KEDUDUKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

DAFTAR ISI

 

BAB I. PENDAHULUAN ………………………....……………………………..                3

             I.1       Latar Belakang………………………………………………………….                3

             I.2       Pokok Permasalahan………………………………………………….               4

             I.3       Tujuan Penulisan………………………………………………………               4

             I.4       Sistematika………………………………………………………………               5

BAB II. PEMBAHASAN……………………………………………………………               6

            II.1      Sejarah hukum persaingan usaha………………………………….              6

 II.2     Kedudukan    hukum    persaingan usaha…………………………………             8

            II.3      Undang-undang No. 5/1999 tentang   Larangan   Praktek Monopoli

                        dan Persaingan Usaha Tidak sehat…………………………………             11

            II.4      Peraturan     Perundang-undangan   Umum    dan     Sektoral    yang

                        berhubungan dengan Hukum Persaingan Usaha………………..           16

BAB III. PENUTUP………………………………………………………………….           20

III.1    Kesimpulan……………………………………………………………………..             20

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………………….              21

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

I.1 Latar Belakang

            Di dalam fenomena persaingan usaha nasional selalu terdapat isu kondisi struktural ekonomi, isu prilaku mendukung persaingan atau tidak mendukung persaingan dari para pelaku usaha nasional, serta isu kebijakan persaingan usaha nasional. Dalam isu pertama, perspektif ekonomi sangatlah menonjol, untuk isu yang kedua, perspektif ekonomi terkait dengan masalah motif ekonomi dari prilaku tersebut dan sudut pandang hukum akan membahas ada atau tidaknya aturan dari prilaku tersebut, sedangkan isu yang ketiga, sangat menonjol perspektif hukumnya. Oleh karenanya, dalam pembahasan isu persaingan usaha pastinya akan terdapat perspektif ekonomi dan perspektif hukumnya.

       Dalam karya tulis ini akan dibahas mengenai posisi hukum persaingan usaha di dalam sistem hukum nasional Indonesia, hal ini ditujukan agar dapat diidentifikasi posisi hukum persaingan usaha di dalam pembidangan hukum nasional sehingga pembaca tidak terperangkap pada paradigma pembidangan hukum yang telah usang. Pembidangan hukum yang membagi-bagi permasalahan hukum secara rigid pada bidang hukum publik (hukum negara (HTN dan HAN) dan hukum pidana) dan hukum perdata (private). Pembidangan hukum tersebut tidak mengenal adanya bidang hukum yang merupakan kombinasi di antaranya.

            Kemudian akan pula dibahas secara umum mengenai eksistensi dan isu di seputar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat “UU No. 5 / 1999”) yang sampai saat ini dianggap sebagai hukum yang mengatur isu persaingan usaha di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas pula secara umum mengenai peraturan hukum lain yang juga memiliki hubungan dengan hukum persaingan usaha. Untuk peraturan hukum lain ini akan dapat dilihat bahwa ada peraturan hukum yang substansinya pro-persaingan dan ada pula yang anti persaingan. Jikalau peraturan hukum yang anti persaingan tersebut memiliki tingkat yang setara dengan “undang-undang” maka peraturan hukum tersebut jelas kontra produktif terhadap UU No. 5 tahun 1999 karena dapat saja berlaku prinsip “lex specialist derogat lex generalist”. Namun bila aturan hukum tersebut berada di bawah tingkat “undang-undang” maka dapat berlaku prinsip bahwa “hukum di atasnya mengatasi hukum di bawahnya”. Oleh karenanya sebagaimana pula diungkapkan secara implisit dalam peralihan undang-undang ini, aturan hukum yang memiliki tingkat di bawah undang-undang bila itu kontradiktif dengan UU No. 5/1999 maka aturan hukum itu secara otomatis tidak berlaku lagi.

I.2 Pokok Permasalahan

  1. Bagaimana kedudukan Hukum Persaingan Usaha dalam sistem hukum Indonesia.
  2. Bagaimana hubunganan antara Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

I.3 Tujuan Penulisan

            Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus, Adapun tujuannya sebagai berikut.

  1. Tujuan Umum

Pembahasan masalah ini ditujukan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Hukum Persaingan Usaha secara lebih mendalam.

  1. Tujuan Khusus

Penulisan makalah ini dilaksanakan untuk :

a)      Mengetahui bagaimana kedudukan hukum persaingan usaha dalam sistem hukum Indonesia.

b)      Menjelaskan tentang peran dan kedudukan Hukum Persaingan Usaha sebagai hukum yang mengatur persaingan usaha.

c)      Menjelaskan tentang hubungan Hukum Persaingan Usaha dengan hukum-hukum lain di Indonesia.

I.4. Sistematika Penulisan

            Dalam penulisan makalah yang berjudul “Kedudukan Persaingan Usaha Sebagai Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha” maka sistematika penulisan yang dipakai dan disusun adalah sebagai berikut:

            Bab I yang merupakan Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan, dan Sistematika.

            Bab II merupakan Pembahasan yang selanjutnya terbagi atas pembahasan yang mengulas tentang Sejarah hukum persaingan usaha dalam sistem hukum Indonesia, Kedudukan hukum persaingan usaha dalam sistem hukum Indonesia, Undang-undang No. 5 / 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Perundang-undangan Umum dan Sektoral yang berhubungan dengan Hukum Persaingan Usaha.

            Bab III merupakan Bab Penutup yang berisi Kesimpulan atas permasalahan yang diangkat.

BAB II

PEMBAHASAN

 

II.1 Sejarah hukum persaingan usaha dalam sistem hukum Indonesia

            Sebelum prihal aspek hukum dari persaingan usaha dibahas lebih jauh memang perlu kiranya dicapai suatu pemahaman bersama berkaitan dengan posisi hukum persaingan usaha dalam wacana sistem hukum nasional Indonesia.

            Lahirnya Undang-undang Persaingan Usaha sebenarnya tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997, dimana pemerintah disadarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu ternyata begitu lemah, lemahnya fundamental ekonomi Indonesia terjadi karena berbagai kebijakan pemerintah di berbagai sektor ekonomi yang kurang tepat. Di sisi lain perkembangan usaha swasta pada kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Kedudukan monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah serta ditempuh melalui praktek bisnis yang tidak sehat, seperti persekongkolan untuk menetapkan harga (price fixing) melalui kartel, menetapkan mekanisme yang menghalangi terbentuknya kompetisi, menciptakan barrier of entry, dan terbentuknya integrasi baik horizontal dan vertikal.

            Terkait dengan prihal eksistensi kebijakan ekonomi yang memang kental perspektif hukumnya, perlu kiranya disinggung terlebih dahulu mengenai beda antara terminologi kebijakan (policy) dan hukum (law). Perbedaan pengertian antara terminologi “Kebijakan Persaingan Usaha” (yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai “Competition Policy”) dengan Hukum Persaingan Usaha (yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai Competition Law) pada dasarnya terletak pada keluasan lingkup pengertian dan bidang pembahasan dari kedua terminologi tersebut. Pengertian Kebijakan Persaingan Usaha (Competition Policy) melingkupi pula pengertian dari Hukum Persaingan Usaha (Competition Law) atau dengan kata lain bidang Hukum Persaingan Usaha merupakan salah satu cabang pembahasan dalam Kebijakan Persaingan Usaha. Sedang pengertian dan lingkup bidang dari Hukum Persaingan Usaha tidak melingkupi seluruh pengertian dan bidang dalam Kebijakan Persaingan Usaha. Definisi Kebijakan Persaingan Usaha disamping melingkupi Hukum Persaingan Usaha, juga melingkupi perihal deregulasi, foreign direct investment, serta kebijakan lain yang ditujukan untuk mendukung persaingan usaha seperti pengurangan pembatasan kuantifikasi impor dan juga melingkupi aspek kepemilikan intelektual (intellectual property). Sehingga apabila di dalam laporan ini digunakan istilah “Kebijakan Persaingan Usaha” maka berarti termasuk pula di dalamnya “Hukum Persaingan Usaha”.

            Perlu dicatat bahwa pesatnya dinamika bidang ekonomi nasional, tidak dapat dipungkiri telah pula memacu pula perkembangan bidang hukum yang merupakan peraturan dari kegiatan ekonomi. Berbagai perangkat hukum di bidang ekonomi sebelum ini yang berbasis kepada KUH Perdata dan KUH Dagang serta KUH Pidana yang tidak lain merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkiblat kepada mahzab Eropa Kontinental tidak lagi mampu mengakomodasi permasalahan dari dinamika kegiatan ekonomi yang ada. Oleh karenanya kecenderungan penyusunan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang khusus (lex specialist) di bidang ekonomi tidak lagi dapat terbendung.

            Kekhasan yang sangat menonjol dari produk perundang-undangan yang khusus ini adalah kondisi karakteristik substansialnya dimana telah terlingkupinya seluruh aspek dari bidang-bidang hukum yang selama ini dikenal (hukum perdata dan hukum publik) di dalam sistem hukum nasional. Sehingga sebagian pakar hukum Indonesia menyatakan bahwa pembidangan hukum yang selama ini dianut (hukum perdata dan hukum publik) dalam sistem hukum nasional sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Pada akhirnya, masih sebagian pakar hukum tadi, kini pembidangan hukum seharusnya didasarkan pembidangan dari kegiatan yang terkait, misalnya untuk kegiatan di bidang ekonomi maka bidang hukumnya adalah hukum ekonomi.

            Sunaryati Hartono berpendapat bahwa:

Kalau metode penelitian dan penyajian mata kuliah hukum dagang (lama) bersifat perdata murni, maka hukum ekonomi Indonesia telah memerlukan metode penelitian dan penyajian yang inter-disipliner dan transnasional. Interdisipliner, karena:

  • Hukum Ekonomi Indonesia tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum Administrasi Negara, Hukum Antar Wewenang,
  • Hukum Pidana bahkan juga tidak mengabaikan Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional.
  • Hukum Internasional Ekonomi Indonesia memerlukan landasan pemikiran bidang-bidang non-hukum seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, administrasi pembangunan, ilmu wilayah, ilmu lingkungan dan bahkan juga futurologi.”

            Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa luasnya bidang kajian hukum ekonomi membuatnya mampu mengakomodasikan dua aspek hukum sekaligus sebagai suatu kajian yang komprehensif. Dua aspek hukum itu meliputi aspek hukum publik maupun aspek hukumperdata. Oleh karenanya hukum ekonomi dapat mengandung berbagai asas hukum yang bersumber dari kedua aspek hukum tersebut yang dapat digambarkan sebagai berikut:

 

II.2 Kedudukan hukum persaingan usaha dalam sistem hukum Indonesia

            Agus Brotosusilo berpendapat bahwa pembidangan hukum dalam bidang publik dan perdata seperti sekarang tidak dapat dipertahankan lagi, karena dalam kenyataannya kini hampir tidak ada bidang kehidupan yang terlepas dari campur tangan negara. Dengan demikian untuk keperluan pengkajian ilmiah, bidang hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

            (1) Hukum Tata Negara.

            (2) Hukum Administrasi Negara.

            (3) Hukum Pribadi.

            (4) Hukum Harta Kekayaan:

                        (a) Hukum Benda:

                                    i. Hukum Benda Tetap.

                                    ii. Hukum Benda Lepas.

                        (b) Hukum Perikatan:

                                    i. Hukum Perjanjian.

                                    ii. Hukum Penyelewengan Perdata.

                                    iii. Hukum Perikatan lainnya.

                        (c) Hukum Hak Imateriel.

            (5) Hukum Keluarga.

            (6) Hukum Waris.

            (7) Hukum Pidana

            Masing masing bidang hukum terdiri dari hukum ajektif (formil) dan hukum substantif (materiel). Pembedaan tersebut di atas bukan merupakan pengkotak-kotakkan, karena seringkali suatu sikap-tindak melibatkan lebih dari satu bidang hukum. Hal ini terjadi karena semakin banyak aspek-aspek kehidupan bersama yang diatur oleh hukum. Perkembangan tersebut menimbulkan berbagai spesialisasi baru di bidang hukum. Misalnya saja, dikenal adanya: hukum lingkungan, hukum kependudukan, hukum kedokteran, hukum kesehatan dan sebagainya. Ciri-ciri bentuk hukum baru seperti ini tampak sangat nyata di bidang hukum ekonomi, yaitu seringkali bidang hukum baru ini tidak secara ketat mengikuti pembidangan. Suatu bidang spesialisasi hukum kadang-kadang mencakup beberapa bidang tata hukum sekaligus.

            Sesuai dengan pandangan-pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa memang hukum ekonomi memiliki dimensi baik hukum publik dan hukum perdata (privat). Oleh karena hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi maka dapat dikatakan pula bahwa hukum persaingan usaha juga memiliki dimensi bidang hukum tata negara (lembaga dan instansi resmi, pusat dan daerah seperti eksistensi Departemen dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha); hukum administrasi negara (pelaksanaan peranan kelembagaan tersebut); bidang hukum perdata (seperti eksistensi perjanjian dan kontrak di dalam kasus-kasus persaingan usaha); dan ada bidang pidananya (sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999), sebagaimana terlihat dalam skema lingkaran di bawah ini.

Penjelasan:

Hukum Publik terdiri dari Hukum Negara dan Hukum Pidana.

Hukum Negara terdiri dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Hukum Tata Negara (HTN) yang melingkupi perihal Instansi/Pejabat dan Peranannya, misalnya tentang keberadaan institusi pengawas pelaksanaan undang-undang persaingan usaha di dalam struktur ketatanegaraan.

Hukum Administrasi Negara (HAN) yang melingkupi perihal proses pelaksanaan peranan dari institusiinstitusi terkait.

Hukum Pidana yang melingkupi perihal keberadaan sanksi pidana yang masuk dalam kategori yang lebih khusus lagi yaitu pidana ekonomi.

Hukum Perdata (termasuk di dalamnya Hukum Dagang) yang melingkupi perihal keberadaan perjanjian (kontrak, bila tertulis) dan para pelaku usaha (baik yang berbentuk badan hukum maupun persekutuan perdata lainnya).

            Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka sistem hukum nasional, hukum persaingan usaha sebagai bagian dari hukum ekonomi tidak hanya berdimensi hukum perdata saja tapi lebih luas lagi yaitu melikupi hukum publik (hukum negara dan pidana).

II.3 Undang-undang No. 5 / 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

            Di bawah ini dipaparkan secara ringkas substansi dari UU No. 5 / 1999 sebagaimana berikut.

            a. Larangan terhadap dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan perjanjian yang bersubstansi:

  • Praktek Oligopoli (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 4).
  • Penetapan Harga (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk: menetapkan harga (kecuali dalam usaha patungan atau berdasar undang-undang); diskriminasi harga; membuat harga di bawah harga pasar; atau melarang penjualan kembali dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan, Pasal 5-8).
  • Pembagian wilayah pemasaran (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menetapkan wilayah pemasaran atau alokasi pasar sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 9).
  • Pemboikotan (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama atau menolak untukmenjual produk pelaku usaha lain, Pasal 10)
  • Kartel (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 11).
  • Trust (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan masing masing dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 12).
  • Oligopsoni (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai pasokan agar dapat mengendalikan harga yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 13).
  • Integrasi Vertikal (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk menguasai rangkaian produksi berkelanjutan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat, Pasal 14).
  • Perjanjian Tertutup (perjanjian dua pelaku usaha atau lebih yang berisi syarat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok atau tidak akan memasok produk tersebut kepada pelaku usaha lain; harus bersedia membeli produk lainnya dari pemasok; atau mengenai harga atau potongan harga yang akan diterima bila bersedia membeli produk lain atau tidak membeli produk yang sama dari pelaku usaha lain, Pasal 15).
  • Perjanjian denga Pihak Luar Negeri (perjanjian dengan pelaku usaha luar negeri yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 16).

b. Larangan terhadap suatu kegiatan atau tindakan sebagai berikut:

  • Monopoli (pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 17).
  • Monopsoni (pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Pasal 18).
  • Penguasaan Pasar (dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa: menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama; atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan pelaku usaha tertentu; atau membatasi peredaran dan penjualan produk; atau melakukan diskriminasi (Pasal 19); melakukan jual rugi untuk menyingkirkan pesaing (Pasal 20); dengan curang menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya (Pasal 21)).
  • Persekongkolan (dilarang melakukan tender kolusif (Pasal 22), bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan pesaing (Pasal 23), bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pesaing (Pasal 24)).

            c. Penyalahgunaan Posisi Dominan:

  • Dilarang menggunakan posisi dominan secara langsung maupun tidak untuk menetapkan syarat perdagangan guna menghalangi konsumen; membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pesaing memasuki pasar bersangkutan. Pasal 25.
  • Jabatan rangkap (dilarang merangkap jabatan direktur/komisaris di dua perusahaan atau lebih bila perusahaan lainnya; berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau memiliki keterkaitan dalam bidang dan jenis usaha; secara bersama menguasai pangsa pasar; yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), Pasal 26.
  • Pemilikan saham (dilarang pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis apabila mengakibatkan satu atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar; atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar), Pasal 27. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (dilarang bila dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan ada kewajiban notifikasi bila mengakibatkan penguasaan aset atau nilai tertentu), Pasal 28 dan 29.

d. Undang-undang ini menetapkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memiliki kewenangan yang signifikan untuk tidak hanya mengawasi pelaksanaan undang-undang ini tetapi juga untuk melakukan tugas penilaian perjanjian, kegiatan usaha, penyalahgunaan posisi dominan, melakukan tindakan berdasar kewenangan, memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah serta berwenang untuk menerima laporan, penelitian, penyelidikan, memanggil pelaku usaha dan saksi, meminta keterangan institusi pemerintah, memutuskan dan menjatuhkan sanksi administratif yang berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran undang-undang ini. Pasal 30-37.

e. Undngan-undang ini juga menetapkan suatu tata cara khusus dalam penanganan perkara persaingan usaha. Dan terdapat ketentuan acara khusus bagi lembaga peradilan dalam menangani kasus persaingan usaha seperti ditiadakannya upaya banding ke Pengadilan Tinggi yang ada adalah upaya kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri atas kasus persaingan usaha. Pasal 38-46.

f.  Sanksi dalam undang-undang ini dibagi dua yaitu sanksi administratif (kewenangan KPPU) dan sanksi pidana (kewenangan peradilan umum). Sanksi administratif bisa terdiri dari pembatalan perjanjian, penghentian integrasi vertikal, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, penetapan ganti rugi, dan atau pengenaan denda sebesar antara Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar. Sedangkan untuk sanksi pidana dapat terdiri dari pidana pokok berupa pidana denda sebesar Rp 1 miliar sampai Rp 100 miliar rupiah dengan pidana kurungan antara 3 sampai 6 bulan serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan untuk menduduki posis direksi atau komisaris selama 2 sampai 5 tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan usaha yang menyebabkan kerugian. Pasal 47-49.

g. Undang-undang ini juga menetapkan adanya pengecualian berlakunya aturan dalam undang-undang (Pasal 50-51) untuk:

  • Perbuatan dan atau perjanjian itu untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  • Perjanjian yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dan waralaba;
  • Yang berkaitan dengan standar teknis;
  • Perjanjian dalam kerangka keagenan;
  • Perjanjian kerjasama penelitian;
  • Perjanjian internasional yang telah diratifikasi;
  • Perjanjian dan atau perbuatan dalam rangka ekspor dengan tidak mengganggu pasokan dalam negeri;
  • Pelaku usaha kecil;
  • Kegiatan usaha koperasi yang melayani anggotanya.
  • Kegiatan yang dilakukan oleh BUMN atau badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah.

II.4 Peraturan Perundang-undangan Umum dan Sektoral yang berhubungan dengan Hukum Persaingan Usaha

            Di bawah ini dipaparkan mengenai beberapa aturan perundang-undangan di luar UU No. 5 tahun 1999, baik yang umum (seperti KUH Per dan KUHP) maupun sektoral (seperti UU Perseroan Terbatas dll) yang memiliki substansi yang secara signifikan menyinggung issue persaingan usaha. Terdapat aturan perundang-undangan yang sifatnya mendukung kebijakan pro-persaingan maupun yang menghambat atau potensial menghambat persaingan.

            Tidak dibahasnya produk peraturan di bawah tingkat “undang-undang” seperti peraturan pemerintah, kepres, inpres, dan seterusnya yang “anti persaingan”, karena memang dengan adanya UU No. 5 tahun 1999, peraturan yang memiliki tingkat dibawahnya apabila bertentangan secara hukum otomatis tidak lagi valid. Sedangkan bila aturan tersebut memiliki kesamaan tingkat (hirarki) dengan UU No. 5 tahun 1999, maka potensi konflik dalam law enforcement-nya boleh jadi ada. Mengingat adanya asas hukum “lex specialist derogat lex generalist” yang artinya “hukum (bersubstansi) khusus dapat mengenyampingkan hukum (bersubstansi) umum”.

            Sebagai catatan tambahan bahwa kebanyakan praktek usaha yang menghambat persaingan usaha atau praktek usaha tidak sehat selama ini, sebagian besar mendapat legitimasi dari peraturan di bawah undang-undang (seperti peraturan pemerintah, kepres dst.). Semakin umum substansi pengaturan dari sebuah undang-undang (yang merupakan produk hukum hasil kesepakatan lembaga legislatif dan eksekutif), semakin besar potensi penyimpangan akan terjadi di tingkat peraturan pelaksanaannya (yang merupakan produk hukum dari lembaga eksekutif). Lain perkataan bahwa rata-rata produk hukum setingkat undang-undang selama ini secara normatif sangat baik dan tidak banyak yang mendistorsi secara langsung dunia persaingan usaha Indonesia, karena memang distorsi itu terjadi pada produk hukum yang menjadi peraturan pelaksanaannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

            Di antara berbagai ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata yang dapat melindungi pelaku usaha dari tindak pelaku usaha lain yang merugikan adalah Pasal 1365. Pasal 1365 ini yang terkait dengan perihal “perbuatan melanggar hukum” dalam lingkup KUH perdata. Menurut pasal ini, setiap pihak yang menderita kerugian akibat suatu persaingan yang tidak wajar, dapat menuntut ganti rugi apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang “melanggar hukum”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

            Di dalam Pasal 382 bis KUH Pidana memberikan ancaman pidana penjara terhadap atau kepada orang yang melakukan “persaingan curang”. Seseorang disebut melakukan persaingan curang menurut pasal ini adalah apabila dapat dibuktikan memenuhi unsur-unsur bahwa ia melakukan suatu perbuatan penipuan; penipuan itu dilakukan untuk memperdayai masyarakat atau orang lain; perbuatan itu dilakukan untuk menarik keuntungan di dalam usahanya atau usaha orang lain; dan perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya. Ketiadaan pemenuhan salah satu unsur, tidak dapat dipidana oleh pasal ini.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

            Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 disinggung masalah persaingan usaha antara lain pada Bab VII tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, tepatnya pada Pasal 104 yang menyatakan bahwa “perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan dan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha”. Dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak boleh mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

            Ketentuan dalam undang-undang ini kemudian dipertegas dan dielaborasi di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Selain itu Pasal 5 peraturan pemerintah ini pun menyatakan bahwa “Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga memperhatikan kepentingan kreditor.”

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

            Di beberapa negara, seperti Australia juga di Canada dan India, issue mengenai persaingan usaha dan perlindungan konsumen disatukan dalam satu produk peraturan perundangundangan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena memang kedua issue itu sangatlah dekat yaitu terkait dengan perlindungan kepentingan ekonomi konsumen. Karena salah satu tujuan dari kebijakan persaingan usaha adalah untuk memberi keuntungan kepada konsumen misalnya berupa harga dan pelayanan yang kompetitif. Biasanya pengadopsian issue perlindungan konsumen di dalam produk hukum persaingan usaha ialah melalui segmen “unfair business practices” atau dengan terjemahan bebasnya “praktek usaha tidak jujur / sehat”. Kalaupun di beberapa negara kebijakan persaingan usaha dan kebijakan perlindungan konsumen terpisah ke dalam dua produk perundang-undangan, namun banyak negara yang menganut pemisahan tersebut menyerahkan penanganan pengawasan dan pembinaan ke satu badan yang sama seperti di Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat.

            Berkaitan dengan eksistensi UU No. 5 / 1999 tentang persaingan usaha di atas, issue “unfair business practices” atau diterjemahkan dengan “praktek persaingan usaha tidak sehat” ternyata penekanannya hanya pada hubungan antar pelaku usaha tidak melingkupi hubungan dengan konsumen. Namun begitu, kenyataannya adalah bahwa terkadang pelaku usaha pun berperan sebagai “konsumen” pada saat memerankan diri sebagai “pembeli” meskipun masuk ke dalam katagori “konsumen antara”14. Sedangkan di dalam UU No. 8 / 1999 lingkup konsumen yang di diatur adalah konsumen dalam katagori “konsumen akhir”.

            Adapun issue yang telah dibahas oleh UU No. 5 / 1999 kemudian dibahas pula oleh UU No. 8/1999 adalah:

  1. Adanya larangan perlakuan diskriminasi oleh pelaku usaha kepada konsumen yang diatur oleh UU No. 8 / 1999 di dalam Pasal 7;
  2. Perlindungan posisi tawar-menawar atau menghindari adanya penyalahgunaan posisi dominan terhadap konsumen, dalam UU No. 8 / 1999 dilakukan melalui pengaturan mengenai “pencantuman klausula baku” (Pasal 18).

            Namun begitu secara umum UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai cukup mendukung UU No. 5 / 1999 terutama pada aspek penegakan praktek persaingan usaha jujur /sehat. Atau paling tidak, UU No. 8 / 1999 tidak bertentangan dengan UU No. 5 / 1999. Meskipun dinilai oleh sementara kalangan bahwa UU No. 8 / 1999 belum dapat secara sempurna melindungi konsumen.

BAB III

PENUTUP

 

III.1 Kesimpulan

            Persaingan usaha merupakan cara untuk menjamin tercapainya alokasi sumber daya dengan tepat, menjamin konsumen mendapatkan barang/jasa dengan harga dan kualitas terbaik dan merangsang peningkatan efisiensi perusahaan. Agenda kedepan yang harus dilakukan tentunya mendorong agar mekanisme pasar bisa berjalan dengan menghilangkan intervensi yang mendistorsi pasar. Atau, dengan kata lain membuka seluas-luasnya kepada para pelaku usaha untuk memasuki pasar. Kebijakan-kebijakan yang mungkin mendistorsi pasar adalah kebijakan hambatan perdagangan, tata niaga perdagangan, kebijakan investasi yang membatasi penanaman modal, dan kebijakankebijakan lain yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, deregulasi dan liberalisasi ekonomi perlu secepatnya dilakukan yang tidak hanya melingkupi deregulasi dan liberalisasi dengan perekonomian luar negeri tapi juga deregulasi dan liberalisasi perdagangan di dan antar daerah karena secara langsung berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

            Setelah mekanisme pasar bejalan dengan persaingan yang terjadi antar pelaku usaha, KPPU sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya persaingan usaha harus meningkatkan kemampuannya secara kelembagaan untuk mengawasi prilaku anti persaingan, seperti: monopoli/monopsoni, kartel, kesepakatan harga dan lain-lain seperti yang tercantum dalam undang-undang – baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah. Selain itu, juga tentunya mengawasi peraturan pemerintah pusat atau daerah yang memberikan peluang perusahaan melakukan tindakan anti persaingan seperti tata niaga yang memberikan hak monopoli/monopsoni.

            Penegakan Undang-undang Nomor 5/1999 tidak hanya menjadi tugas KPPU tapi juga menjadi tugas aparat penegak hukum yang lain yaitu kejaksaan, kepolisian, hakim dan pengacara. Kesiapan dari aparat penegak hukum ini sangat penting untuk menjamin penegakan hukum persaingan usaha ini.

DAFTAR PUSTAKA

 

Hartono, Sri Redjeki. Kapita Selekta Hukum Ekonomi. 2000. Bandung : Penerbit CV Mandar       Maju

Kurnia. Pengantar Hukum Persaingan Usaha. 2008. Depok : Fakultas Hukum Universitas            Indonesia

About akbar

Kehidupan berlalu dengan mudah seakan-akan perjalanan dalam hidup ini terasa begitu menyenangkan. itulah sandiwara, susah dan senang, bahagia dan menderita, suka dan duka berlalu dengan perasaan yang peka terhadap rasa. tetap tersenyum demi kebahagian orang lain walaupun itu tidak jauh lebih indah dari tersenyum buat kebahagian sendiri. kegagalanku merupakan kesuksesan yang tertunda.. sampai jumpa 5 tahun lagi..!!!

2 responses to “KEDUDUKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA”

  1. sari says :

    makalahnya sangat membantu. terima kasih :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: