervariasi oleh setiap orang yangmencermatinya, namun hakekat utamanya jelas bahwa lahirnya teori kuantum adalahpenjelasan paling logis bahwa ilmu senantiasa berada di tepi garis yang labil.

SatjiptoRaharjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial,termasuk Ilmu Hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi padadasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannyadengan kalimat “dari yang sederhana menjadi rumit” dan “dari yangterkotak-kotak menjadi satu kesatuan”. Inilah yang disebutnya sebagai“pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik ini memberikankesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yangsaling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami,mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secaramenyeluruh. Diilhami oleh gagasan Edward O. Wilson melalui tulisannya yaituConsilience; The Unity of Knowledge, membawa kita kepada pandangan pencerahantentang kesatuan pengetahuan, sebagaimana dijelaskan Ian G. Barbour, “Wilson berpendapat bahwakemajuan sains merupakan awal untuk melakukan penyatuan (unifikasi) antarasains alam, sains sosial dan sains kemanusiaan. Pencarian hubungan antardisiplin merupakan tugas yang sangat penting, dan Wilson menghinpun beberapa disiplin secaraluas dan anggun”.

Menurutnyatumbangnya era Newtonmengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknyahukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metodeNewton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yanganalytical-positivism atau rechtdogmatiek yaitu bahwa alam (dalam terminologyNewton) atau Hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihatsebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat. Denganmunculnya teori kuantum, bahkan teori keos, imbasnya terasa sekali kepadaperkembangan pemikiran hukum. Maka situasi atau yang selama ini teramalkandalam konsep yang dijelaskan diatas (Kelsen dan Austin) menjadi tatanan yang tidak dapatdiprediksi, acak, simpang siur, dan dramatis.

Gagasanfisika kuantum tersebut di atas dengan relativitasnya, membantu kita untuktidak memutlakan gagasan dan nilai yang kita pegang, tidak ada di dunia iniyang mutlak, yang paling benar dan paling baik sendiri, yang mutlak hanya Allah.Pemutlakan terhadap kebenaran yang relatif di atas itu pada dasarnya akanmerusak kreativitas. Bagi Satjipto Rahardjo, teori bukanlah harga mati, karenasejarah perkembangan ilmu pengetahuan telah membuktikan itu semua sejak jamanYunani hingga masa di era Postmodernini. Oleh karenanya ilmu hukum selaluberada pada suatu pijakan yang sangat labil dan atau selalu berubah (thechanging frontier of science) dan ini pula yang disebutnya dengan “the state ofthe arts in science”. Oleh karena itu kalimat yang senantiasa muncul adalah‘hukum selalu mengalami referendum’.

BagiSatjipto Raharjo, berpikir teoretis bagi para ilmuwan hukum adalah mutlak dantidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu gagasan beliau lebih kepadabagaimana para ilmuwan hendaknya mengembangkan semangat untuk tetap menjagacara berpikir yang demikian itu, karena melalui jalur tersebut akan membawakita semua sampai kepada apa yang disebutnya dengan “The Formation of Theory”(membangun teori). Teori menurutnya adalah, Giving name-explanation, given newmeaning. Para lmuwan hukum seharusnya mencoba berpikir kearah sana. Dan semua ilmuwan sangatterbuka/diundang untuk memasuki wilayah ini.

Teoripada dasarnya sangat ditentukan oleh bagaimana orang atau sebuah komunitasmemandang apa yang disebut hukum itu, artinya apa yang sedang terjadi atauperubahan yang tengah terjadi dimana komunitas itu hidup sangat berpengaruhterhadap cara pandangnya tentang hukum. Misalnya saja lahirnya pemikiranpositivistic dalam Ilmu Hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan filsafatpositivistic yang saat itu tengah booming.

 Sebuahteori selanjutnya akan mengalami proses pengkritisan, yaitu terus menerusberada pada wilayah yang labil, selalu berada pada suatu wilayah yang keos.Artinya disini teori bukan sesuatu yang telah jadi, tetapi sebaliknya akansemakin kuat mendapat tantangan dari berbagai perubahan yang terus berlangsung,dan kemudian selanjutnya akan lahir teori-teori baru sebagai wujud dariperubahan yang terus berlangsung tersebut. Teori baru ini menurut SatjiptoRahardjo pada dasarnya, akan memberikan tambahan ilmu, transformasi; bergerak,dan proses pemaknaan baru, dengan demikian struktur ilmu berubah secara total.Gambaran itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

 

 

 

D. Kritik Terhadap Hukum Modern

Satu hal yangcukup penting dari gagasan Satjipto Rahardjo, adalah kritiknya terhadapdominasi hokum modern, yang telah mengerangkeng kecerdasan (berfikir)kebanyakan ilmuwan hukum di indonesia.Sejak munculnya hukum modern, seluruh tatanan social yang ada mengalamiperubahan luar biasa. Kemunculan hukum modern tidak terlepas dari munculnyanegara modern. Negara bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat, dan padasaat yang sama kekuasaan negara menjadi sangat hegemonial, sehingga seluruhyang ada dalam lingkup kekuasaan negara harus diberi label negara,undang-undang negara, peradilan negara, polisi negara, hakim negara danseterusnya. Bagi hukum ini merupakan sebuah puncak perkembangan yang ujungnyaberakhir pada dogmatisme hukum, liberalisme, kapitalisme, formalisme dankodifikasi.

            Namun demikian Satjipto Rahardjomenjelaskan, bahwa memasuki akhir abad 20 dan awal abad 21, nampak sebuahperubahan yang cukup penting, yaitu dimulainya perlawanan terhadap dominasiatau kekuasaan negara tersebut. Dalam ilmu, pandangan ini muncul dan diusungoleh para pemikir post-modernis, sehingga dengan demikian sifat hegemonal dariNegara perlahan-lahan dibatasi, dan mulai muncul pluralisme dalam masyarakat,Negara tidak lagi absolute kekuasaannya. Muncullah apa yang disebut dengankearifan-kearifan lokal, bahwa Negara ternyata bukan satu-satunya kebenaran.Inilah yang digambarkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai gambaran transformasihukum yang mengalami “bifurcation” (pencabangan) dari corak hukum yang bersifatformalism, rasional dan bertumpu pada prosedur, namun di samping itu munculpula apa pemikiran yang lebih mengedepankan substansial justice, sebagaimanadijelaskan,

“Disinilahhukum modern berada di persimpangan sebab antara keadilan sudah  diputuskan dan hukum sudah diterapkan terdapatperbedaan yang sangat besar. Wilayah keadilan tidak persis sama dengan wilayahhukum positif. Keadaan yang gawat tersebut tampil dengan menyolok pada waktukita berbicara tentang “supremasi hukum”. Apakah yang kita maksud? Supremasikeadilan atau supremasi undang-undang? Keadaan persimpangan tersebut jugamemunculkan pengertian-pengertian seperti “formal justice” atau “legal justice”di satu pihak dan “substansial justce” di pihak lain.

 Inilahsebuah sketsa singkat pemikiran seorang yang selalu berada di jalan ilmu, upayadan semangat yang dikembangkan dengan terus berusaha mencermati perubahan yangterjadi, khususnya di Indonesia, gagasan Satjipto Rahardjo tidak sajamemperkaya khasanah pengetahuan hukum tetapi lebih dari itu memberikan sebuahketeladanan bahwa kewajiban bagi seorang ilmuwan adalah selalu bersikap rendahhati dan terbuka, serta memiliki semangat untuk senantiasa berada pada jalurpencarian, pembebasan dan pencerahan. Itulah pesan yang merupakan hakekat dariapa yang disebutnya “pemikiran hukum yang progresif”.

 

Teori-Teori dalam Ajaran Kausalitas (sebab-akibat)

 

  • AJARAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS)

Hubungan sebab akibat ( kausalitas). berasal dari kata causalitas yaitu sebab. ajaran ini banyak berhubungan dengan delik materiil. sebab inti dari delik materiil adalah adanya akibat yang dilarang.
contohnya : Delik formil (pasal 362, 242 KUHP)

       Delik materil (pasal 338, 351, 187 KUHP)

Tujuan pada akibat adalah sebab dari pada akibat. disini dicari banyak atau beberapa sebab yang dinamakan  syarat dari akibat itu. adalah tiap perbuatan yang  merupakan syarat dari akibat apabila perbuatan itu tidak dapat ditiadakan untuk menimbulkan suatu akibat.

 

  • SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) MENURUT BEBERAPA TEORI

Suatu akibat tertentu terkadang ditimbulkan oleh serangkaian perbuatan yang saling terkait yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya akibat. Yang menjadi permasalahan adalah kepada siapa akan dipertanggungjawabkannya suatu akibat tersebut. Dalam hal ini para ahli hukum berbeda pendapat. Berikut adalah teori-teori kausalitas menurut para sarjana hukum :

1). Teori conditio sine qua non
Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Von Buri, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (weggedacht) ) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap “causa” (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap factor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (niet weggedacht) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat.

Teori conditio sine qua non disebut juga teori equivalen (equivalent theorie), karena tiap factor yang tidak dapat dhilangkan diberi nilai sama dan sederajat, dengan demikian teori Von Buri ini menerima beberapa sebab (meervoudige causa) ).
Sebutan lain dari teori Von Buri ini adalah “bedingungs theorie” (teori syarat ), disebut demikian karena dalam teori ini antara syarat (bedingung) dengan sebab (causa) tidak ada perbedaan.

Dalam perkembangan  teori Von Buri banyak menimbulkan kontra dari para ahli hukum, sebab teorinya dianggap kurang memperhatikan hal-hal yang sifatnya kebetulan terjadi ). Selain itu teori ini pun tidak digunakan dalam hukum pidana karena dianggap sangat memperluas dasar pertanggungjawaban (strafrechtelijke aansprakelijheid) .

Van Hamel adalah satu penganut teori Von Buri. Menurut Von Hamel teori conditio sine qua non adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Teori conditio sine qua non “baik” untuk digunakan dalam hukum pidana, asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan (schuldleer) yang dapat mengkorigir dan meregulirnya ). Teori Van Hamel disebut “teori sebab akibat yang mutlak” (absolute causaliteitsleer) ). .) teori yang d ikemukakan  Van Hamel  yaitu Tindak pidana merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Jadi perbuatan itu merupakan perbuatan yang bersifat dapat dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.

2). Teori der meist wirksame bedingung 

Teori ini berasal dari Birkmeyer. Teori ini mencari syarat manakah yang dalam  keadaan tertentu yang paling banyak berperan  untuk terjadinya akibat (meist wirksame) diantara rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Jadi, teori ini mencari syarat yang paling berpengaruh diantara syarat-syarat lain yang diberi nilai.

Teori ini mengalami kesulitan untuk menjawab permasalahan yang muncul yakni, bagaiman cara menentukan syarat yang paling berpengaruh itu sendiri atau dengan kata lain bagaimana mengukur kekuatan suatu syarat untuk menentukan mana yang paling kuat, yang paling membantu pada timbulnya akibat) . Apalagi jika syarat-syarat itu tidak sejenis) .

3).Teori gleichewicht atau uebergewicht 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Karl Binding, teori ini mengatakan bahwa musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negative) . Menurut Binding, semua syarat-syarat yang menimbulkan akibat adalah sebab, ini menunjukkan bahwa ada persamaan antara teori ini dengan teori conditio sine qua non.

4). Teori die art des werden 

Teori ini dikemukakan oleh Kohler, yang menyatakan bahwa sebab adalah syarat yang menurut sifatnya (art) menimbulkan akibat. Ajaran ini merupakan variasi dari ajaran Birkmeyer) . Syarat-syarat yang menimbulkan akibat tersebut jika memiliki nilai yang hampir sama akan sulit untuk menentukan syarat mana yang menimbulkan akibat.

5). Teori Letze Bedingung 

Dikemukakan oleh Ortman, menyatakan bahwa factor yang terakhir yang mematahkan keseimbanganlah yang merupakan factor, atau menggunakan istilah Sofyan Sastrawidjaja bahwa sebab adalah syarat penghabisan yang menghilangkan keseimbangan antara syarat positif dengan syarat negative, sehingga akhirnya syarat positiflah yang menentukan.

6). Teori Adequate (keseimbangan)

Dikemukakan oleh Von Kries. Dilihat dari artinya, jika dihubungkan dengan delik, maka perbuatan harus memiliki keseimbangan dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui, setidak-tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat.
Teori ini disebut “teori generaliserend yang subjektif adaequaat”, oleh karenanya Von Kries berpendapat bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat) .

7). Teori objective nachtraglicher prognose (teori keseimbangan yang objektif)

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin, yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah factor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi.
Tolak ukur teori ini adalah menetapkan harus timbul suatu akibat. Jadi, walau bagaimanpun akibat harus tetap terjadi dengan cara mengingat keadaan-keadaan objektif setelah terjadinya delik, ini merupakan tolak ukur logis yang dicapai melalui perhitungan yang normal.

 -   Locus Delicti dan Tempus Delicti

Mempelajari tempat dan waktu dilakukannya suatu tindak pidana sebenarnya berhubungan dengan hukum acara pidana. Locus delicti/ tempat dilakukan tindak pidana yaitu  untuk menentukan hukum mana atau  pengadilan mana yang berwenang mengadili. sedangkan tempus delicti / waktu dilakukan tindak pidana ialah waktu memberlakukan hukum  pidana yang mana, yang baru atau yang lama yang harus diperlukan.

Hal ini berhubungan dengan  kemungkinan perubahan perundang-undangan mengenai tempus delicti.. dapat dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP. hukum pidana berlaku ke depan tidak boleh berlaku surut ( Non Retro Aktif). Asas ini Retro aktif tidak mutlak berlaku karena ada ketentua dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. contoh : peraturan  lama ancaman hukuman lima tahun, sedangkan peraturan baru ancaman hukuman tiga tahun.
8). Teori adequate menurut Traeger 

Menurut Traeger, akibat delik haruslah in het algemeen voorzienbaar artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Van Bemmelen mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan in het algemeen voorzienbaar ialah een hoge mate van waarschijnlijkheid yang artinya, disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi.

9). Teori Relevantie

Dikemukakan oleh Mezger. Menurut teori ini dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan pembedaan antara syarat dengan sebab, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang itu dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi, pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan dalam undang-undang.

10). Teori perdata
Teori ini berdasarkan Pasal 1247 dan 1248 KUHP Perdata (BW),yang menyatakan bahwa “pertanggungjawaban “ hanya ada, apabila akibat yang timbul itu mempunyai akibat yang langsung dan rapat sekali dengan perbuatan-perbuatan yang terdahulu atau dapat dibayangkan lebih dahulu. Teori ini boleh dikatakan sama dengan teori adequate dari Von Kries. Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa teori perdata ini dapat juga dipergunakan dalam hukum pidana.
11) Simon
Tindak pidana yaitu kelakuan yang dapat diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, behubungan dengan melakukan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
Straftbar feit berisikan:
a. perbuatab bertentangan atau dilarang oleh hukum
b. diancam dengan hukuman
c. dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dengan demikian dapat dipersalahkan

11) Prof. Moeljatno S.H
Ia menggunakan istilah perbuatan tindak pidana. Yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai sanksi atau hukuman, yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatannya. Suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.
Memisahkan antara perbuatan dan pertanggung jawaban, perbuatan menunjuk pada adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan adanya kejadian itu. Tindak pidana merupakan perbuatan baik yang aktif atau pasif yang dilarang dan diancam hukuman apabila dilanggar.
-Contoh perbuatan pasif : pasal 164, 242, 522 KUHP
-Perbuatan aktif : pasal 338, 362, 351, 340, 406 KUHP
       – Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pebuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :
1) melanggar hukum
2) merugikan masyarakat

3) dilarang oleh undang-undang
4) pelakunya diancam dengan pidana

Rangkuman Dasar Ilmu Hukum

PENGANTAR ILMU HUKUM
: pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan seluk beluknya.

Unsur hukum yaitu
• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat (zoon politicons)
• Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib (DPR)
• Peraturan itu bersifat mengatur dan memaksa
• Sanksinya tegas

sumber hukum
• Materil (sejarah,ekonomi,sosiologi,filsafat)
• Formil (UU, kebiasaan, keputusan hukum, traktat,pendapat sarjana hukum)

teory tentang tujuan hukum
• Teory etis ( aristoteles )
Tujuan hukum itu hannya untuk mewujudkan keadilan
• Teory utilitas ( jeremy bentham )
Hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna
• Teory pengayoman
Hukum bertujuan untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif

Proses terbentuknya hukum
• Kebiasaan yang dilakukan berubah menjadi norma kebiasaan yang akhirnya menjadi norma hukum manakala diberi sanksi
• Pemanfaatan dan kekuasaan terhadap sumber daya melahirkan rezim hukum hak atas kekayaan
• Seluruh norma hukum yang dilahirkan dari interaksi manusia dgn manusia, manusia dengan alam, manusia dengan tuhan ditujukan untuk mengahadirkan ketertiban dan keteraturan

Empat macam norma
• Norma agama
• Norma kesusilaan
• Norma kesopanan
• Norma hukum

Kekuasaan Negara terbagi dalam 3 lembaga
• Lembaga legislative ( pembuat UU )
• Lembaga eksekutif ( pelaksana UU )
• Lembaga yudikatif ( pengawas UU )

Ciri2 hukum
• Adanya perintah dan larangan
• Perintah dan larangan itu harus ditaati oleh semua orang

Sifat2 hukum
• Mengatur tingkah laku manusia
• Memaksa manusia agar mentaati peraturan yang telah diatur oleh hokum

Perbuatan hukum ialah perbuatan manusia yang sengaja dilakukan oleh seseorang utk menimbulkan hak dan kewajiban misalnya:membuat surat wasiat

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.

Traktat ialah perjanjian yang diadakan oleh dua Negara atau lebih yang isinya mengatur masalah-masalah yang berkenaan dengan kepentingan Negara tersbut. Misalnya : perjanjian batas wilayah,hubungan diplomatic, masalah perekonomian dan lainnya

Traktat terbagi dua macam
• Traktat bilateral : perjanjian dengan dua Negara
• Traktat multilateral : perjanjian dengan lebih dari dua Negara

Yurisprudensi ialah: suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam UU

Yurisprudensi terbagi dua:
• Tetap : keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang sama dan menjadi dasar peradilan.
• Tidak tetap : keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang tidak sama sehingga pedoman dalam mengambil suatu perkara tidak harus sama dengan keputusan hakim sebelumnya.

Undang-undang ialah : peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

UU mempunyai dua arti
• Dalam arti formil : setiap keputusan pemerintah merupakan UU karena cara pembuatannya ( dibuat pemerintah bersama parlemen)
• Dalam arti materil : setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Lembaran Negara ialah suatu kertas (lembaran) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan Negara dan pemerintah agar sah berlaku. (LN diterbitkan oleh secretariat Negara)

Berita Negara ialah penerbitan resmi secretariat Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan2 negara dan pemerintah dan surat2 yang dianggap perlu seperti : akta pendirian PT firma, perum dll.

Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut

Hak nisbi/ hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kpd seorang tertntu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya seorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan seuatu atau tidak melakukan.cth hak penjual menerima bayaran dan sebaliknya.

Hak mutlak dibagi dalam 3 golongan
• HAM : hak seseorang utk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam satu Negara
• Hak public mutlak : hak Negara utk memungut pajak dari rakyatnya
• Hak keperdataan misalnya : hak perwalian, hak kekuasaan orang tua, hak pengampuan

Peristiwa hukum ialah peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat2 dari anggota masyarakat yang setiap hari berinteraksi satu sama lain

Perbuatan melawan hukum ialah Pasal 1365 KUHPdt menentukan sebagai berikut : tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dua macam perbuatan hukum
• Perbuatan hukum bersegi satu ialah perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak satu pihak saja misalnya: pembuatan surat wasiat
• Perbuatan hukum bersegi dua ialah perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua pihak atau lebih misalnya: perjanjian kesepakatan kerja atau perjanjian kerja sama, perjanjian sewa menyewa.
• Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum ialah Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum walaupun hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan itu namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum. Contoh : perbuatan memperhatikan kepentingan orang lain dengan tidak diminta oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya.diatur dalam pasal 1354 KUHPdt.

Unsur penyelenggaraan kepentingan adalah sebagai berikut :
• Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela
• Tanpa mendapat perintah (kuasa)/bertindak dengan inisiatif sendiri
• Mewakili urusan orang lain bukan kepentingnan diri sendiri.
• Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu bahwa kepentingannya kita urus.
• Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain maka ia harus mengerjakannya sampai tuntas
• Bertindak menurut hukum artinya perbuatan mengurus kepentingan itu harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum agar tidak bertentangan dengan kehendak pihak yang berkepentingan

Unsur perbuatan dikatakan melawan hukum ialah :
• Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
• Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
• Anatara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal (sebab musabab)
• Perbuatan itu harus melawan hukum

Kompetensi (wewenang) pengadilan dapat di bagi:
• Kompetensi absolut (wewenang mutlak dari hakim)adalah kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa,mengadili,dan memutuskan perkara suatu perkara apakah termasuk lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara (wewenang absolut ini biasanya tergantung pada isi gugatan)
• Kompetensi relatif (wewenang nisbi dari pada hakim )adalah kewenangan dari pengadilan sejenis mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara2 yang bersangkutan

Berdasarkan pasal 24 ayat 2 UUD1945 dan UU pokok kekuasaan kehakiman ada 4 lingkungan peradilan di Indonesia yaitu:
• Lingkungan peradilan umum meliputi sengketa perdata dan pidana
• Lingkungan peradilan agama meliputi hukum keluarga (perkawinan, perceraian, hibah, dan sengketa mengenai perbankan syariah dll
• Lingkungan peradilan tata usaha Negara meliputi sengketa antara warga Negara dan penjabat tata usaha Negara
• Lingkungan peradilan militer meliputi kejahatan atau pelanggaran yang di lakukan oleh militer

Pengadilan khusus yang telah berdiri di Indonesia yaitu:
• Pengadilan niaga yang mengadili perkara ke pailitan, hak atas kekayaan intelektual, sengketa perniagaan lain yang di tentukan oleh UU
• Pengadilan anak yang melindungi hak atas anak bebas dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang2 dalam proses peradilan pidana(berusia 8 thn tapi belum mencapai usia 18 thn)
• Pengadilan HAM yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran berat HAM( berdasarkan UU no 26 tahun 2000)
• Pengadilan pajak yang yurisdiksinya adalah menyelesaikan sengketa di bidang pajak(berdasarkan UU no 14 tahun 2002)
• Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan(berdasarkan UU perikanan yang baru yaitu UU no 31 tahun 2004)
• Pengadilan khusus TIPIKOR yang berwenang mengadili pejabat Negara yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan jabatan yang merugikan Negara (berdasarkan amanat pasal 53 UU no 30 tahun 2002)

Dalam UU No 30 tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa ADR ( alternative dispute resolution ) ada 4 macam bentuk penyelesaian yaitu
• Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang memberi pendapat (konsultan) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kliennya.
• Negosiasi adalah mirip dengan perdamaian dimana dalam pasal 1851 s/d 1864 KUHPdt arti perdamaian itu ialah perjanjian kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang untuk mengakhiri perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.
• Mediasi adalah kesepakatan tertulis para sengketa atau beda pendapat yang diselesaikan melalui bantuan penasehat ahli maupun melalui mediator dan kesepakatan tersebut bersifat final mengikat para pihak kemudian wajib didaftarkan di PN dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak penandatanganan dan dilaksanakan dalam waktu lama 30 hari sejak pendaftaran.
• Konsiliasi dan Perdamaian adalah upaya penyelesaian sengketa diluar litigasi ( diluar pengadilan )kecuali sengketa yang telah memperoleh putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in Kracht van gewisdje).

Kodifikasi Hukum ialah penulisan dan penyatuan hukum kedalam suatu kitab undang-undang yang akan diberlakukan secara resmi oleh pemerintah.

Unifikasi Hukum ialah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan hukum yang masih berserakan untuk diberlakukan sebagai hukum nasional dalam suatu negara.

Subject hukum ada dua yaitu:
• Manusia ( naturlijke persoon )
• Badan Hukum ( rechts persoon )

Tata Urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi derajatnya sampai yang terendah menurut TAP MPR No XXI/MPRS/1966 Jo. TAP MPR No. V/MPR/1973 yaitu:
• UUD 1945
• UU
• PERPU (peraturan pemerintah pengganti undang-undang)
• PP (peraturan pemerintah)
• KEPPRES (keputusan presiden)
• INPRES (instruksi presiden)
• PERMEN (peraturan menteri)
• INSMEN (instruksi menteri)
• PERDA (peraturan daerah)
• Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.4

Macam penafsiran hukum yaitu:
• Penafsiran aunthentik (resmi) ialah penafsiran secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu ketentuan hukum. Cnth penafsiran kata “malam” yang dalam pasal 98 KUHP ditegaskan sebagai masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.
• Penafsiran garamatikal (tata bahasa) ialah penafsiran yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum. Cnth dalam pasal I penetapan presiden No 2 1964 yang mengatur tentang cara pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak.
• Penafsiran analogis ialah penafsiran yang menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum. Cnth aliran listrik yang sebenarnya bukan berwujud barang dianggap sama dengan barang sehingga pencurian listrik tetap dihukum pelakunya.
• Penafsiran sistematis (dogmatis) ialah penafsiran yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.
• Penafsiran sosiologis ialah penafsiran yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan masalah dan persoalan yang berkaitan didalamnya. Cnth orang yang dengan sengaja melakukan penimbunan kebutuhan barang-barang pokok secara sosiologis dapat dikatakan telah melanggar tindak pidana eknomi
• Penafsiran historis ialah penafsiran yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Cnth: dalam BW tidak dikenal adanya adopsi kecuali pada golongan timur asing cina.
• Penafsiran ekstentif ialah penafsihan yang bersifat memperluas isi pengertian suatu ketentuan hukum.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

Arti istilah administrasi: dalam hukum administrasi Negara, komponen yang utama adalah administrasi Negara.

Menurut Belinfate, administrasi mengandung arti yang sama dengan pemerintahan. Maka hukum administrasi dapat disamakan dengan hukum tata pemerintahan dan hukum tata pemerintahan juga dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif.

Defenisi HAN menurut Bernard Schwart : HAN adalah cabang hukum yang mengawasi operasionalisasi pemerintahan yang tujuan utamanya memelihara kekuasaan pemerintah berdasarkan hukum dengan meletakkan prinsip2 atas penggunaan kekuasaan tersebut serta menyediakan sarana hukum utk memperbaiki tindakan2 yang merugikan masyarakat yg dilakukan oleh aparat pemerintahan.

Defenisi HAN menurut Van Wijk dan Koninijnbelt : HAN merupakan instrumen juridis yg memungkinkan pemerintah utk mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian.

Esensi HAN mencakup tiga hal yaitu:
• Kewenangan pemerintah.
• Tata cara penggunaan kewenangan pemerintah.
• Sarana pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

MASALAH BUDAYA DALAM ILMU BUDAYA DASAR

BAB I

PENDAHULUAN

  1. 2.      Latar Belakang.

Menurut Koentjaraningrat, kata “kebudayaan” berasal dari kata sanskerta Budhayah yaitu bentuk jamak dari “budhi” yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Sedangkan kata “budaya” merupakan perkembangan majemuk dari “budi daya” yang berarti “daya dari budi” sehingga dibedakan antara “budaya” yang berarti daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa dengan “kebudayaan” yang berarti hasil dari cipta, karsa dan rasa.

Pengetahuan budaya ( the humanities ) bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti. Pengetahuan budaya (the humanities) yang dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian, seni dan filsafat. Keahlian inipun dapat dibagi-bagi lagi ke dalam berbagai keahlian lain, seperti seni tari, seni rupa, seni musik,dll. Sedangkan ilmu budaya dasar (Basic Humanities) adalah usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan.

  1. 2.      Rumusan Masalah.

Di jaman yang serba modern ini, banyak masalah yg timbul dalam kebudayaan. Diantaranya:

  • Sistem hukum yang sekarang berlaku banyak yang berbentur dengan kebudayaan terdahulu.
  • Setiap kebudayaan hakekatnya berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa kebudayaan merupakan bagian dari seni, ada juga yang menganggap kebudayaan adalah pola perilaku yg menghasilkan karya.
  • Pergeseran nilai-nilai budaya yang sangat signifikan.
  • Perkembangan penduduk dari masa ke masa yang semakin maju.

.. 1 ..

BAB II

PEMBAHASAN

1.   Penerapan Kebudayaan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaannya. Berbagai Ras dan golongan  lahir di Indonesia yang mengakibatkan timbulnya kebudayaan yang berbeda-beda antar suku, ras dan golongan. Namun demikian, dalam penerapannya diberabagai daerah sangat teratur dan dipatuhi oleh masyarakatnya walaupun terkadang juga terjadi kesalah-pahaman yang menimbulkan benturan antar suku masyarakat. Seiring kemajuan jaman yang semakin pesat, kebudayaan mulai di tinggalkan bahkan dilupakan dalam kalangan masyarakat. Pengetahuan yang menjadi dasar dalam penanaman sikap, prilaku, kepada masyarakat agar bisa bersosialisai dengan lingkungan disekitarnya terutama dalam menghadapi masalah – masalah budaya tidak lagi menjadi tolak ukur kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya manusia dikatakan beradab dan berbudaya karena mempunyai rasa dan kehendak (akal atau rasio) dengan adanya akal maka timbul nilai kebenaran. Tapi yang sekarang di pahami oleh masyarakat berbalik dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu hukum yang sekarang berlaku juga banyak yang bertentangan dengan kebudayaan masing-masing daerah.

2.   Masalah kebudayaan dalam kajian Ilmu Budaya Dasar meliputi:

a)      Berbagai aspek kehidupan manusia yang ada didunia ini. Hakikat manusia di dunia ini ialah selalu berinteraksi antar sesama yang kemudian melahirkan sebuah kebudayaan dan diturunkan kepada generasi dari jaman kejaman.

b)      Masalah – masalah perubahan/pergeseran nilai kebudayaan. setiap masyarakat di masing-masing daerah mempunyai kebudayaan masing-masing yang berbeda-beda dan mereka merasa bangga dengan hal tersebut. Namun seiring kemajuan jaman, rasa bangga tersebut hilang perlahan-lahan.

.. 2 ..

c)      Masalah untuk mengetahui keteraturan – keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar sesama manusia agar tidak terjadi kesalah-pahaman dan perselisihan dalam kalangan penganut kebudayaan.

  1. 3.      Masalah kemanusiaan dalam kajian Ilmu Budaya Dasar adalah:

a)      Masalah yang melibatkan dirinya sendiri sebagai bagian dari kehidupan bersama didalam masyarakat. Karena itu dikembangkan sikap hormat dan bekerja sama dengan manusia lainnya

b)      Masalah yang biasa terjadi dalam kehidupan bersama manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang saling berinteraksi.

c)      Masalah mengenai akibat ndonesi dari perubahan dan pergeseran nilai kebudayaan yang sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat.

d)     Masalah kebudayaan manusia yang patut untuk disikapi dan di perbaharui oleh semua manusia diseluruh dunia ini.

  1. 4.      Faktor perubahan kebudayaan di sebabkan oleh beberapa hal yaitu:
    1. Sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat dan kebudayaan sendiri, misalnya perubahan jumlah dari kompsisi penduduk.
    2. Sebab-sebab perubahan lingkungan dan fisik  tempat mereka hidup,masyarakat yang hidupnya terbuka, yang berada dalam jalur-jalur hubungan dengan masyarakat dan kebudayaan lain,cenderung untuk berubah secara lebih cepat.
    3. Kontak dengan negara asing. Masuknya kebudayaan asing yang jauh lebih moderen membuat kebudayaan ndonesia yang telah diturunkan oleh nenek moyang terdahulu seakan terlupakan begitu saja yang pada akhirnya secara perlahan-lahan kebudayaan di ndonesia mengikuti kebudayaan asing tersebut.

.. 3 ..

  1. Perkembangan penduduk dari masa ke masa yang semakin maju juga menjadi salah satu factor terjadinya perubahan kebudayaan di Indonesia. Masyarakat sekarang beranggapan bahwa kebudayaan terdahulu sudah ketinggalan jaman dan tidak cocok lagi untuk di terapkan di jaman yang semakin maju.
  2. Ketidak puasan masyarakat dalam bidang-bidang kehidupan tertentu membuat rasa percaya dan kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan mulai hilang.
  3. Sistem pendidikan formal yang menggunakan teknologi yang maju menyebabkan kebudayaan tidak lagi di ajarkan kepada masyarakat.

5.   Masalah pokok kehidupan manusia ada lima yaitu:

  1. Hakikat hidup manusia. Hakikat hidup untuk setiap kebudayaan berbeda secara ekstrem, ada yang berusaha untuk memadamkan hidup, ada pula yang dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap hidup sebagai suatu hal yang baik.
  2. Hakikat karya manusia. Setiap kebudayaan hakikatnya berbeda-beda, diantaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, karya memberikan kedudukan atau kehormatan, karya merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi.
  3. Hakikat waktu manusia. Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda, ada yang berpandangan mementingkan orientasi masa lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini dan masa yang akan dating.
  4. Hakikat alam manusia. Ada kebudayaan yang menganggap manusia harus mengekspoitasi alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin, ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam.

.. 4 ..

  1. Hakikat hubungan manusia. Dalam hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal (sesamanya) maupun secara vertikal (orientasi kepada tokoh-tokoh). Ada pula yang yang berpandangan individualitas (menilai tinggi keuatan sendiri).

6.   Beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah punahnya kebudayaan nasinal maupun daerah yaitu:

  1. Menerapkan berbagai sikap, nilai harga diri dan sifat kemanusiaan yang sangat bermanfaat untuk memperdalam dan memperluas persepsi, tanggapan wawasan dan penalaran sehingga mampu memperluas budi pekerti dan tanggap terhadap masalah-masalah budaya disekitarnya.
  2. Mengajarkan kembali pengetahuan kebudayaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep–konsep kebudayaan yang dikembangkan untuk mengkaji masalah –masalah manusia dengan kebudayaannya.
  3. Mengembangkan kepribadian masyarakat dengan cara memperluas wawasan pemikirannya serta kemampuan kritikalnya terhadap masalah–masalah kebudayaan sehingga daya tanggap dan persepsi masyarakat mengenai lingkungan budaya manusia dapat menjadi lebih manusiawi.
  4. Mengawasi pencampuran dua kebudayaan atau lebih dengan unsur–unsur  kebudayaan yang tercampurkan masih Nampak agar tidak timbul benturan antar sesamanya.
  5. Menghilangkan perilaku manusia yang akibat nafsu ingin berkuasa, serakah, tidak berhati–hati sehingga tidak membuat manusia mengabaikan hal yang manusiawi.

.. 5 ..

7.   Sebab–sebab terjadinya kekalutan mental masyarakat untuk berbudaya yaitu:

  1. Kepribadian yang lemah. Hal ini membuat masyarakat terlalu takut untuk ikut serta dalam pelestarian kebudayaannya.
  2. Terjadinya konflik sosial budaya. Keadaan konflik yang pernah terjadi sebelumnya membuat masyarakat trauma dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya ditambah lagi dengan kepribadian lemah yang pada hakikatnya perilaku ini dimiliki oleh kebanyakan masyarakat.
  3. Cara pematangan batin yang salah. Semakin majunya jaman, semakin maju pula pemikiran masyarakat. Namun demikian, kamajuan yang timbul hannya menata masa depan bukan memperbaharui hal-hal yang telah turun-temurun dilaksanakan oleh generasi sebelumnya.

.. 6 ..

BAB III

PENUTUP

 

 

 

1.   Kesimpulan

Pada intinya, masalah-masalah yang timbul dalam kebudayaan di dasari dua faktor pokok yaitu manusia dan kebudayaan itu sendiri. Selain pematangan batin yang salah, masuknya kebudayaan asing akibat seringnya kontak dengan negara lain juga menjadi hal yang mendasari terjadinya perubahan kebudayaan. Teknologi yang semakin maju dari jaman ke jaman membuat pemikiran masyarakat akan kebudayaan hilang secara perlahan-lahan. Akibatnya, generasi yang lahir sesudahnya sama sekali tidak mengenal budaya asli dari nenek moyang mereka. Yang mereka kenal hannyalah budaya asing yang semakin dikembangkan di daerah-daerah Indonesia itu sendiri. Sungguh miris rasanya, tapi inilah kenyataan yang sekarang terjadi di kalangan masyarakat kita. Perkembangan penduduk dari masa ke masa yang semakin maju menjadi faktor terjadinya perubahan kebudayaan di Indonesia. Anggapan mereka bahwa kebudayaan terdahulu sudah ketinggalan jaman dan tidak cocok lagi untuk di terapkan di jaman yang semakin maju. Sedangkan kebudayaan asing terus dikembangkan mengikuti jaman yang akhirnya membuat kebudayaan tersebut dengan mudah diikuti oleh masyarakatnya sendiri maupun masyarakat luar.

2.   Kritik dan Saran

Kemampuan positif para seniman yang mampu menciptakan keindahan berbudaya sudah tidak lagi dihargai oleh masyarakat yang berakibat timbulnya rasa pesimisme dikalangan seniman tersebut. Sebaiknya pemerintah ikut andil dalam hal dengan memberikan prestasi dan penghargaan kepada seniman-seniman budaya yang menghasilkan karya yang indah dan karya tersebut merupakan cakupan dari budaya lokal bukan asing. Selama ini, per-filman semakin merasuki pikiran masyarakat yang membuat mereka enggan untuk menyaksikan sanggar budaya nasional maupun daerah.

.. 7 ..

DAFTAR ISI

 

 

 

Þ    Ilmu Budaya Dasar. 29 Maret 2010. Konsep Nilai, Sistem Nilai, dan Orientasi Nilai Kebudayaan. Hal 3

 

Þ    A Muchsin, Misri. 2007. Potret Kebudayaan dalam Bingkai Sejarah. Nanggroe Aceh Darussalam: Arraniry Press.

 

Þ    Putra, Suhendra. 2008. Makalah Indoskripsi Ilmu Budaya Dasar. (http://indoskripsi.com). Html, diakses 15 April 2010

 

Þ    Menghidupkan Kembali Nuansa Kebudayaan, terjemahan. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, cetakan I. 1998

HUKUM PERBANKAN

BAB 1

PENDAHULUAN

  1. A.    LATAR BELAKANG SEJARAH PERBANKAN.

Sebelum membahas masalah hukum dan ketentuan dalam perbankan di Indonesia, terlebih dahulu kita perlu mengetahui dan mengikuti sejarah perkembangan perbankan di Indonesia. Hal ini penting karena perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Bagi generasi muda khususnya, pengetahuan tentang sejarah perbankan di Indonesia sangat penting mengingat mereka tidak mengetahui atau mengalami sendiri gejolak dan dinamika perkembangan perbankan di Indonesia sejak zaman penjajahan belanda sampai saat ini. Selain itu generasi muda juga perlu memahami mengapa masih terdapat ketentuan maupun hukum perbankan peninggalan pemerintah kolonial belanda.

      Berbagai gejolak yang terjadi di dunia perbankan pada masa lalu perlu juga kita ketahui . misalnya, pada tahun 1966 Indonesia pernah mengalami hiperinflasi mencapai 635% setahun, dan pada tahun 1968 bunga deposito di Indonesia juga pernah sangat tinggi hingga mencapai 6% per bulan. Sejararah perkembangan perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode diantaranya:

  1. Periode pendudukan Belanda.
  2. Periode pendudukan Jepang.
  3. Periode awal kemerdekaan Indonesia.
  4. Periode 1983 – 1988
  5. Periode 1988 – sekarang

  1. 1.      Priode Pendudukan Belanda.

Bank pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1824 dengan nama “Nederlandsche Handel Maatschappij” (NHM), dan pemerintah Hindia-Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama. Bank tersebut didirikan untuk mengisi kekosongan akibat Likuidasi Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang mengalami kebangkrutan meskipun telah menguasai hampir seluruh kawasan Nusantara selama sekitar dua abad (1602-1799). Sekarang ini NHM telah berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) yang kemudian di merger menjadi Bank Mandiri.

            Pemerintah Hindia-Belanda juga mendirikan De Javasche bank pada tahun 1827 yang kini menjadi Bank Indonesia (BI), dan NV escompto bank, sebuah bank swasta yang sekarang dikenal sebagai Bank Dagang Negara (BDN) yang kemudian juga dimerger kedalam bank Mandiri. Beberapa koperasi simpan pinjam yang didirikan di kalangan petani pada tahun 1895 di purwokerto, dan tahun 1934 di gabungkan oleh pemerintah Hindia-Belanda kedalam Algemeene Volkscrediet Bank (AVB), saat ini menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Berdasarkan data yang ada, pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia terdapat sejumlah bank asing yang beroperasi di Jakarta dan Surabaya. Bank-bank asing tersebut adalah The Hongkong & Shanghai Bank, The Chartered Bank, Bank of China, Overseas Chinese Banking Corporation (OCBC) dari singapura, Great Eastern Banking Corporation, Bank of Taiwan, serta dua buah bank Jepang: The Mitsui Bank dan Yokohama Specie Bank.

2.   Periode Pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan jepang, dunia perbankan Indonesia mengalami masa suram. Pemerintah tentara jepang merasa perlu memaksa bank supaya menyediakan biaya untuk keperluan perang tentara jepang. Pada 20 Oktober 1942, panglima tertinggi Jepang di jawa memerintahkan penutupan bank. Dengan demikian, De Javasche Bank dan sejumlah bank Hindia-Belanda lainnya termasuk Post Spaarbank serta bank-bank asing lainnya juga ditutup. AVB tidak ditutup, melainkan dilanjutkan tetapi berganti nama menjadi Syomin Ginko. Sehubungan dengan penutupan bank-bank tersebut, ditunjuk satu Likuidator yaitu Nanpo Kaihatsu Kinko, sebuah bank yang berkantor pusat di Tokyo yang bertindak sebagai bank Sirkulasi.

            Pada awalnya perintah tersebut hannya ditujukan untuk bank-bank yang berada di pulau jawa saja. Tetapi kemudian, atas perintah bala tentara Jepang yang bermarkas di singapura, dikeluarkan perintah untuk menutup pula bank-bank yang berada di pulau sumatera. Kementerian perhubungan laut yang berkedudukan di Tokyo pun mengeluarkan perintah untuk menutup bank-bank yang berlokasi di Kalimantan dan Indonesia timur. Pada zaman pendudukan jepang, propaganda kegiatan menabung tidak tanggung-tanggung dengan prinsip “mula-mula dipaksa, kemudian menjadi kebiasaan”. Tetapi usaha tersebut tidak mendatangkan hasil karena jumlah penduduk yang berjuta-juta itu terpaksa menabung sekedar memenuhi perintah. Jumlah tabungan yang terkumpul tidak seberapa, hannya jumlah penabung saja yang banyak sekali sehingga tenaga kerja untuk itu perlu ditambah. Pada 1942, jumlah pegawai ditaksir meningkat sepuluh kali lipat dari tahun 1941. Ternyata, usaha pengerahan tabungan itu hannya merupakan pos rugi bagi pemerintah jepang.

  1. 1.      Periode Awal Kemerdekaan Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pecah pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Tidak lama setelah itu, tentara belanda berturut-turut menyerbu guna mempersempit daerah Republik Indonesia pada 1947 dan 1949, yang terkenal dengan sebutan Agresi Militer pertama dan kedua. Di daerah yang diduduki belanda dibentuk pemerintahan Netherland Indies Civil Administration (NICA), yang kemudian mendirikan beberapa Negara bagian yang bergabung dalam Bijeenkomst Voor Federaal Overleg (BFO). Di Negara-negara bagian ini, bank-bank Hindia-Belanda segera mengadakan rehabilitasi dan bekerja kembali.

            Setahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU No. 2 tahun 1946 yang menegaskan lahirnya BNI yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 17 agustus 1946. Tugas BNI sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut, adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank disamping bertindak sebagai pemegang kas Negara. Pada kenyataannya tugas BNI adalah mengatur pengedaran uang RI (ORI-Oeang Repoeblik Indonesia) sebagai uang kertas pemerintah, disamping menarik uang masa pendudukan jepang dan menggantinya dengan ORI. Surat penugasan ini ditandatangani oleh A.A Maramis sebagai menteri Keuangan waktu itu.

  1. 2.      Periode 1983 – 1988.

Periode ini disebut juga periode Deregulasi, karena pada periode ini turun banyak sekali kebijakan baru yang merupakan kemajuan besar yang perlu dicatat dalam sejarah pembangunan bangsa ini, khususnya dibidang Moneter dan Perbankan. Keberanian pemerintah mengadakan suatu perombakan mendasar terhadap struktur kebijakan moneter selama periode ini benar-benar mampu memberikan wawasan baru bagi para usahawan, khususnya dibidang perbankan untuk mengembangkan profesi ini agar benar-benar mandiri dan profesional. Pada awal dasawarsa 1980-an Indonesia menghadapi berbagai persoalan sebagai akibat resesi ekonomi dunia, dan penurunan harga minyak bumi di pasaran internasional. Menjelang akhir 1981, neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi pada umumnya mengalami perkembangan-perkembangan kearah yang kurang menggembirakan. Laju pertumbuhan yang cukup tinggi pada 1980 yaitu 9,9% merosot pada tahun berikutnya yaitu 7,6%. Bahkan pada tahun 1982 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 2,3%. Setelah kebijakan Deregulasi perbankan itu berjalan lebih dua tahun, pada permulaan September 1985 pemerintah memutuskan bahwa bank-bank asing dapat memberikan kredit ekspor kepada perusahaan termasuk perusahaan asing diluar Jakarta.

            Penciutan Rupiah terbesar terjadi pada akhir Juni 1987 ketika Menteri Sumarlin memerintahkan empat BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu Taspen, PLN, PT. Pusri dan Pertamina menarik deposito dan giro masing-masing yang ditaruh di bank-bank pemerintah, dan kemudian menggunakannya untuk membeli SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Akibatnya, dalam waktu singkat deposito dan giro bank-bank pemerintah telah tersedot sebanyak 800 miliar rupiah dan berpindah ke BI. Tindakan tersebut membuat bank-bank di Indonesia mengalami kesulitan mencari dana rupiah. Kredit-kredit yang sudah dijanjikan terpaksa dihentikan, bahkan bila perlu menarik kembali kredit yang sudah diberikan. Dolar Amerika atau mata uang asing yang mereka miliki, mau tidak mau harus dijual untuk menutupi kekurangan rupiah. Dengan demikian, dolar Amerika mengalir lagi ke bank sentral dan memperbesar cadangan Devisa yang dikuasai pemerintah.

  1. 3.      Periode 1988-Sekarang.

Pada tanggal 27 Oktober 1988, Menko Ekuin Radius Prawiro mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang merupakan paket deregulasi di bidang Keuangan Moneter dan Perbankan (KMP). Paket kebijakan ini lebih dikenal dengan sebutan Pakto 1988. Paket kebijakan baru tersebut tampaknya melihat jauh pada perspektif ekonomi nasional dan internasional di masa depan. Secara umum paket itu sangat penting karena diharapkan semakin meningkatkan pengembangan sector produksi dan investasi di daerah pedesaan.

            Paket kebijakan baru ini memberi sejumlah kemudahan dan keterbukaan luar biasa, bahkan memiliki peluang kearah perdagangan bebas. Dalam dunia perbankan, setelah 21 tahun diadakan tembok proteksi bagi pengembangannya, maka di Indonesia sampai sebelum deregulasi hannya memiliki 7 bank Negara, 11 bank asing, 27 BPD (bank pembangunan daerah), dan 65 bank swasta yang menikmati proteksi itu melalui konsolidasi dan pengorbanan jual beli pemegang izin bank berupa pergantian pemilik bank yang lama kepada yang baru. Selama masa 21 tahun itu telah berlangsung belasan merger yang mengurangi jumlah pemegang izin bank swasta yang mencapai lebih dari 100 pada akhir masa Orde Lama, menjadi 10 bank devisa dan 55 bank nondevisa menjelang dicanangkannya Paket Oktober 1988 tersebut. Dalam perkembangannya, Pakto 1988 tersebut mengalami beberapa kali penyempurnaan guna disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan moneter dan perbankan di Indonesia.

  1. B.     TUJUAN PENULISAN

Karya ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Perdata Lanjutan serta karena ingin lebih mengkaji dan memahami tentang aspek-aspek hukum dan ketentuan-ketentuan dalam dunia perbankan sejak masa penjajahan Hindia-Belanda sampai sekarang ini.

C. RUMUSAN MASALAH

1.   Bagaimana Sejarah Perkembangan Perbankan di Indonesia ?

2.   Ketentuan-ketentuan Perbankan apa saja yang dipakai di masa perkembangan perbankan sampai sekarang ini?

3.   Bagaimana Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Sebuah Bank terhadap Nasabahnya?

4.   Jasa-jasa apa saja yang diberikan oleh sebuah bank?

5.   bagaimana cara-cara Penilaian tingkat kesehatan bank?

D. SISTEMATIKA PENULISAN

-          Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, rumusan masalah, dan sistematika penulisan.

-          Bab II merupakan bab Pembahasan dan penjelasan yang merupakan esensi dari isi makalah ilmiah ini

-          Bab III merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, kritik dan saran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.    PENGERTIAN HUKUM PERBANKAN.

a)      Pengertian Bank.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia : Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dari dan untuk masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut UU N0. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2 : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

b)     Pengertian Perbankan

Pasal 1 (1) UU No. 10/1998 : “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan”

Lembaga perbankan juga melaksanakan kepentingan keperdataan, khususnya dalam pelayanan bank kepada nasabahnya. Sebab dalam usaha menerima uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bukan hannya dilakukan usaha yang mesti seimbang antara tiga sisi yaitu likuiditas, rentabilitas dan solfabilitas, tetapi juga perlu menerapkan norma-norma hukum perbankan yang harus berpegang teguh pada azaz kehati-hatian, azas pemerataan, dan azas kesejahteraan, yang kesemuanya ini sangat penting dalam pelaksanaan hubungan perdata yang langgeng antara bank dengan nasabahnya tersebut.

  1. B.     SUMBER PENGATURAN PERBANKAN.

Adapun sumber-sumber terbentuknya hukum perbankan di Indonesia meliputi ketentuan yang di ciptakan oleh pemerintah di masa penjajah belanda yakni sebelum kemerdekaan Indonesia dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Secara keseluruhan, beberapa ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

  1. Staatblad tahun 1929 nomor 357 tanggal 14 september, tentang aturan-aturan mengenai badan-badan kredit desa dalam propinsi-propinsi di jawa dan madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja.
  2. Undang-undang No. 12 tahun 1962 tentang bank pembangunan swasta (Lembaran Negara tahun 1962 no.58, tambahan lembaran Negara no.2489)
  3. Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok perbankan (lembaran Negara tahun 1967 no.34, tambahan lembaran Negara 2842)
  4. Undang-undang No. 19 tahun 1968 tentang Bank Exim Indonesia (lembaran Negara tahun 1968 No. 75 tambahan lembaran negaraNo. 2875)
  5. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (lembaran Negara tahun 1992 No. 31)
  6. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara tahun 1998 No. 182)
  7. Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara tahun 1998 No. 66)
  8. Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara tahun 1999 No. 67)
  9. Undang-undang No 3 tahun 2004 tentang UU Pengubah terhadap UU No. 23 tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 2004 No. 7)
  10. Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (lembaran Negara tahun 2004 No. 60)

Inilah beberapa ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dan sumber lahirnya gen-gen hukum perbankan sebagai suatu embrio Hukum Ekonomi yang baru dan mandiri di Negara ini. Pada saat ini ketentuan yang berlaku mengatur masalah lembaga perbankan dan moneter di Indonesia ada beberapa ketentuan yang terakhir di atas yaitu UU No. 10 tahun 1998, UU No. 24 tahun 1999, UU No. 3 tahun 2004, dan UU No. 24 tahun 2004.

  1. C.    PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK.

Semula ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank atau Capital Adequacy Ratio (CAR) diatur dalam salah-satu ketentuan dalam paket 28 Februari 1991 (Paktri), yaitu SK Direksi BI NO. 23/67/KEP/DIR dan SEBI No. SE 23/11/BPPP. Namun dalam perkembangannya selanjutnya ketentuan tersebut disempurnakan dengan ketentuan 29 Mei 1993 (Paket Mei 1993), yaitu SK Direksi BI No. 26/20/KEP/DIR dan SEBI No. 26/1/BPPP.

Modal

X 100% = Rasio Modal

ATMR

      Kewajiban penyediaan modal minimum bank diukur dari persentase tertentu terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Sejalan dengan standart yang ditetapkan BIS (Bank for International Settlements) terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8%, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 SK Direksi BI No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993.

                              Rumusnya adalah:

Pengertian Modal Bank.

Berdasarkan ketentuan BI tentang pengertian modal bank, maka modal bank terdiri dari Modal Inti dan Modal Pelengkap.

  1. Modal Inti, terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak.

a)      Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

b)      Agio Saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

c)      Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal dari pihak luar yang berbadan hukum koperasi yang diterima oleh bank juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.

d)     Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.

e)      Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

f)       Laba yang Ditahan (Retained Earnings), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk dibagikan.

g)      Laba Tahun Lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hannya sebesar 50%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal inti.

h)      Laba Tahun Berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hannya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal inti.

  1. Modal Pelengkap, terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi.

a)      Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

b)      Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen  modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR.

c)      Modal Pinjaman (Modal Kuasi), yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai cirri-ciri:

  • Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (surbodinated) dan telah membayar penuh.
  • Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI.
  • Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi Retained Earnings dan cadangan-candangan yang termasuk modal inti meskipun bank belum dilikuidasi.
  • Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

d)     Pinjaman Subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  • Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
  • Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BI. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
  • Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.
  • Minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun.
  • Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari BI dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
  • Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhri dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 ayat (4) SK Direksi BI No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, seluruh jenis modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.

  1. D.    TINGKAT KESEHATAN BANK.

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank telah mengalami revisi beberapa kali. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang terus-menerus disempurnakan tersebut menunjukkan betapa dinamisnya perkembangan perbankan di Indonesia. Hal itu juga sesuai dengan sifat industri perbankan sebagai industri kepercayaan yang harus selalu diawasi secara ketat (the most regulated industry), maka penyempurnaan serta perubahan-perubahan tersebut pasti akan selalu dilaksanakan oleh otoritas moneter guna disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perbankan di masa datang.

                  Adapun pokok-pokok perbedaan antara tata cara  penilaian tingkat kesehatan bank umum sebagaimana diatur dalam SK Direksi BI tanggal 30 April 1997 dengan ketentuan lama (29 Mei 1993) adalah sebagai berikut:

  1. Faktor Permodalan. Berdasarkan ketentuan baru (30 April 1997) bank-bank diwajibkan untuk memelihara kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM/CAR) sekurang-kurangnya 8%. Oleh karena itu, cara penilaian terhadap rasio modal yang kurang dari 8% dalam ketentuan yang baru diberikan predikat kurang sehat.
  2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif. Salah-satu komponen dalam penilaian faktor kualitas aktiva produktif (KAP) dalam ketentuan lama yaitu perbandingan antara jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif yang diklasifikasikan (APD), dalam ketentuan baru (30 April 1997) digantikan dengan komponen PPAP yang telah dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank (PPAPWD).
  3. Faktor Manajemen. Penilaian faktor manajemen yang dalam ketentuan lama (29 Mei 1993) didasarkan pada penilaian terhadap 250 aspek yang terkait dengan menejemen permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas diubah menjadi penilaian yang didasarkan pada 100 aspek dengan memberikan penekanan pada menejemen umum dan menejemen risiko yang melekat pada berbagai kegiatan usaha bank. Khusus untuk bank umum bukan devisa, penilaian menejemen hannya didasarkan atas 85 aspek, karena 15 aspek lainnya khusus berkaitan dengan kegiatan usaha bank umum devisa.
  4. Faktor Likuiditas. Pengukuran rasio kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga yang diterima sebagai salah satu komponen yang dinilai dalam faktor likuiditas yang dalam ketentuan lama (29 Mei 1993) semula dinilai tidak sehat dengan nilai 0 untuk rasio 110% atau lebih dan sehat dengan nilai 100 untuk rasio kurang dari 110%, dalam penilaian baru (30 April 1997), pengukurannya dilakukan secara berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya.
  5. Pelaksanaan Ketentuan yang Mempengaruhi Penilaian Tingkat Kesehatan. Ketentuan baru mencabut semua ketentuan lama, namun tidak mencabut ketentuan SK Direksi BI No. 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 dan SK Direksi BI No. 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997. Kedua SK Direksi BI tersebut menetapkan bahwa pemenuhan Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Ekspor (KE) tidak lagi dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.

Empat predikat tingkat kesehatan bank menurut penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit (Reward System) yaitu:

a)      Sehat, dengan nilai kredit 81 sampai dengan 100.

b)      Cukup Sehat, dengan nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81.

c)      Kurang Sehat, dengan nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66.

d)     Tidak Sehat, dengan nilai kredit 0 sampai dengan kurang dari 51.

Faktor Yang Dinilai

Komponen

Bobot

  1. Permodalan
Rasio permodalan terhadap aktiva tertimbang menurut rasio

25%

  1. Kualitas aktiva produktif
  • Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (25%).
  • Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (5%)

30%

  1. Manajemen
  • Manjemen umum (10%)
  • Manajemen risiko (15%)

25%

  1. Rentabilitas
  • Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha (5%)
  • Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (5%)

10%

  1. Likuiditas
  • Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap aktiva lancar dalam rupiah (5%)
  • Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing (5%)

10%

Tabel 1. Penilaian yang Dikuantifikasikan.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, pada tahap penilaian dipilih beberapa komponen penting dari masing-masing faktor. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa komponen-komponen lain yang lazim dipergunakan dalam analisis keuangan seperti analisis kecenderungan, analisis vertikal dan analisis menurut kelompok bank (peer Group) – tidak dipergunakan dalam melakukakn penilaian. Oleh karena itu, hasil kuantifikasi faktor-faktor tersebut perlu dianalisis dan diuji lebih lanjut dengan komponen-komponen lain, sehingga apabila terdapat inkonsistensi, perlu dilakukan judgement.

  1. E.     JENIS dan USAHA PERBANKAN.

Sebelum menguraikan tentang jenis dan usaha bank, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2 UU perbankan 1998).

  1. 1.      Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya.

a)      Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia (BI) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 tahun 1968 tentang bank sentral, kemudian dicabut dengan UU No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

b)     Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. (Pasal 1 angka 3 UU Perbankan 1998)

c)      Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. (Pasal 1 angkaa 4 UU Perbankan 1998)

d)     Bank Umum yang Mengkhususkan Diri untuk Melaksanakan Kegiatan Tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU perbankan 1992.

Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud dalam bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembayaran berdasarkan penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah),

  1. 2.      Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya.

a)      Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hannya dapat didirikan berdasarkan UU.

b)     Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hannya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari pimpinan BI. Ketentuan-ketentuan tentang perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan bank umum swasta ditetapkan dalam Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 7 1992 tentang Perbankan yang kemudian pasal-pasal tersebut telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. sedangkan syarat-syarat untuk pendiriannya sebelum ini diatur dalam SK Menteri Keuangan RI No. 220/K.MK.017/1993 tentang Bank Umum. Setelah diundangkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada 10 November 1998, maka pendirian bank umum diatur dengan SK Direksi BI No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999.

c)      Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

d)     Bank Milik Pemerintah Daerah, yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD). Berdasarkan Pasal 54 UU Perbankan 1992 dimana dinyatakan bahwa UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dinyatakan hannya berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak dimulai berlakunya UU tersebut, maka bentuk Bank Pembangunan Daerah tersebut akan disesuaikan menjadi Bank Umum sesuai dengan UU Perbankan 1992.

  1. 3.      Bank Muamalat Indonesia.

Selain jenis-jenis bank yang tersebut diatas, perlu pula dikemukakan satu bank yang bersifat khusus yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang menerapkan sistem dan operasi perbankan berdasarkan Syariah Islam. Operasi perbankan berdasarkan Syariah Islam adalah dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh dan yang tidak dilarang oleh Al-Qur’an dan Hadits. UU No. 10 tahun 1998 pun telah menampung dasar hukum operasional Bank Syariah dalam perubahan atas Pasal 1 UU No. 7 tahun 1992 dengan menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Tujuan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah:

a)      Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa indonesia, hingga makin mempersempit kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional antara lain:

  1. Peningkatan kesempatan kerja
  2. Penigkatan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha
  3. Peningkatan pendapatan masyarakat banyak

b)      Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan karena:

  1. Masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank.
  2. Masih banyak masyarakat yang menganggap bunga bank sebagai riba.
  3. Dengan keberhasilan pembangunan di bidang agama (khususnya Islam) makin banyak masyarakat yang menganggap bunga bank sebagai riba.

  1. F.     PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK.

Dalam era pembangunan, dunia perbankan memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu, pengaturan gerak langkah perbankan sangat erat kaitannya dengan kebijaksanaan moneter pemerintah sebagaimana eratnya kaitan antara bank dan uang. Pengaturan arus uang dari dan ke masyarakat harus diselenggarakan secara teratur dan berencana serta diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan bank disebutkan dalam UU No. 10 tahun 1998 jo. UU No. 3 tahun 2004. dalam UU No. 10 tahun 1998 Pasal 29 ayat 1 disebutkan: Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, sedangkan dalam UU No. 3 tahun 2004 Pasal 8 disebutkan: untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dinyatakan: Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

a)      Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

b)      Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

c)      Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan ini, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Selain itu Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud diatas. Berkaitan dengan hal ini  bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan beserta penjelasannya dan laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Beberapa azas atau dasar dalam norma hukum perbankan tentang pengawasan dan pembinaan bank adalah:

a)      Azas Kehati-hatian, yaitu bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya agar tidak terjadi kredit macet (wanprestasi).

b)      Azas Pemerataan, yaitu bank harus melayani masalah tanpa pilih kasih. Dalam hal ini bank tidak boleh hannya memberikan kredit kepada nasabah yang berstatus konglemerat tetapi harus menyalurkannya kepada setiap warga negara yang layak diberikan kredit.

c)      Azas Kesejahteraan, yaitu bank harus memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan semua pihak baik internal maupun eksternal.

  1. G.    ASPEK HUKUM SURAT BERHARGA.

Dalam membahas surat berharga dari aspek hukum, perlu diketahui dua hal pokok yang menyangkut masalah tersebut yaitu pengertian surat berharga dan tujuan dari penggunaan surat berharga. Disamping dua hal tersebut, kita juga perlu membahas kebijakan pemerintah di bidang keuangan khususnya yang berkaitan dengan masalah surat berharga dan dunia usaha pada umumnya.

  1. 1.      Pengertian Surat Berharga.

Surat berharga, atau dalam bahasa inggris disebut negotiable Instruments atau Negotiable Papers (Belanda: Waarde Papier), tidak kita jumpai dalam KUHD. Namun dari beberapa pasal dalam KUHD dapat kita simpulkan bahwa surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, atau surat-surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dialihkan haknya dari satu tangan ke tangan lainnya (Negotiable).

            UU No. 7 tahun 1992 menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (Pasal 1 UU Perbankan 1992). Hak setiap pemegang surat berharga yang jujur akan dilindungi oleh undang-undang. Artinya bila si pemegang memperoleh surat berharga itu secara jujur/beriktikad baik dan dengan suatu titel hukum yang sah, ia dapat memepertahankan haknya atas tagihan yang tercantum dalam surat berharga tersebut terhadap siapapun.

Ada 4 teori yang dikenal dan membahas dasar hukum yang mengikat antara penerbit dan pemegang surat berharga yaitu:

a)      Teori Kreasi atau Penciptaan (Creatietheorie)

b)      Teori Kepantasan (Redelijkheidstheorie)

c)      Teori Perjanjian (Overeenkomstheorie)

d)     Teori Penunjukan (vertoningstheorie)

­­

  1. 2.      Jenis-Jenis surat Berharga.

Sebelum menguraikan jenis-jenis surat berharga, perlu dijelaskan bahwa disamping terdapat surat berharga yang merupakan surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, dikenal pula surat yang berharga yaitu surat bukti pembawa hak yang tidak dapat atau sukar diperdagangkan. Adapun jenis-jenis surat berharga antara lain:

a)      Wesel (Wessel) adalah surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan pada tempat tertentu, dimana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau  penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah wesel tercantum dalam Pasal 100 KUHD.

b)      Cek (Cheque) adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya. Syarat-syarat penting yang harus dipenuhi oleh pembuat Cek tercantum dalam Pasal 187 KUHD.

c)      Surat Promes (Orderbrietje) yaitu surat sanggup atau dalam hukum Indonesia dikenal sebagai aksep, sama dengan kata Accept yang berarti kesanggupan setelah ada permintaan. Syarat-syarat penting yang harus dipenuhi dalam surat promes ditentukan dalam Pasal 174 KUHD.

d)     Bilyet Giro, yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Ketentuan dan prosedur pemakaian bilyet giro diatur dengan SK Direksi BI No. 28/32/KEP/DIR dan SEBI No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995.

e)      Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Ketentuan penerbitan SBI diatur dengan SK Direksi BI No. 21/52/KEP/DIR dan SEBI No. 21/30/UPG tertanggal 27 Oktober 1988 yang merupakan salah satu ketentuan Pakto 1988.

  1. 3.      Tujuan Penggunaan Surat Berharga.

Surat berharga pada dasarnya merupakan degradasi yang lebih rendah dari sifat-sifat uang, yang sama-sama merupakan hak tagih dan alat pembayaran bahkan kadang-kadang malah dapat berfungsi sebagai alat tukar. Dalam banyak literatur, uang sendiri sering digolongkan sebagai Promes Atas Bawa, tetapi tidak pernah ada pemegang yang minta pembayaran kepada penerbitnya.

            Pada era modern, dalam dunia perbankan dan perdagangan kemungkinan pembayaran/transaksi dengan menggunakan uang tunai akan banyak sekali risikonya. Selain mungkin akan menjadi incaran orang jahat terhadap pembawanya, juga akan menderita kesulitan dalam membawanya. Oleh karena itu, orang menghendaki segala yang menyangkut urusan pembayaran/transaksi dapat bersifat praktis aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka lahirlah surat berharga yang bernilai uang dan diakui serta dilindungi hukum yang bertujuan untuk memudahkan transaksi, pembayaran, penagihan dan lain-lain sejenisnya. Surat berharga mempunyai 3 fungsi yaitu:

a)      Sebagai alat pembayaran (alat ukur uang)

b)      Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah dan  sederhana)

c)      Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi)

BAB III

PENUTUP

  1. A.    Kesimpulan

Dunia perbankan di Indonesia tumbuh begitu pesat dan itu terbukti dengan meningkatnya jumlah dan penyebaran bank. Akan tetapi, pertumbuhan itu belum sepenuhnya di ikuti dengan bertambahnya pemahaman banyak orang tentang aspek hukum industri perbankan, tidak terkecuali para pengguna jasa bank dan tenaga kerja perbankan itu sendiri. Dalam pengembangan ekonomi sebuah negara, perbankan memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan pembayaran maupun sebagai perantara uang dalam lalu-lintas pasar modal. Karena itu, kita perlu mengetahui lebih mendalam tentang ketentuan-ketentuan dan hukum perbankan yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai sekarang ini.

Kalau kita berbicara tentang bank, maka pasti uang adalah hal yang penting yang tidak bisa dipisahkan dengan bank. Akan tetapi di era yang serba modern seperti sekarang ini, surat berharga lebih banyak digunakan dalam transaksi maupun dalam jaminan yang diberikan oleh sebuah bank. Maka tidak heran pula, sejak Indonesia merdeka, berdasarkan aturan peralihan Pasal 2 UUD 45 KUHD diberlakukan yang diadopsi dari wetboek van koophandel, surat berharga mulai berkembang perlahan di indonesia.

  1. B.     Kritik dan Saran

Berdasarkan hal tersebut diatas sudahlah pasti dunia Perbankan  merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, perkembangan Perbankan itu sendiri harus diikuti dengan pengajaran pemahaman banyak orang tentang aspek hukum industri perbankan, tidak terkecuali para pengguna jasa bank dan tenaga kerja perbankan itu sendiri agar ketentuan dan hukum yang berlaku dalam dunia perbankan bisa menjadi dasar bagi mereka dalam mengambil sikap dan memberi pelayanan kepada masyarakat, begitupun sebaliknya para nasabah juga dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya. Bank Indonesia selaku Bank sentral yang menjadi pengawas kegiatan perbankan juga harus lebih teliti dalam mengawasi serta menyelidiki setiap laporan tahunan yang dilaporkan oleh bank agar kejahatan dalam dunia perbankan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, tanpa pemahaman yang seimbang serta pengawasan yang cermat dalam perkembangan perbankan, akan muncul berbagai risiko dan kejahatan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan bank tersebut seperti nasabah. Para nasabah juga tidak boleh menganggap sepele dalam melakukan transaksi perbankan dengan mempercayakan pegawai bank tanpa melalui Prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam dunia perbankan itu sendiri. Banyak kasus sekarang terjadi dalam dunia perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri dengan memanfaatkan kelalaian para nasabah yang tidak mentaati prosedur dan ketentuan dalam sebuah bank.

DAMPAK dan PERUBAHAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

 

1.   Latar Belakang

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuanm ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Anglin mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem untuk memecahkan masalah. Kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya teknologi. Artinya, bahwa teknologi merupakan keseluruhan cara yang secara rasional mengarah pada ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Menurut B.J. Habiebie (1983: 14) ada delapan wahana transformasi yang menjadi prioritas pengembangan teknologi, terutama teknologi industri, yaitu : pesawat terbang, maritim dan perkapalan, alat transportasi, elektronika dan komunikasi, energi, rekayasa, alat-alat dan mesin-mesin pertanian, dan pertahanan dan keamanan.

 

2.   Rumusan Masalah

  1. Apa itu teknologi, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia?
  2. Penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari!!
  3. Dampak apa saja yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi?
  4. Benarkah ilmu alamiah dasar atau yang lebih dikenal dengan ilmu pengetahuan alam menjadi dasar dari perkembangan teknologi?
  5. Perubahan apa yang bisa terjadi karena perkembangan teknologi?

..( 1 )..

BAB II

PEMBAHASAN

1.   Pengertian dan asal mula teknologi.

Nana Syaodih S. (1997: 67) menyatakan bahwa sebenarnya sejak dahulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. pada zaman duhulu, manusia memecahkan kemiri dengan batu atau memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana.

Teknologi berasal dari kata“techne” yang berarti “cara”  dan “logos” yang berarti “pengetahuan”. Jadi secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai “pengetahuan tentang cara”. Yang dimaksud disini ialah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal pikiran dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat dan membuat kehidupan manusia lebih mudah untuk dilalui.

Menurut Jaques Ellul (1967: 1967 xxv) arti teknologi ialah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Secara umum, dia mengartikan teknologi sebagai berikut:

  • Proses yang meningkatkan nilai tambah.
  • Produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja.
  • Merupakan struktur atau system dimana proses dan produk itu dikembangkan untuk digunakan dalam kehidupan.

Iskandar Alisyahbana (1980:1) merumuskan lebih jelas dan lengkap tentang definisi teknologi yaitu cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga memperpanjang, memperkuat, dan membuat kehidupan lebih mudah untuk dijalani. Menurutnya, Teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur dan lebih sejahtera.

..( 2 )..

2.   IAD sebagai dasar Pengembangan Teknologi.

Konsep-konsep IAD (ilmu alamiah dasar) terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang, keingintahuan itu menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Pengkajian ini merupakan pengkajian yang tidak bermaksud untuk mencari kondisi atau proses optimal yang diharapkan, melainkan hanya untuk memenuhi penjelasan dari objek (benda dan energi) dan peristiwa alam. Konsep-konsep IAD merupakan konsep-konsep ilmu alam mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa  dari kondisi yang normal (biologi) atau ideal (fisika). Konsep-konsep itu sengaja disusun secara ideal atau normal agar berlaku umum, yang berarti dapat digunakan kapan saja dan dimana saja. Keberlakuan umum konsep-konsep tersebut luas, sehingga berfungsi sebagai konsep-konsep dasar bagi terapan dan teknologi.

Teknologi dapat dibentuk dari IAD, tetapi dapat juga terbentuk tanpa IAD. Teknologi tanpa IAD dapat diibaratkan sebagai mobil yang mesinnya hidup dan bergerak maju, tetapi tanpa sopir. Betapa berbahayanya mobil itu, karena dapat menabrak apa saja yang ada di depannya. Jika ada sopir di dalam mobil itu, sopir akan mengendalikan mobil, sehingga mobil itu aman dan bermanfaat bagi manusia, sopir itulah IAD. Jadi, IAD ada dalam teknologi dan mengendalikan teknologi, sehingga teknologi aman dan bermanfaat bagi manusia. Prinsip-prinsip dan teori-teori IAD serta pengendalian alam dari terapan yang digunakan dalam teknologi untuk menyusun objek-objek, membuat konstruksi di alam, dan membuat alat untuk mengendalikan cara alam bekerja. Teknologi meliputi teknik menyusun objek, serta membuat konstruksi alam dan alat, sedangkan IAD mengenai properti (kondisi, kandungan dan sifat objek), interaksi, dan perubahan objek.

3.   Perubahan aspek kehidupan sebagai dampak perkembangan Teknologi

Perkembangan Teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi, seperti adanya hardware, software, teknologi penyimpanan data atau storage. (Laudon, 2006: 174)

..( 3 )..

Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Tahun 1650 sampai dengan 1955 dinyatakan oleh Alvin Toffler sebagai era industri. Era ini dimulai dengan terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Tenaga kerja manusia di dalam pabrik mulai diganti dengan mesin. Dan seiring dengan bergulirnya waktu, saat ini teknologi berkembang dengan pesat. sebagai contoh, kini telah di temukan alat elektronik anti bakteri pada mesin cuci, lemari es dan pendingin ruangan yaitu dengan menggunakan teknologi NANO. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

      Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun manusia tiudak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi juga mendatangkan berbagai dampak negatif bagi manusia itu sendiri.

4.   Manfaat dan Dampak dari Perkembangan Teknologi.

Pada satu sisi, perkembangan dunia Teknologi yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Tidak diragukan lagi kemajuan Teknologi telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Namun, selain pengaruh dan dampak positif, pesatnya kemajuan Teknologi ternyata juga cukup banyak membawa pengaruh dan dampak negatif. Perkembangan Teknologi di Eropa Barat membuahkan revolusi industri yang menindas kelas pekerja dan yang melahirkan komunisme. Produksi weapons of mass destruction, baik kimia, biologi ataupun nuklir tentu saja tidak bisa dipisahkan dari Teknologi; belum lagi menyebut kerusakan ekosistem alam sebagai akibat dari kemajuan Teknologi.

..( 4 )..

Berikut merupakan beberapa bidang/sektor yang mengalami dampak dari perkembangan Teknologi;

  1. A.    Bidang Informasi dan komunikasi.

1)      Dampak Positif.

  1. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet.
  2. Kita dapat berkomunikasi dengan teman, maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan menggunakan seluler/handphone.
  3. Kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah.

2)      Dampak Negatif.

  1. Penyalahgunaan jasa informasi dan komunikasi oleh orang-orang tertentu untuk tujuan yang merugikan orang lain.
  2. Kecemasan skala kecil. Akibat teknologi seperti komputer. Kerusakan komputer karena terserang virus, menyebabkan kehilangan berbagai data penting dalam komputer yang akhirnya membuat sipengguna menjadi stres. inilah beberapa contoh kasus yang terjadi karena teknologi.

  1. B.     Bidang Ekonomi dan Industri.

1)      Dampak Positif.

  1. a.      Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi.
  2. Produktifitas dunia industri semakin meningkat. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran akan semakin meningkatkan produktivitas didunia industri. Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera muncul teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi, dan yang lebih penting konsumen tidak perlu pergi ke toko.

..( 5 )..

2)      Dampak Negatif.

  1. Terjadinya pengangguran. tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
  2. Sifat konsumtif . Akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan: konsumtif, boros yang akhirnya melahirkan jalan pintas bagi orang yang tidak mampu.

  1. C.    Bidang Sosial dan Budaya.

1)      Dampak Positif.

  1. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Peran wanita dalam kepemimpinan semakin membesar, Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya.
  2. Meningkatnya rasa percaya diri. Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Kemajuan tersebut meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa Barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia.
  3. Tekanan dan persaingan. kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi, akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun dan pekerja keras.

2)      Dampak Negatif.

  1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. Khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi “kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani”.

..( 6 )..

  1. Kenakalan dan perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada dimasyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibatnya bisa dilihat bersama, kenakalan dan perilaku menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, corat-coret, pelanggaran lalu lintas sampai perilaku kejahatan berat.
  2. Pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telpon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya, manusia tidak lagi berinteraksi secara langsung.

  1. D.    Bidang Pendidikan.

1)      Dampak Positif.

  1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan.
  2. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran.
  3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain.

2)      Dampak Negatif.

  1. Kerahasiaan Program tes inteligensi seperti tes Raven, Differential Aptitudes Test dapat diakses melalui compact disk. Implikasi dari permasalahan ini adalah, tes psikologi yang ada akan mudah sekali bocor, dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut.

..( 7 )..

  1. Penyalah gunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpngetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contonya dengan ilmu komputer yang tinggi maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain.

  1. E.     Bidang  Politik.

1)      Dampak Positif.

  1. Timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negera Barat. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar.
  2. Proses regenerasi kepemimpinan. Sudah tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental.
  3. Di bidang politik internasional, juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru.

2)      Dampak Negatif.

  1. Penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan.
  2. Kurangnya privacy suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin karena alat–alat pendeteksi semakin canggih.

..( 8 )..

BAB III

PENUTUP

 

1.   Kesimpulan.

Teknologi merupakan salah satu komponen pendidikan yang perlu dikembangkan. Terutama kurikulum yang berbasis pendidikan teknologi di jenjang pendidikan dasar. Bahan kajian tersebut merupakan materi pembelajaran yang mengacu pada bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di mana peserta didik diberi kesempatan untuk membahas masalah teknologi dan kemasyarakatan. Kemampuan-kemampuan seperti memecahkan masalah, berpikir secara alternatif, menilai sendiri hasil karyanya dapat dibelajarkan melalui pendidikan teknologi. Untuk itu, maka pembelajaran pendidikan teknologi perlu didasarkan pada empat pilar proses pembelajaran, yaitu: learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together..
Bagi masyarakat sekarang, teknologi sudah merupakan suatu religion. Pengembangan teknologi dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan memuja teknologi sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Teknologi diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagian dan kebebasan. Sumbangan teknologi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia.

2.   Kritik dan Saran.

Pengetahuan dan teknologi adalah suatu bagian yang tak lepas dari kehidupan manusia dari awal peradaban sampai akhir. dan Teknologi terus berkembang seiring perkembangan peradaban manusia di dunia. Kemampuan positif yang ditimbulkan oleh teknologi mampu menciptakan kemudahan dan kebebasan manusia untuk melakukan apa saja. Namun demikian, dalam menciptakan teknologi perlu juga adanya proses pengenalan dan pemahaman yang lebih dalam bagi seluruh kalangan agar teknologi tersebut tidak disalahgunakan demi kepentingan seorang tapi merugikan banyak orang.

..( 9 )..

Semoga dengan tersusunnya makalah ini dapat memberikan gambaran dan menambah wawasan kita tentang teknologi serta perkembangannya dari waktu ke waktu, lebih jauhnya saya berharap dengan memahami teknologi kita semua dapat menyikapi segala kemajuan dan perkembangannya sehingga dapat mencegah dampak negative yang ditimbulkan oleh kita sendiri karena bagaimanapun juga, teknologi merupakan hasil karya manusia jadi manusia juga yang harus mengontrol keberadaan teknologi tersebut agar berdampak positif bagi kehidupan kita semua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..( 10 )..

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Þ    Putra, Adiansa. 2010. Perkembangan dan Pengembangan teknologi. http://aqquazileo.blgspot.com . Html, diakses 23 April 2010

 

Þ    Saparingga, Ria. 2009. Hubungan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Perkembangan  teknologi. http://alambudsos.wordpress.com. Html, diakses 23 April 2010

 

Þ    Ventola. 2009.  Teknologi dalam Pendidikan . http://ejournal.unud.ac.id. Html, diakses 23 April 2010.

HTN. MAHKAMAH KONSTITUSI

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa, yang telah memberikan kemudahan bagi kami dalam menyelesaikan makalah ilmiah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Theresia Simatupang SH.MH selaku wakil dekan fakultas hukum dan dosen pembimbing mata kuliah Hukum Tata Negara Indonesia yang telah mengajarkan kami banyak hal dalam menyelesaikan tugas ini.

            Apabila dalam penyusunan makalah ini terdapat kesalahan baik dalam penulisan kata-kata maupun dalam penulisan kalimat, kami sangat mengharapkan kritikan dan saran sebagai bahan perbaikan kami nantinya.

Ttd

Penyusun

BAB 1

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar stas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam system ketenegaraan, yaitu antara lain dengan adanya system prinsip “Pemisahan kekuasaan dan cheks and balance” sebagai pengganti system supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Sebagai akibat perubahan tersebut, maka perlu diadakan mekanisme untuk memutuskan sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antara lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat, yang kewenanganya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar serta perlu dilembagakannya peranan hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip, The Rule of Majority”.

Karena itu, fungsi-fungsi Judicial Review atas konstitusionalitas Undang-Undang dan proses pengujian hukum atas tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan / Wakil Preseiden dikaitkan dengan fungsi MK. Disamping itu juga diperlukan adanya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan yang timbul dan tidak dapat diseleseaikan melalui proses peradilan yang biasa, seperti sengketa Pemilu dan tuntutan pembubaran suatu partai politik. Perkara-perkara semacam ini berkaitan erat dengan hak dan kebebasan para warganegara dalam dinamika system politik demokratis yang dijamin oleh UUD 1945.

  1. A.    Tujuan Penulisan

Karya ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Tata Negara serta agar ingin lebih megkaji dan memahami tentang Hukum Tata Negara

.. 1 ..

C. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi ?

2. Apa saja Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi ?

3. Bagaimana Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi ?

D. Sistematika Penulisan

-          Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, rumusan masalah, dan sistematika penulisan.

-          Bab II merupakan bab Pembahasan yang merupakan esensi dari isi makalah tersebut ini

-          Bab III adalah merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, kritik dan saran.

.. 2 ..

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.    Pengertian Mahkamah Konstitusi ( MK )

Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa:

  1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Permohonan adalah permohonan yang diatur secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :
    1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    3. Pembubaran partai politik.
    4. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau pendapat DPR bahwa Presiden dan / Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan / atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

.. 3 ..

  1. B.     Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi ( MK )

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam pasal 24 ayat (2), pasal 24C, dan pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Ssetelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sebagaimana diatur dalam pasal III aturan peralihan UUD 1945 hasil perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang tantang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam , DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi pada 13 agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi diistana Negara pada tanggal 16 agustus 2003.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama adalah Prof. dr . jimli Asshiddiqie SH. Guru Besar hukum tata Negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antara anggota hukum Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.

  1. C.    Kewenangan dan Hak MK

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :

1)      Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk:

v   Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

v   Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

v   Memutuskan pembubaran partai politik, dan

v   Memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

.. 4 ..

v   Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945

2)      Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum beruppa pengkhiyanatan terhadap Negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan /atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Neagra Indonesia Tahunjh 1945.

3)      Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :

v   Pengkhianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

v   Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaiana diatur dalam Undang-Undang

v   Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pudana penjara 5 (lima ) tahun atau lebih

v   Perbuatan yang tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan /atau Wakil Presiden

v   Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mk mempunyai 4 Kewenangan Konstitusional yaitu :

  1. Menguji undang-undang terhadap UUD
  2. Memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
  3. Memutuskan sengketa hasil pemilu
  4. Memutuskan pembubaran partai politik

.. 5 ..

Sementara kewajiban Konstitusi MK adalah memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden seperti yang dimaksud dalam UUD 1945.

Tanpa harus mengecilkan arti kewenangan lainnya dan apalagi tidak cukup ruang untuk membahasnya dalam makalah singkat ini, maka dari keempat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional tersebut, yang dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan adalah pengujian atas Konstitusionalitas.

  1. D.    Tanggung Jawab dan akuntabilitas MK

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organoisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai :

  • Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputuskan.
  • Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi Negara lainnya.

( Laporan sebagaimana dimaksud diatas dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi ).

  1. E.     Hakim Konstitusi Harus Mempunyai Syarat Sebagai Berikut :
    1. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
    2. Adil, dan
    3. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

.. 6 ..

Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat diantaranya :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Berpendidikan sarjana hukum
  3. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan
  4. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
  5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang lebih memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
  6. Mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
  1. F.     Perbandingan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Negara lain

Sejarah pengujian (judicial review) dapat dikatakan dimulai sejak kasus Marbury versus Madison ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dipimpin oleh Marsall pada tahun 1803. sejak itu, ide penguji UU menjadi popular dan secara luas didiskusikan dimana-mana. Ide ini juga mempengaruhi sehingga “ The Fouding Fathers “ Indonesia dalam sidang BPUPKI tanggal 15 juli 1945 mendiskusikannya secara mendalam.

Muhammad Yamin yang pertama sekali mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk “ …membandingkan UU…” demikian setelah itu. Akan tetapi ide ini ditolak oleh Soepomo karena dinilai tidak sesuai dengan paradigma yang telah disepakati dalam rangka penyusunan UUD 1945, yaitu bahwa UUD Indonesia menganut system supremasi MPR dan tidak menganut ajaran “ trias politica “, sehingga tidak memungkinkan ide pengujian UU dapat diadopsikan kedalam UUD 1945.

Namun sekarang setelah UUD 1945 mengalami perubahan 4 kali paradigma pemikiran yang terkandung didalamnya jelas sudah berubah secara mendasar. Sekarang, UUD 1945 tidak lagi mengenal prinsip supremasi parlemen seperti sebelumnya, jika sebelumnya MPR dianggap sebagai pelaku kedaulatan rakyat sepenuhnya dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan tertinggi dan dengan kekuasaan yang tidak terbatas, maka sekarang setelah perubahan keempat UUD 1945, MPR itu bukan lagi lembaga satu-satunya sebagai

.. 7 ..

pelaku kedaulatan rakyat. Karena Presiden dan/ atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat maka disamping MPR, DPR, dan DPD sebagai pelaku kedaulatan rakyat dibidang legislative.

Bahkan seperti itu juga terjadi disemua Negara-negara lain yang sebelumnya menganut system supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi Negara demokrasi, fungsi pengujian UU ditambah fungsi-fungsi lainnya itu selalu dilembagakan kedalam fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri diluar Mahkamah Agung. Kecenderungan seperti ini dapat dilihat disemua Negara eks komunis yang sebelumnya menganut prinsip supremasi parlemen lalu kemudian berubah menjadi demokrasi, selalu membentuk MK yang berdiri sensiri diluar MA

Ada beberapa jenis lembaga Mahkamah Konstitusi yang berbeda dari Negara yang satu dengan yang lainnya. Seperti nagara Venezuela dimana Mahkamah Konstitusinya berada dalam Mahkamah Agung. Ada pula Negara yang tidak membentuk lembaganya sendiri, melainkan menganggapnya cukup mengaitkan fungsi mahkamah ini sebagai salah satu fungsi tambahan dari fungsi Mahkamah Agung yang telah ada. Amerika serikat dan semua Negara yang dipengaruhinya menganut pandangan seperti ini juga.

Akan tetapi, sampai sekarang diseluruh dunia terdapat 78 negara yang melembagakan bentuk-bentuk organ konstitusi ini sebagai lembagatersendiri diluar lembaga Mahkamah Agung. Negara pertama yang tercatat mempelopori pembentukan lembaga baru ini adalah Austria tahun 1920, dan terakhir adalah Thailand tahun 1998 dan selanjutnya Indonesia yang menjadi Negara ke-78 yang membentuk lembaga baru ini diluar Mahkamah Agung.

Namun, diantara ke-78 negara itu tidak semua menyebutkan dengan Mahkamah Konstitusi. Negara-Negara yang dipengaruhi oleh Prancis menyebutnya Dewan Konstitusi, sementara Belgia menyebutnya Arbitrase Konstitusional. Orang-orang Prancis cenderung demikian , karena lembaga ini tidak menganggap sebagai peradilan dalam arti Lazim. Karena itu para anggotanya tidak disebut Hakim. Terlepas dari perbedaan ini, yang jelas di 78 negara itu, Mahkamah Konstitusi dilembagakan tersendiri diluar Mahkamah Agung.

Kedua nilai ini perlu dipisahkan karena pada hakikatnya keduanya memang berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan “ Pengadilan Keadilan “ Sedangkan Mahkamah Konstitusi

.. 8 ..

l;ebih berkenaan dengan “ Lembaga Peradilan Hukum“. Memang tidak dapat dibedakan seratus persen dan mutlak sebagai “ Court of Justice versus Court of Law “ yang sering didiskusikan sebelumnya .

DPR dan pemerintah membuat rancangan Undang-Undang tentang Mahkamh Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam kemudian menyetujui Undang-Undang tersebut, ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama Guu Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia terpilih dalam rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2003 dan menjadi orang pertama dalam Mahkamah Konstitusi.

Awalnya semua kegiatan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Agung dapat berkonsentrasi menangani perkara-perkara yang diharapkan dapat mewujudkan suatu rasa keadilan bagi setiap warga negaranya. Akan tetapi, Nyatanya UUDE 1945 tetap memberikan kewenangan pengujian terhadap peraturan dibawah UU kepada Mahkamah Agung. Dipihak lain, Mahkamah Konstitusi diberi tugas dan kewajiban memutuskan dan membuktikan unsur-unsur kesalahan dan tanggung jawab Pidana Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD

seperti sengketa Pemilu dan tuntutan pembubaran suatu partai politik. Perkara-perkara semacam ini berkaitan erat dengan hak dan kebebasan para warganegara dalam dinamika system politik demokratis yang dijamin oleh UUD 1945. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik juga dikaitkan dengan kewenangan, melainkan menganggapnya cukup mengaitkan fungsi mahkamah ini sebagai salah satu fungsi tambahan dari fungsi Mahkamah Agung yang telah ada. Amerika serikat dan semua Negara yang dipengaruhinya menganut pandangan seperti ini juga.

.. 9 ..

BAB III

PENUTUP

  1. A.    KeSimpulan

Salah satu produk informasi ketatanegaraan yang kita bangun setelah perubahan pertama (1999), kedua (2000), ketiga (2001), dan keempat (2002), UUD 1945 adalah dibentuknya MK yang kedudukannya sederajat dengan dan diluar Mahkamah Agung (MA). MK dibentuk dengan maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai Hukum tertinggi (the supreme law of the land ) benar-benar dijalankan atau ditegakan dalam penyelenggaran kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara Hukum modern, dimana Hukumlah yang menjadi factor bagi penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa.

  1. B.     Kritik dan Saran

Berdasarkan hal tersebut diatas sudahlah pasti Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Mahkamah yang paling tinggi bersama Mahkamah Agung , Mahkamah Agung hanya memperhubungkan dengan Undang-Undang, dan Peraturan Daerah, sedangkan Mahkamah Konstitusi (Judicial review) menempatkan UUD 1945, Undang-undang, yang mengkaji Undang-undang dengan UUD 1945. Agar maksud tersebut bisa dicanangkan maka hendaklah pemerintah seperti Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak melakukan hal-hal yang membuat kesalahan yang tidak bertanggung jawab karena Mahkamah Konstitusi akan menindak tegasnya.

.. 10 ..

REFERENSI

 

Þ    Thaib Dahlan, Jazim Hamidi, dkk. 2009. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Media Visual.

 

Þ    C.T.S. Kansi. 1989 Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai pustaka: Jakarta.

 

Þ    Prof.Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Sinar Grafika, 1993.

Þ    file:///D:/Webb/bahan%20makalah%20HTN/hukum-tata-negara-mahkamah-konstitusi.html

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.