HUKUM PERBANKAN

BAB 1

PENDAHULUAN

  1. A.    LATAR BELAKANG SEJARAH PERBANKAN.

Sebelum membahas masalah hukum dan ketentuan dalam perbankan di Indonesia, terlebih dahulu kita perlu mengetahui dan mengikuti sejarah perkembangan perbankan di Indonesia. Hal ini penting karena perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia pada umumnya. Bagi generasi muda khususnya, pengetahuan tentang sejarah perbankan di Indonesia sangat penting mengingat mereka tidak mengetahui atau mengalami sendiri gejolak dan dinamika perkembangan perbankan di Indonesia sejak zaman penjajahan belanda sampai saat ini. Selain itu generasi muda juga perlu memahami mengapa masih terdapat ketentuan maupun hukum perbankan peninggalan pemerintah kolonial belanda.

      Berbagai gejolak yang terjadi di dunia perbankan pada masa lalu perlu juga kita ketahui . misalnya, pada tahun 1966 Indonesia pernah mengalami hiperinflasi mencapai 635% setahun, dan pada tahun 1968 bunga deposito di Indonesia juga pernah sangat tinggi hingga mencapai 6% per bulan. Sejararah perkembangan perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode diantaranya:

  1. Periode pendudukan Belanda.
  2. Periode pendudukan Jepang.
  3. Periode awal kemerdekaan Indonesia.
  4. Periode 1983 – 1988
  5. Periode 1988 – sekarang

  1. 1.      Priode Pendudukan Belanda.

Bank pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1824 dengan nama “Nederlandsche Handel Maatschappij” (NHM), dan pemerintah Hindia-Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama. Bank tersebut didirikan untuk mengisi kekosongan akibat Likuidasi Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang mengalami kebangkrutan meskipun telah menguasai hampir seluruh kawasan Nusantara selama sekitar dua abad (1602-1799). Sekarang ini NHM telah berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) yang kemudian di merger menjadi Bank Mandiri.

            Pemerintah Hindia-Belanda juga mendirikan De Javasche bank pada tahun 1827 yang kini menjadi Bank Indonesia (BI), dan NV escompto bank, sebuah bank swasta yang sekarang dikenal sebagai Bank Dagang Negara (BDN) yang kemudian juga dimerger kedalam bank Mandiri. Beberapa koperasi simpan pinjam yang didirikan di kalangan petani pada tahun 1895 di purwokerto, dan tahun 1934 di gabungkan oleh pemerintah Hindia-Belanda kedalam Algemeene Volkscrediet Bank (AVB), saat ini menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Berdasarkan data yang ada, pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia terdapat sejumlah bank asing yang beroperasi di Jakarta dan Surabaya. Bank-bank asing tersebut adalah The Hongkong & Shanghai Bank, The Chartered Bank, Bank of China, Overseas Chinese Banking Corporation (OCBC) dari singapura, Great Eastern Banking Corporation, Bank of Taiwan, serta dua buah bank Jepang: The Mitsui Bank dan Yokohama Specie Bank.

2.   Periode Pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan jepang, dunia perbankan Indonesia mengalami masa suram. Pemerintah tentara jepang merasa perlu memaksa bank supaya menyediakan biaya untuk keperluan perang tentara jepang. Pada 20 Oktober 1942, panglima tertinggi Jepang di jawa memerintahkan penutupan bank. Dengan demikian, De Javasche Bank dan sejumlah bank Hindia-Belanda lainnya termasuk Post Spaarbank serta bank-bank asing lainnya juga ditutup. AVB tidak ditutup, melainkan dilanjutkan tetapi berganti nama menjadi Syomin Ginko. Sehubungan dengan penutupan bank-bank tersebut, ditunjuk satu Likuidator yaitu Nanpo Kaihatsu Kinko, sebuah bank yang berkantor pusat di Tokyo yang bertindak sebagai bank Sirkulasi.

            Pada awalnya perintah tersebut hannya ditujukan untuk bank-bank yang berada di pulau jawa saja. Tetapi kemudian, atas perintah bala tentara Jepang yang bermarkas di singapura, dikeluarkan perintah untuk menutup pula bank-bank yang berada di pulau sumatera. Kementerian perhubungan laut yang berkedudukan di Tokyo pun mengeluarkan perintah untuk menutup bank-bank yang berlokasi di Kalimantan dan Indonesia timur. Pada zaman pendudukan jepang, propaganda kegiatan menabung tidak tanggung-tanggung dengan prinsip “mula-mula dipaksa, kemudian menjadi kebiasaan”. Tetapi usaha tersebut tidak mendatangkan hasil karena jumlah penduduk yang berjuta-juta itu terpaksa menabung sekedar memenuhi perintah. Jumlah tabungan yang terkumpul tidak seberapa, hannya jumlah penabung saja yang banyak sekali sehingga tenaga kerja untuk itu perlu ditambah. Pada 1942, jumlah pegawai ditaksir meningkat sepuluh kali lipat dari tahun 1941. Ternyata, usaha pengerahan tabungan itu hannya merupakan pos rugi bagi pemerintah jepang.

  1. 1.      Periode Awal Kemerdekaan Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pecah pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Tidak lama setelah itu, tentara belanda berturut-turut menyerbu guna mempersempit daerah Republik Indonesia pada 1947 dan 1949, yang terkenal dengan sebutan Agresi Militer pertama dan kedua. Di daerah yang diduduki belanda dibentuk pemerintahan Netherland Indies Civil Administration (NICA), yang kemudian mendirikan beberapa Negara bagian yang bergabung dalam Bijeenkomst Voor Federaal Overleg (BFO). Di Negara-negara bagian ini, bank-bank Hindia-Belanda segera mengadakan rehabilitasi dan bekerja kembali.

            Setahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU No. 2 tahun 1946 yang menegaskan lahirnya BNI yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 17 agustus 1946. Tugas BNI sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut, adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank disamping bertindak sebagai pemegang kas Negara. Pada kenyataannya tugas BNI adalah mengatur pengedaran uang RI (ORI-Oeang Repoeblik Indonesia) sebagai uang kertas pemerintah, disamping menarik uang masa pendudukan jepang dan menggantinya dengan ORI. Surat penugasan ini ditandatangani oleh A.A Maramis sebagai menteri Keuangan waktu itu.

  1. 2.      Periode 1983 – 1988.

Periode ini disebut juga periode Deregulasi, karena pada periode ini turun banyak sekali kebijakan baru yang merupakan kemajuan besar yang perlu dicatat dalam sejarah pembangunan bangsa ini, khususnya dibidang Moneter dan Perbankan. Keberanian pemerintah mengadakan suatu perombakan mendasar terhadap struktur kebijakan moneter selama periode ini benar-benar mampu memberikan wawasan baru bagi para usahawan, khususnya dibidang perbankan untuk mengembangkan profesi ini agar benar-benar mandiri dan profesional. Pada awal dasawarsa 1980-an Indonesia menghadapi berbagai persoalan sebagai akibat resesi ekonomi dunia, dan penurunan harga minyak bumi di pasaran internasional. Menjelang akhir 1981, neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi pada umumnya mengalami perkembangan-perkembangan kearah yang kurang menggembirakan. Laju pertumbuhan yang cukup tinggi pada 1980 yaitu 9,9% merosot pada tahun berikutnya yaitu 7,6%. Bahkan pada tahun 1982 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 2,3%. Setelah kebijakan Deregulasi perbankan itu berjalan lebih dua tahun, pada permulaan September 1985 pemerintah memutuskan bahwa bank-bank asing dapat memberikan kredit ekspor kepada perusahaan termasuk perusahaan asing diluar Jakarta.

            Penciutan Rupiah terbesar terjadi pada akhir Juni 1987 ketika Menteri Sumarlin memerintahkan empat BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu Taspen, PLN, PT. Pusri dan Pertamina menarik deposito dan giro masing-masing yang ditaruh di bank-bank pemerintah, dan kemudian menggunakannya untuk membeli SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Akibatnya, dalam waktu singkat deposito dan giro bank-bank pemerintah telah tersedot sebanyak 800 miliar rupiah dan berpindah ke BI. Tindakan tersebut membuat bank-bank di Indonesia mengalami kesulitan mencari dana rupiah. Kredit-kredit yang sudah dijanjikan terpaksa dihentikan, bahkan bila perlu menarik kembali kredit yang sudah diberikan. Dolar Amerika atau mata uang asing yang mereka miliki, mau tidak mau harus dijual untuk menutupi kekurangan rupiah. Dengan demikian, dolar Amerika mengalir lagi ke bank sentral dan memperbesar cadangan Devisa yang dikuasai pemerintah.

  1. 3.      Periode 1988-Sekarang.

Pada tanggal 27 Oktober 1988, Menko Ekuin Radius Prawiro mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang merupakan paket deregulasi di bidang Keuangan Moneter dan Perbankan (KMP). Paket kebijakan ini lebih dikenal dengan sebutan Pakto 1988. Paket kebijakan baru tersebut tampaknya melihat jauh pada perspektif ekonomi nasional dan internasional di masa depan. Secara umum paket itu sangat penting karena diharapkan semakin meningkatkan pengembangan sector produksi dan investasi di daerah pedesaan.

            Paket kebijakan baru ini memberi sejumlah kemudahan dan keterbukaan luar biasa, bahkan memiliki peluang kearah perdagangan bebas. Dalam dunia perbankan, setelah 21 tahun diadakan tembok proteksi bagi pengembangannya, maka di Indonesia sampai sebelum deregulasi hannya memiliki 7 bank Negara, 11 bank asing, 27 BPD (bank pembangunan daerah), dan 65 bank swasta yang menikmati proteksi itu melalui konsolidasi dan pengorbanan jual beli pemegang izin bank berupa pergantian pemilik bank yang lama kepada yang baru. Selama masa 21 tahun itu telah berlangsung belasan merger yang mengurangi jumlah pemegang izin bank swasta yang mencapai lebih dari 100 pada akhir masa Orde Lama, menjadi 10 bank devisa dan 55 bank nondevisa menjelang dicanangkannya Paket Oktober 1988 tersebut. Dalam perkembangannya, Pakto 1988 tersebut mengalami beberapa kali penyempurnaan guna disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan moneter dan perbankan di Indonesia.

  1. B.     TUJUAN PENULISAN

Karya ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Perdata Lanjutan serta karena ingin lebih mengkaji dan memahami tentang aspek-aspek hukum dan ketentuan-ketentuan dalam dunia perbankan sejak masa penjajahan Hindia-Belanda sampai sekarang ini.

C. RUMUSAN MASALAH

1.   Bagaimana Sejarah Perkembangan Perbankan di Indonesia ?

2.   Ketentuan-ketentuan Perbankan apa saja yang dipakai di masa perkembangan perbankan sampai sekarang ini?

3.   Bagaimana Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Sebuah Bank terhadap Nasabahnya?

4.   Jasa-jasa apa saja yang diberikan oleh sebuah bank?

5.   bagaimana cara-cara Penilaian tingkat kesehatan bank?

D. SISTEMATIKA PENULISAN

-          Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, rumusan masalah, dan sistematika penulisan.

-          Bab II merupakan bab Pembahasan dan penjelasan yang merupakan esensi dari isi makalah ilmiah ini

-          Bab III merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, kritik dan saran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.    PENGERTIAN HUKUM PERBANKAN.

a)      Pengertian Bank.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia : Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dari dan untuk masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut UU N0. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2 : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

b)     Pengertian Perbankan

Pasal 1 (1) UU No. 10/1998 : “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan”

Lembaga perbankan juga melaksanakan kepentingan keperdataan, khususnya dalam pelayanan bank kepada nasabahnya. Sebab dalam usaha menerima uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bukan hannya dilakukan usaha yang mesti seimbang antara tiga sisi yaitu likuiditas, rentabilitas dan solfabilitas, tetapi juga perlu menerapkan norma-norma hukum perbankan yang harus berpegang teguh pada azaz kehati-hatian, azas pemerataan, dan azas kesejahteraan, yang kesemuanya ini sangat penting dalam pelaksanaan hubungan perdata yang langgeng antara bank dengan nasabahnya tersebut.

  1. B.     SUMBER PENGATURAN PERBANKAN.

Adapun sumber-sumber terbentuknya hukum perbankan di Indonesia meliputi ketentuan yang di ciptakan oleh pemerintah di masa penjajah belanda yakni sebelum kemerdekaan Indonesia dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Secara keseluruhan, beberapa ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

  1. Staatblad tahun 1929 nomor 357 tanggal 14 september, tentang aturan-aturan mengenai badan-badan kredit desa dalam propinsi-propinsi di jawa dan madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja.
  2. Undang-undang No. 12 tahun 1962 tentang bank pembangunan swasta (Lembaran Negara tahun 1962 no.58, tambahan lembaran Negara no.2489)
  3. Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok perbankan (lembaran Negara tahun 1967 no.34, tambahan lembaran Negara 2842)
  4. Undang-undang No. 19 tahun 1968 tentang Bank Exim Indonesia (lembaran Negara tahun 1968 No. 75 tambahan lembaran negaraNo. 2875)
  5. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (lembaran Negara tahun 1992 No. 31)
  6. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara tahun 1998 No. 182)
  7. Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara tahun 1998 No. 66)
  8. Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara tahun 1999 No. 67)
  9. Undang-undang No 3 tahun 2004 tentang UU Pengubah terhadap UU No. 23 tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 2004 No. 7)
  10. Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (lembaran Negara tahun 2004 No. 60)

Inilah beberapa ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dan sumber lahirnya gen-gen hukum perbankan sebagai suatu embrio Hukum Ekonomi yang baru dan mandiri di Negara ini. Pada saat ini ketentuan yang berlaku mengatur masalah lembaga perbankan dan moneter di Indonesia ada beberapa ketentuan yang terakhir di atas yaitu UU No. 10 tahun 1998, UU No. 24 tahun 1999, UU No. 3 tahun 2004, dan UU No. 24 tahun 2004.

  1. C.    PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK.

Semula ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank atau Capital Adequacy Ratio (CAR) diatur dalam salah-satu ketentuan dalam paket 28 Februari 1991 (Paktri), yaitu SK Direksi BI NO. 23/67/KEP/DIR dan SEBI No. SE 23/11/BPPP. Namun dalam perkembangannya selanjutnya ketentuan tersebut disempurnakan dengan ketentuan 29 Mei 1993 (Paket Mei 1993), yaitu SK Direksi BI No. 26/20/KEP/DIR dan SEBI No. 26/1/BPPP.

Modal

X 100% = Rasio Modal

ATMR

      Kewajiban penyediaan modal minimum bank diukur dari persentase tertentu terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Sejalan dengan standart yang ditetapkan BIS (Bank for International Settlements) terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8%, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 SK Direksi BI No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993.

                              Rumusnya adalah:

Pengertian Modal Bank.

Berdasarkan ketentuan BI tentang pengertian modal bank, maka modal bank terdiri dari Modal Inti dan Modal Pelengkap.

  1. Modal Inti, terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak.

a)      Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

b)      Agio Saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

c)      Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal dari pihak luar yang berbadan hukum koperasi yang diterima oleh bank juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.

d)     Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.

e)      Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

f)       Laba yang Ditahan (Retained Earnings), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk dibagikan.

g)      Laba Tahun Lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hannya sebesar 50%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal inti.

h)      Laba Tahun Berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hannya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal inti.

  1. Modal Pelengkap, terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi.

a)      Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

b)      Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen  modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR.

c)      Modal Pinjaman (Modal Kuasi), yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai cirri-ciri:

  • Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (surbodinated) dan telah membayar penuh.
  • Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI.
  • Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi Retained Earnings dan cadangan-candangan yang termasuk modal inti meskipun bank belum dilikuidasi.
  • Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

d)     Pinjaman Subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  • Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
  • Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BI. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
  • Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.
  • Minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun.
  • Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari BI dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
  • Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhri dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 ayat (4) SK Direksi BI No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, seluruh jenis modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.

  1. D.    TINGKAT KESEHATAN BANK.

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank telah mengalami revisi beberapa kali. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang terus-menerus disempurnakan tersebut menunjukkan betapa dinamisnya perkembangan perbankan di Indonesia. Hal itu juga sesuai dengan sifat industri perbankan sebagai industri kepercayaan yang harus selalu diawasi secara ketat (the most regulated industry), maka penyempurnaan serta perubahan-perubahan tersebut pasti akan selalu dilaksanakan oleh otoritas moneter guna disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perbankan di masa datang.

                  Adapun pokok-pokok perbedaan antara tata cara  penilaian tingkat kesehatan bank umum sebagaimana diatur dalam SK Direksi BI tanggal 30 April 1997 dengan ketentuan lama (29 Mei 1993) adalah sebagai berikut:

  1. Faktor Permodalan. Berdasarkan ketentuan baru (30 April 1997) bank-bank diwajibkan untuk memelihara kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM/CAR) sekurang-kurangnya 8%. Oleh karena itu, cara penilaian terhadap rasio modal yang kurang dari 8% dalam ketentuan yang baru diberikan predikat kurang sehat.
  2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif. Salah-satu komponen dalam penilaian faktor kualitas aktiva produktif (KAP) dalam ketentuan lama yaitu perbandingan antara jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif yang diklasifikasikan (APD), dalam ketentuan baru (30 April 1997) digantikan dengan komponen PPAP yang telah dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank (PPAPWD).
  3. Faktor Manajemen. Penilaian faktor manajemen yang dalam ketentuan lama (29 Mei 1993) didasarkan pada penilaian terhadap 250 aspek yang terkait dengan menejemen permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas diubah menjadi penilaian yang didasarkan pada 100 aspek dengan memberikan penekanan pada menejemen umum dan menejemen risiko yang melekat pada berbagai kegiatan usaha bank. Khusus untuk bank umum bukan devisa, penilaian menejemen hannya didasarkan atas 85 aspek, karena 15 aspek lainnya khusus berkaitan dengan kegiatan usaha bank umum devisa.
  4. Faktor Likuiditas. Pengukuran rasio kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga yang diterima sebagai salah satu komponen yang dinilai dalam faktor likuiditas yang dalam ketentuan lama (29 Mei 1993) semula dinilai tidak sehat dengan nilai 0 untuk rasio 110% atau lebih dan sehat dengan nilai 100 untuk rasio kurang dari 110%, dalam penilaian baru (30 April 1997), pengukurannya dilakukan secara berjenjang sejalan dengan penilaian terhadap komponen lainnya.
  5. Pelaksanaan Ketentuan yang Mempengaruhi Penilaian Tingkat Kesehatan. Ketentuan baru mencabut semua ketentuan lama, namun tidak mencabut ketentuan SK Direksi BI No. 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 dan SK Direksi BI No. 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997. Kedua SK Direksi BI tersebut menetapkan bahwa pemenuhan Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Ekspor (KE) tidak lagi dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.

Empat predikat tingkat kesehatan bank menurut penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit (Reward System) yaitu:

a)      Sehat, dengan nilai kredit 81 sampai dengan 100.

b)      Cukup Sehat, dengan nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81.

c)      Kurang Sehat, dengan nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66.

d)     Tidak Sehat, dengan nilai kredit 0 sampai dengan kurang dari 51.

Faktor Yang Dinilai

Komponen

Bobot

  1. Permodalan
Rasio permodalan terhadap aktiva tertimbang menurut rasio

25%

  1. Kualitas aktiva produktif
  • Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (25%).
  • Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (5%)

30%

  1. Manajemen
  • Manjemen umum (10%)
  • Manajemen risiko (15%)

25%

  1. Rentabilitas
  • Rasio laba terhadap rata-rata volume usaha (5%)
  • Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (5%)

10%

  1. Likuiditas
  • Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap aktiva lancar dalam rupiah (5%)
  • Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing (5%)

10%

Tabel 1. Penilaian yang Dikuantifikasikan.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, pada tahap penilaian dipilih beberapa komponen penting dari masing-masing faktor. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa komponen-komponen lain yang lazim dipergunakan dalam analisis keuangan seperti analisis kecenderungan, analisis vertikal dan analisis menurut kelompok bank (peer Group) – tidak dipergunakan dalam melakukakn penilaian. Oleh karena itu, hasil kuantifikasi faktor-faktor tersebut perlu dianalisis dan diuji lebih lanjut dengan komponen-komponen lain, sehingga apabila terdapat inkonsistensi, perlu dilakukan judgement.

  1. E.     JENIS dan USAHA PERBANKAN.

Sebelum menguraikan tentang jenis dan usaha bank, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2 UU perbankan 1998).

  1. 1.      Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya.

a)      Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia (BI) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 tahun 1968 tentang bank sentral, kemudian dicabut dengan UU No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

b)     Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. (Pasal 1 angka 3 UU Perbankan 1998)

c)      Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. (Pasal 1 angkaa 4 UU Perbankan 1998)

d)     Bank Umum yang Mengkhususkan Diri untuk Melaksanakan Kegiatan Tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat 2 UU perbankan 1992.

Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud dalam bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembayaran berdasarkan penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah),

  1. 2.      Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya.

a)      Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hannya dapat didirikan berdasarkan UU.

b)     Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hannya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari pimpinan BI. Ketentuan-ketentuan tentang perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan bank umum swasta ditetapkan dalam Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 7 1992 tentang Perbankan yang kemudian pasal-pasal tersebut telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. sedangkan syarat-syarat untuk pendiriannya sebelum ini diatur dalam SK Menteri Keuangan RI No. 220/K.MK.017/1993 tentang Bank Umum. Setelah diundangkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada 10 November 1998, maka pendirian bank umum diatur dengan SK Direksi BI No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999.

c)      Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

d)     Bank Milik Pemerintah Daerah, yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD). Berdasarkan Pasal 54 UU Perbankan 1992 dimana dinyatakan bahwa UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dinyatakan hannya berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak dimulai berlakunya UU tersebut, maka bentuk Bank Pembangunan Daerah tersebut akan disesuaikan menjadi Bank Umum sesuai dengan UU Perbankan 1992.

  1. 3.      Bank Muamalat Indonesia.

Selain jenis-jenis bank yang tersebut diatas, perlu pula dikemukakan satu bank yang bersifat khusus yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang menerapkan sistem dan operasi perbankan berdasarkan Syariah Islam. Operasi perbankan berdasarkan Syariah Islam adalah dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh dan yang tidak dilarang oleh Al-Qur’an dan Hadits. UU No. 10 tahun 1998 pun telah menampung dasar hukum operasional Bank Syariah dalam perubahan atas Pasal 1 UU No. 7 tahun 1992 dengan menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Tujuan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah:

a)      Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa indonesia, hingga makin mempersempit kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional antara lain:

  1. Peningkatan kesempatan kerja
  2. Penigkatan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha
  3. Peningkatan pendapatan masyarakat banyak

b)      Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan karena:

  1. Masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank.
  2. Masih banyak masyarakat yang menganggap bunga bank sebagai riba.
  3. Dengan keberhasilan pembangunan di bidang agama (khususnya Islam) makin banyak masyarakat yang menganggap bunga bank sebagai riba.

  1. F.     PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK.

Dalam era pembangunan, dunia perbankan memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu, pengaturan gerak langkah perbankan sangat erat kaitannya dengan kebijaksanaan moneter pemerintah sebagaimana eratnya kaitan antara bank dan uang. Pengaturan arus uang dari dan ke masyarakat harus diselenggarakan secara teratur dan berencana serta diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan bank disebutkan dalam UU No. 10 tahun 1998 jo. UU No. 3 tahun 2004. dalam UU No. 10 tahun 1998 Pasal 29 ayat 1 disebutkan: Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, sedangkan dalam UU No. 3 tahun 2004 Pasal 8 disebutkan: untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dinyatakan: Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

a)      Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

b)      Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

c)      Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan ini, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Selain itu Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud diatas. Berkaitan dengan hal ini  bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan beserta penjelasannya dan laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Beberapa azas atau dasar dalam norma hukum perbankan tentang pengawasan dan pembinaan bank adalah:

a)      Azas Kehati-hatian, yaitu bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya agar tidak terjadi kredit macet (wanprestasi).

b)      Azas Pemerataan, yaitu bank harus melayani masalah tanpa pilih kasih. Dalam hal ini bank tidak boleh hannya memberikan kredit kepada nasabah yang berstatus konglemerat tetapi harus menyalurkannya kepada setiap warga negara yang layak diberikan kredit.

c)      Azas Kesejahteraan, yaitu bank harus memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan semua pihak baik internal maupun eksternal.

  1. G.    ASPEK HUKUM SURAT BERHARGA.

Dalam membahas surat berharga dari aspek hukum, perlu diketahui dua hal pokok yang menyangkut masalah tersebut yaitu pengertian surat berharga dan tujuan dari penggunaan surat berharga. Disamping dua hal tersebut, kita juga perlu membahas kebijakan pemerintah di bidang keuangan khususnya yang berkaitan dengan masalah surat berharga dan dunia usaha pada umumnya.

  1. 1.      Pengertian Surat Berharga.

Surat berharga, atau dalam bahasa inggris disebut negotiable Instruments atau Negotiable Papers (Belanda: Waarde Papier), tidak kita jumpai dalam KUHD. Namun dari beberapa pasal dalam KUHD dapat kita simpulkan bahwa surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, atau surat-surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dialihkan haknya dari satu tangan ke tangan lainnya (Negotiable).

            UU No. 7 tahun 1992 menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (Pasal 1 UU Perbankan 1992). Hak setiap pemegang surat berharga yang jujur akan dilindungi oleh undang-undang. Artinya bila si pemegang memperoleh surat berharga itu secara jujur/beriktikad baik dan dengan suatu titel hukum yang sah, ia dapat memepertahankan haknya atas tagihan yang tercantum dalam surat berharga tersebut terhadap siapapun.

Ada 4 teori yang dikenal dan membahas dasar hukum yang mengikat antara penerbit dan pemegang surat berharga yaitu:

a)      Teori Kreasi atau Penciptaan (Creatietheorie)

b)      Teori Kepantasan (Redelijkheidstheorie)

c)      Teori Perjanjian (Overeenkomstheorie)

d)     Teori Penunjukan (vertoningstheorie)

­­

  1. 2.      Jenis-Jenis surat Berharga.

Sebelum menguraikan jenis-jenis surat berharga, perlu dijelaskan bahwa disamping terdapat surat berharga yang merupakan surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, dikenal pula surat yang berharga yaitu surat bukti pembawa hak yang tidak dapat atau sukar diperdagangkan. Adapun jenis-jenis surat berharga antara lain:

a)      Wesel (Wessel) adalah surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan pada tempat tertentu, dimana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau  penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah wesel tercantum dalam Pasal 100 KUHD.

b)      Cek (Cheque) adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya. Syarat-syarat penting yang harus dipenuhi oleh pembuat Cek tercantum dalam Pasal 187 KUHD.

c)      Surat Promes (Orderbrietje) yaitu surat sanggup atau dalam hukum Indonesia dikenal sebagai aksep, sama dengan kata Accept yang berarti kesanggupan setelah ada permintaan. Syarat-syarat penting yang harus dipenuhi dalam surat promes ditentukan dalam Pasal 174 KUHD.

d)     Bilyet Giro, yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Ketentuan dan prosedur pemakaian bilyet giro diatur dengan SK Direksi BI No. 28/32/KEP/DIR dan SEBI No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995.

e)      Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Ketentuan penerbitan SBI diatur dengan SK Direksi BI No. 21/52/KEP/DIR dan SEBI No. 21/30/UPG tertanggal 27 Oktober 1988 yang merupakan salah satu ketentuan Pakto 1988.

  1. 3.      Tujuan Penggunaan Surat Berharga.

Surat berharga pada dasarnya merupakan degradasi yang lebih rendah dari sifat-sifat uang, yang sama-sama merupakan hak tagih dan alat pembayaran bahkan kadang-kadang malah dapat berfungsi sebagai alat tukar. Dalam banyak literatur, uang sendiri sering digolongkan sebagai Promes Atas Bawa, tetapi tidak pernah ada pemegang yang minta pembayaran kepada penerbitnya.

            Pada era modern, dalam dunia perbankan dan perdagangan kemungkinan pembayaran/transaksi dengan menggunakan uang tunai akan banyak sekali risikonya. Selain mungkin akan menjadi incaran orang jahat terhadap pembawanya, juga akan menderita kesulitan dalam membawanya. Oleh karena itu, orang menghendaki segala yang menyangkut urusan pembayaran/transaksi dapat bersifat praktis aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka lahirlah surat berharga yang bernilai uang dan diakui serta dilindungi hukum yang bertujuan untuk memudahkan transaksi, pembayaran, penagihan dan lain-lain sejenisnya. Surat berharga mempunyai 3 fungsi yaitu:

a)      Sebagai alat pembayaran (alat ukur uang)

b)      Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah dan  sederhana)

c)      Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi)

BAB III

PENUTUP

  1. A.    Kesimpulan

Dunia perbankan di Indonesia tumbuh begitu pesat dan itu terbukti dengan meningkatnya jumlah dan penyebaran bank. Akan tetapi, pertumbuhan itu belum sepenuhnya di ikuti dengan bertambahnya pemahaman banyak orang tentang aspek hukum industri perbankan, tidak terkecuali para pengguna jasa bank dan tenaga kerja perbankan itu sendiri. Dalam pengembangan ekonomi sebuah negara, perbankan memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan pembayaran maupun sebagai perantara uang dalam lalu-lintas pasar modal. Karena itu, kita perlu mengetahui lebih mendalam tentang ketentuan-ketentuan dan hukum perbankan yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai sekarang ini.

Kalau kita berbicara tentang bank, maka pasti uang adalah hal yang penting yang tidak bisa dipisahkan dengan bank. Akan tetapi di era yang serba modern seperti sekarang ini, surat berharga lebih banyak digunakan dalam transaksi maupun dalam jaminan yang diberikan oleh sebuah bank. Maka tidak heran pula, sejak Indonesia merdeka, berdasarkan aturan peralihan Pasal 2 UUD 45 KUHD diberlakukan yang diadopsi dari wetboek van koophandel, surat berharga mulai berkembang perlahan di indonesia.

  1. B.     Kritik dan Saran

Berdasarkan hal tersebut diatas sudahlah pasti dunia Perbankan  merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, perkembangan Perbankan itu sendiri harus diikuti dengan pengajaran pemahaman banyak orang tentang aspek hukum industri perbankan, tidak terkecuali para pengguna jasa bank dan tenaga kerja perbankan itu sendiri agar ketentuan dan hukum yang berlaku dalam dunia perbankan bisa menjadi dasar bagi mereka dalam mengambil sikap dan memberi pelayanan kepada masyarakat, begitupun sebaliknya para nasabah juga dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya. Bank Indonesia selaku Bank sentral yang menjadi pengawas kegiatan perbankan juga harus lebih teliti dalam mengawasi serta menyelidiki setiap laporan tahunan yang dilaporkan oleh bank agar kejahatan dalam dunia perbankan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, tanpa pemahaman yang seimbang serta pengawasan yang cermat dalam perkembangan perbankan, akan muncul berbagai risiko dan kejahatan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan bank tersebut seperti nasabah. Para nasabah juga tidak boleh menganggap sepele dalam melakukan transaksi perbankan dengan mempercayakan pegawai bank tanpa melalui Prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam dunia perbankan itu sendiri. Banyak kasus sekarang terjadi dalam dunia perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri dengan memanfaatkan kelalaian para nasabah yang tidak mentaati prosedur dan ketentuan dalam sebuah bank.

Tentang akbar

Kehidupan berlalu dengan mudah seakan-akan perjalanan dalam hidup ini terasa begitu menyenangkan. itulah sandiwara, susah dan senang, bahagia dan menderita, suka dan duka berlalu dengan perasaan yang peka terhadap rasa. tetap tersenyum demi kebahagian orang lain walaupun itu tidak jauh lebih indah dari tersenyum buat kebahagian sendiri. kegagalanku merupakan kesuksesan yang tertunda.. sampai jumpa 5 tahun lagi..!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: